PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,
Menimbang	: 	a. 	bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat 	multidimensi dan multi sektor dengan beragam 	karakteristiknya, yang merupakan kondisi yang harus 	segera diatasi untuk mempertahankan dan 	mengembangkan kehidupan manusia yang layak dan 	bermartabat;  
b.	bahwa kemiskinan sebagaimana dimaksud huruf a adalah 	menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, 	dunia usaha, kelompok peduli dan masyarakat untuk 	menanggulangi masalah kemiskinan;
c.		bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 	pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah 	tentang Penanggulangan Kemiskinan. 
Mengingat		: 	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 	Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 511,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang ..............................
6.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
8.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Intansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.	Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 6);
13.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALIKOTA SERANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.	Daerah adalah Kota Serang;
2. Pemerintahan ..............................
2.	Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.	Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;  
4.	Walikota adalah Walikota Serang;
5.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Serang;
6.	Penduduk atau jiwa Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup minimal; 
7.	Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang dan atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang bermanfaat;
8.	Masyarakat atau kelompok miskin adalah sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermanfaat;
9.	Penduduk adalah Penduduk Kota Serang;
10.	Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin, termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek, dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah;
11.	Keluarga miskin adalah sekelompok orang dalam satu keluarga yang mengalami kemiskinan;
12.	Program Penanggulangan kemiskinan adalah suatu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Serang untuk mengatasi/menanggulangi masyarakat dan keluarga dari kondisi kemiskinan,  yang dilakukan secara sisitematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha, kelompok peduli dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan  kesejahteraan masyarakat;
13.	SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Serang sebagai perencana dan pelaksana teknis yang diberi tugas dan kewenangan untuk menangani kemiskinan di Kota Serang;
14.	SRTPK adalah Strategi dan Rencana Tindak Penanggulangan Kemiskinan;
15.	TKPKD adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai forum lintas pelaku di Kota Serang yang bertugas dan berfungsi sebagai wadah koordinasi, pengendalian, pemantauan, supervisi dan tindak lanjut serta penajaman kebijakan dan percepatan penanggulangan  kemiskinan yang ditetapkan pemerintah Kota Serang;
16.	Kartu Identitas Miskin yang selanjutnya disingkat KIM adalah kartu yang diberikan kepada penduduk atau jiwa miskin, keluarga miskin dan masyarakat atau kelompok miskin sebagai kartu multiguna;
17.	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Serang adalah terdiri dari SKPD terkait, Pemerintah, dunia usaha, Kelompok Peduli, Perguruan Tinggi, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta masyarakat;
18. Penyidik ..............................
18.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Serang yang memuat sanksi atau ancaman pidana.
BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Azas
Pasal 2
Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kejujuran, keikhlasan, kepedulian dan menumbuhkan  rasa saling percaya yang menciptakan rasa aman dan nyaman.
Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3
Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk penghormatan,  perlindungan,  pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap dan berkelanjutan agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat dan mengurangi jumlah penduduk miskin.
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA MISKIN
Pasal 4
(1)	Setiap penduduk atau jiwa miskin, keluarga miskin dan masyarakat atau kelompok miskin berhak mendapatkan pelayanan dan perlindungan yang baik dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan  dan kelangsungan hidup sosialnya.
(2)	Setiap penduduk atau jiwa miskin, keluarga miskin dan masyarakat atau kelompok miskin berhak untuk mendapatkan kesempatan dan kemudahan yang sama dalam rangka mengembangkan kehidupannya agar lebih baik.
(3)	Setiap penduduk atau jiwa miskin, keluarga miskin dan masyarakat atau kelompok miskin mempunyai hak:
a.	Hak atas kebutuhan pangan;
b.	Hak atas pelayanan kesehatan;
c.	Hak atas pelayanan pendidikan;
d.	Hak atas pekerjaan dan berusaha;
e.	Hak atas perumahan;
f.	Hak atas air bersih dan sanitasi yang baik;
g.	Hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
h.	Hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan;
i.	Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik.
Pasal 5 ..............................
Pasal 5
Setiap penduduk atau jiwa miskin, keluarga miskin dan masyarakat atau kelompok miskin berkewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam setiap proses kegiatan pembangunan khususnya dalam Penanggulangan kemiskinan.
