PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KOTA SERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,
Menimbang	: 	a. 	bahwa dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah serta untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan pengaturan mengenai standarisasi pelayanan dasar kepada masyarakat;	
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Serang.
Mengingat	: 	1. 	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 	Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 	Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 	Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
7. Peraturan ..............................
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4593);
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7);
11.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Serang Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 10);
12.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kota Serang Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 11);
13.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Serang Tahun 2008-2025 Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 2;
14.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 34);
15.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 37);
16.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 14).
Dengan .........................
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
DAN
WALIKOTA SERANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan		:	PERATURAN DAERAH TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KOTA SERANG
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.