BAB IV
KRITERIA DAN PENETAPAN DATA KEMISKINAN
Pasal 6
(1)	Kriteria penduduk atau jiwa miskin, keluarga miskin dan masyarakat atau kelompok miskin terdiri dari:
a.	Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang;
b.	Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
c.	Jenis dinding tempat tinggal dari bambu, rumbia atau kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester;
d.	Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain; 
e.	Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
f.	Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindung atau sungai atau air hujan;
g.	Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar atau arang;
h.	Hanya mengkonsumsi daging atau susu atau ayam satu kali dalam seminggu;
i.	Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
j.	Hanya sanggup makan hanya satu atau dua kali dalam sehari;
k.	Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;
l.	Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan 500 m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) perbulan;
m.	Pendidikan tertinggi kepala keluarga : tidak bersekolah atau tidak tamat SD atau hanya SD;
n.	Tidak memiliki aset atau harta bergerak atau tidak bergerak yang mudah dijual dengan nilai  paling sedikit Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), seperti sepeda motor kredit atau non-kredit, emas, ternak, kapal atau perahu motor, atau barang modal lainnya.
(2)	Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terpenuhi 5 (lima) dari 14 (empat belas)  kriteria tersebut, maka termasuk kedalam penduduk atau jiwa miskin, keluarga miskin dan masyarakat atau kelompok miskin.
(3)	Petunjuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Pasal 7
(1)	Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pendataan penduduk atau jiwa miskin, keluarga miskin dan masyarakat atau kelompok miskin.
(2) Pendataan ..............................
(2)	Pendataan penduduk atau jiwa miskin, keluarga miskin dan masyarakat atau kelompok miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap oleh petugas yang ditunjuk dengan melibatkan Perangkat Kelurahan, Perangkat Desa, RT atau RW setempat, dibawah koordinasi dan tanggung jawab SKPD terkait.   
(3)	Pendataan dan Penetapan penduduk atau jiwa miskin, keluarga miskin dan masyarakat atau kelompok miskin dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dilakukan berdasarkan hasil sensus dari Badan Pusat statistik (BPS).
(4)	Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3), dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali  untuk memperoleh data kemiskinan yang akurat.
(5)	Hasil pendataan sebagaimana dimaksud ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(6)	Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), sebelum ditetapkan dalam Keputusan Walikota, terlebih dahulu diumumkan pada tempat pengumuman di Kantor Kelurahan/Desa, Kantor Pemerintah dan atau Media Masa untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
Pasal 8
(1)	Penduduk atau jiwa miskin, keluarga miskin dan masyarakat atau kelompok miskin yang masuk dalam golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), diberikan KIM dan wajib ditempelkan pada bagian depan  rumah yang mudah terlihat.
(2)	Pemberian KIM sebagaimana dimaksud ayat (1) dievaluasi setiap 1 (satu) tahun.
(3)	KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mendapatkan pelayanan dan hak-hak dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
Pasal 9
Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 8 ayat (1), menjadi dasar Pemerintah  Daerah dalam penyusunan rencana tindak penanggulangan kemiskinan dan target penurunan jumlah angka kemiskinan di Daerah. 
BAB V
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Pasal 10
Strategi yang ditempuh Pemerintah Daerah untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah:
a.	Strategi perlindungan sosial dilakukan dengan maksud untuk memberi jaminan rasa aman dan perlindungan kepada penduduk atau jiwa  miskin, keluarga miskin dan masyarakat atau kelompok miskin yang disebabkan karena akibat negatif dari krisis ekonomi dan peningkatan beban pengeluaran masyarakat akibat kebijakan Pemerintah;
b.	Strategi perluasan kesempatan pemenuhan hak dasar dilakukan dengan maksud untuk menciptakan kondisi lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan penduduk atau jiwa  miskin, keluarga miskin dan masyarakat atau kelompok miskin memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya dalam pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3),  dalam rangka  peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
c. Strategi ..............................
c.	Strategi peningkatan kapasitas sumber daya dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada penduduk atau jiwa  miskin, keluarga miskin dan masyarakat atau kelompok miskin untuk mengembangkan potensi dan kemampuan berusaha;
d.	Strategi pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan peran serta kelembagaan yang ada dimasyarakat serta memperluas partisipasi penduduk atau jiwa  miskin, keluarga miskin dan masyarakat atau kelompok miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar; 
e.	Strategi kemitraan dilakukan dengan maksud untuk mengembangkan hubungan kerja sama lokal, regional, nasional, dan internasional dalam upaya penanganan dan penanggulangan masalah kemiskinan.
BAB VI
SASARAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Pasal 11
(1)	Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:
a.	Penduduk atau jiwa miskin;
b.	Keluarga miskin;
c.	Masyarakat atau kelompok miskin.
(2)	Program penanggulangan kemiskinan meliputi:
a.	Bantuan kebutuhan pangan;
b.	Bantuan pelayanan kesehatan;
c.	Bantuan pelayanan pendidikan;
d.	Bantuan pekerjaan dan modal usaha;
e.	Bantuan perumahan;
f.	Bantuan air bersih dan sanitasi yang baik;
g.	Bantuan pelayanan jaminan sosial;
h.	Bantuan rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan.
i.	Rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan;
j.	Keberlangsungan program.
Bagian Kesatu
Bantuan Kebutuhan Pangan
Pasal 12
(1)	Program pelayanan jaminan ketersediaan pangan bagi penduduk atau jiwa  miskin, keluarga miskin dan masyarakat atau kelompok miskin dilakukan melalui kemudahan dalam pemenuhan kecukupan bahan pangan yang layak konsumsi dan terjangkau agar dapat meningkatkan gizi masyarakat miskin.
(2)	Program pelayanan jaminan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
a.	Pemberian subsidi pembelian bahan pangan layak konsumsi;
b.	Penyertaan keluarga miskin dalam program pengentasan kemiskinan;
c.	Pemberian tambahan asupan gizi bagi keluarga miskin.
(3) Tata ..............................
(3)	Tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua
Bantuan Pelayanan Kesehatan
Pasal 13
(1)	Program pelayanan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan untuk memenuhi hak dasar penduduk atau jiwa  miskin, keluarga miskin dan masyarakat atau kelompok miskin  atas pelayanan kesehatan yang terkendali mutu dan biayanya.
(2)	Program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
a.	Penyelenggaraan jaminan layanan kesehatan secara menyeluruh, terstruktur dan berjenjang sesuai dengan standard pelayanan kesehatan;
b.	Peningkatan kualitas kesehatan ibu hamil, bayi dan balita; 
c.	Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
d.	Perbaikan gizi keluarga dengan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita.
(3)	Apabila terdapat penduduk atau jiwa  miskin, keluarga miskin dan masyarakat atau kelompok miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan, Pemerintah Daerah menyediakan  program bantuan layanan kesehatan tersebut.
(4)	Tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Bagian Ketiga
Bantuan Pelayanan Pendidikan
Pasal 14
(1)	Program pelayanan pendidikan dilakukan dengan memberikan jaminan hak atas pendidikan bagi penduduk atau jiwa  miskin, keluarga miskin dan masyarakat atau kelompok miskin  yang bermutu dan terjangkau sehingga dapat mewujudkan penguatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing tenaga kerja yang memiliki kemampuan untuk bertahan.
(2)	Program pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
a.	Pemberian jaminan pendidikan dari TK , SD, SMP, SMA atau SMK;
b.	Pemberian akses pendidikan di sekolah negeri;
c.	Pengarahan orientasi peserta didik lulusan SMP masuk ke kelompok pendidikan SMK.
(3)	Apabila terdapat penduduk atau jiwa  miskin, keluarga miskin dan masyarakat atau kelompok miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan, Pemerintah Daerah menyediakan  program bantuan layanan pendidikan tersebut.

 Bagian Keempat ..............................
Bagian Keempat
Bantuan Pekerjaan dan Modal Usaha
Pasal 15
(1)	Program perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan penduduk atau jiwa  miskin, keluarga miskin dan masyarakat atau kelompok miskin diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produksi usaha.
(2)	Program perluasan kesempatan kerja dan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
a.	Bantuan modal;
b.	Penumbuhan, penguatan, dan pengembangan usaha ekonomi produktif rumah tangga skala mikro oleh kelompok usaha bersama atau perorangan;
c.	Penumbuhan dan pengembangan layanan lembaga keuangan mikro;
d.	Penataan dan pengembangan sentra usaha dan bisnis kecil yang padat pelaku;
e.	Pelatihan keterampilan.
(3)	Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan proses pendampingan oleh petugas yang ditunjuk dibawah koordinasi SKPD terkait.
Pasal 16
(1)	Program pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), huruf e dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara periodik dalam bentuk:
a.	Pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
b.	Bimbingan pengelolaan atau manajemen usaha.
(2)	Setiap penduduk atau jiwa  miskin, keluarga miskin dan masyarakat atau kelompok miskin  dapat mengikuti pelatihan sesuai dengan minat dan potensi diri.
(3)	Setiap peserta pelatihan yang telah teruji keterampilannya diberikan sertifikat pelatihan dan bantuan modal untuk berusaha.
(4)	Pelaksanaan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan praktisi.
Pasal 17
(1)	Program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1), huruf a diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi penduduk atau jiwa  miskin, keluarga miskin dan masyarakat atau kelompok miskin untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usaha sehingga dapat meningkatkan penghasilan;
(2)	Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
a.	Bantuan dana;
b.	Pinjaman dana bergulir;
c.	Bantuan kemudahan akses kredit di lembaga keuangan;
d.	Sarana prasarana usaha.
(3)	
Pasal 18 ..............................

Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi penduduk atau jiwa  miskin, keluarga miskin dan masyarakat atau kelompok miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
Pasal 18
Program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diberikan kepada penduduk atau jiwa  miskin, keluarga miskin dan masyarakat atau kelompok miskin  sebagai stimulus, dengan persyaratan sebagai berikut:
a.	Tergabung dalam kelompok usaha, paguyuban atau kelompok swadaya masyarakat, dan kegiatan usaha tersebut secara berkesinambungan telah dijalankan paling singkat dalam waktu 3 (tiga) bulan; 
b.	Adanya kejelasan kegiatan dan jenis usaha. 
Pasal 19
Tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program sebagaimana dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kelima
Bantuan Perumahan
Pasal 20
(1)	Penyediaan keterpenuhan permukiman dan perumahan layak huni kepada penduduk atau jiwa  miskin, keluarga miskin dan masyarakat atau kelompok miskin dilakukan dengan memberi bantuan oleh Pemerintah Daerah untuk penggunaan bahan bangunan dan model bangunan yang paling sedikit memenuhi prinsip kesehatan dan sosial.
(2)	Program penyediaan sebagaimana dimaksuid pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
a.	Rehabilitasi sosial dan lingkungan daerah kumuh;
b.	Pemugaran rumah kurang layak huni; 
c.	Subsidi pembangunan rumah layak huni; 
d.	Pengembangan infrastruktur permukiman.	
(3)	Tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keenam
Bantuan Air Bersih dan Sanitasi yang baik
Pasal 21
(1)	Penyediaan keterpenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik bagi penduduk atau jiwa  miskin, keluarga miskin dan masyarakat atau kelompok miskin  dilakukan berdasarkan standarisasi layanan kelompok penduduk atau jiwa  miskin, keluarga miskin dan masyarakat atau kelompok miskin.
(2)	Program penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
a.	penyediaan air minum dan jaringannya;
b.	pembuatan sarana MCK umum;
c.	pengembangan jalur dan lingkungan sanitasi kelompok secara merata.
(3)	Tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Bagian Ketujuh ..............................
Bagian Ketujuh
Bantuan Pelayanan Jaminan Sosial
Pasal 22
(1)	Pelayanan jaminan sosial adalah layanan pemenuhan hak dasar melalui panti sosial bagi penduduk atau jiwa  miskin, keluarga miskin dan masyarakat atau kelompok miskin yang sudah sampai pada tahapan terlantar.
(2)	Program pelayanan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.	Untuk memberikan perlindungan kepada penduduk atau jiwa  miskin, keluarga miskin dan masyarakat atau kelompok miskin  diberikan bantuan sosial dan asuransi kesejahteraan sosial;
b.	Pelaksanaan bantuan dan asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a diselenggarakan melalui pemberian jaminan pelayanan sosial dasar, jaminan perlindungan tenaga kerja, jaminan bagi lanjut usia yang terlantar, dan jaminan kematian, serta keterjangkauan pelayanan publik;
c.	Mengurangi beban pengeluaran penduduk atau jiwa  miskin, keluarga miskin dan masyarakat atau kelompok miskin melalui perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin;
(3)	Tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedelapan
Bantuan Rasa Aman dari Perlakuan atau Ancaman dan Tindak Kekerasan
Pasal 23
(1)	Bantuan perlindungan rasa aman  diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi penduduk atau jiwa  miskin, keluarga miskin dan masyarakat atau kelompok miskin atas pemenuhan hak rasa aman. 
(2)	Pemberian bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk bantuan:
a.	Pengurusan administrasi kependudukan;
b.	Penyelesaian konflik sosial;
c.	Perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak; 
d.	Fasilitasi bantuan hukum;
e.	Memberikan pelayanan untuk mendapatkan akses informasi.
Bagian Kesembilan
Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan
Pasal 24
(1)	Seluruh program penanggulangan kemiskinan daerah diintegrasikan ke dalam program kegiatan SKPD terkait.
(2)	Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Daerah dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah yang disusun secara periodik untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
Bagian Kesepuluh ..............................
Bagian Kesepuluh
Keberlangsungan Program
Pasal 25
(1)	Penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan harus mengurangi jumlah penduduk atau jiwa  miskin, keluarga miskin dan masyarakat atau kelompok miskin.
(2)	Untuk keberlangsungan program penanggulangan kemiskinan dilakukan kegiatan pendampingan oleh masyarakat  berkoordinasi dengan TKPKD.
(3)	Penduduk atau jiwa  miskin, keluarga miskin dan masyarakat atau kelompok miskin yang mengikuti program penanggulangan kemiskinan tetap diikutisertakan dalam program dimaksud paling lama 2 (dua) tahun.
(4)	Penduduk atau jiwa  miskin, keluarga miskin dan masyarakat atau kelompok miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diarahkan menuju golongan keluarga tidak miskin sampai kondisi keluarga yang bersangkutan dapat terentaskan dari kemiskinan.

BAB VII
KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Pasal 26
(1)	Penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan di daerah harus dilakukan secara terkoordinasi.
(2)	Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh TKPKD dalam wadah forum koordinasi.
(3)	Keanggotaan TKPKD dalam forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas SKPD terkait, dunia usaha, kelompok peduli, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat.
Pasal 27
(1)	Rencana tindak penanggulangan kemiskinan disusun dengan melibatkan, dunia usaha, kelompok peduli dan  masyarakat termasuk masyarakat miskin dan kaum perempuan;
(2)	Rencana tindak penanggulangan kemiskinan berlaku selama 3  ( tiga ) tahun dan dilakukan evaluasi  setiap 1 (satu) tahun guna perbaikan sesuai target program.
Pasal 28
Tugas dan wewenang TKPKD Daerah adalah:
a.	Melakukan koordinasi antar SKPD dalam  rangka menyelesaikan masalah kemiskinan di daerah;
b.	Menyusun langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin;
c.	Melakukan sinkronisasi penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan dalam penanggulangan masalah Kemiskinan; 
d.	Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada masyarakat, Pemerintah dan DPRD Kota Serang.
BAB VIII ..............................
BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 29
(1)	Pemerintah Daerah wajib melibatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
(2)	Dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan terhadap akses data penanggulangan kemiskinan kepada masyarakat.
(3)	Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang partisipatif.
Pasal 30
Dalam hal masyarakat berperan aktif untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, kegiatan yang dilakukan harus diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan Pemerintah Daerah, serta harus dilakukan secara terkoordinasi dengan TKPKD dalam forum koordinasi penanggulangan kemiskinan.
Pasal 31
Dunia usaha dan dunia industri harus berperan serta menyediakan bantuan dana, barang, dan/atau jasa, dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Daerah sebagai wujud tanggung jawab sosialnya. 
Pasal 32
Lembaga sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi, kelompok peduli, kelembagaan yang ada di masyarakat turut berpartisipasi dalam program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk pendampingan dan kemitraan.
BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 33
Monitoring dan evaluasi terhadap penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap melalui:
a.	Kesesuaian rencana dan implementasi penanggulangan kemiskinan;
b.	Hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskian pada semua   komponen program dan kegiatan;
c.	Perkembangan kondisi keluarga miskin dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 34
(1)	Pembiayaan untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan disediakan melalui program dan kegiaatan pada masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang bersumber dari APBD.
(2) Pemerintah ..............................
(2)	Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran penanggulangan kemiskinan paling sedikit 20% dari APBD setelah dikurangi belanja pegawai.
(3)	Pembiayaan penaggulangan kemiskinan yang ditangani oleh masyarakat bersumber dari pemerintah, swadaya masyarakat, dunia usaha dan kelompok peduli lainnya;
(4)	Tata cara pemberian pembiayaan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 35
(1)	Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Serang.
(2)	Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
a.	Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
b.	Melakukan  tindakan pertama pada saat itu     di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c.	Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.	Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e.	Mengambil sidik jari dan memotret     seseorang;
f.	Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g.	Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h.	Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
i.	Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 36
(1)	SKPD terkait dan petugas pendataan sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang tidak melaksanakan tugas pendataan sesuai dengan kreteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), sehingga mengakibatkan penanganan penanggulangan kemiskinan tidak tepat sasaran, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50. 000. 0000 (lima puluh juta rupiah).

(2) Masyarakat ..............................
(2)	Masyarakat yang tidak melakukan kewajiban untuk   mengelola anggaran penangulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(3)	Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37
SRTPK yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkan SRTPK yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Maret 2011
WALIKOTA SERANG,

         TB. HAERUL JAMAN
Diundangkan di Serang
pada tanggal 25 Maret 2011
SEKRETARIS DAERAH 
      KOTA SERANG

           SULHI

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2011 
NOMOR3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
I.	UMUM 
Kemiskinan merupakan masalah yang besifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristiknya sehingga perlu segera dilakukan upaya-upaya yang nyata untuk menanggulangi kemiskinan karena menyangkut harkat dan martabat manusia.
Kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga mencakup kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin dan keterbatasan akses warga miskin dalam penentuan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka. Oleh sebab itu pemecahan masalah kemiskinan tidak lagi dapat dilakukan oleh Pemerintah sendiri melalui berbagai kebijakan sektoral, seragam dan berjangka pendek. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara warga miskin itu sendiri dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar warga miskin yaitu hak sosial budaya, ekonomi dan politik.
Penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang terpadu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, terencana dan berkesinambungan serta menuntut keterlibatan semua pihak baik Pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, warga miskin maupun pemangku kepentingan lainnya agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta peninggkatan kesejahteraan warga miskin.
Dalam rangka menanggulangi dan mengatasi masalah kemiskinan agar dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta tepat sasaran, maka diperlukan regulasi sebagai pedoman bagi semua pihak dalam upaya untuk menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin dan percepatan pembangunan di semua sektor.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Serang.
II.	PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
	Cukup Jelas
Pasal 3
	Cukup Jelas
Pasal 4
	Cukup Jelas
Pasal 5
	Cukup Jelas
Pasal 6
	Cukup Jelas
Pasal 7 ..............................

Pasal 7
	Cukup Jelas
Pasal 8
	Cukup Jelas
Pasal 9
	Cukup Jelas
Pasal 10
	Cukup Jelas
Pasal 11
	Cukup Jelas
Pasal 12
	Cukup Jelas
Pasal 13
	Cukup Jelas
Pasal 14
	Cukup Jelas
Pasal 15
	Cukup Jelas
Pasal 16
	Cukup Jelas
Pasal 17
	Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
	Cukup Jelas
Ayat (2)
	Cukup Jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan proses perencanaan tidak termasuk pendataan.
Pasal 30 ..............................
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG 
NOMOR 41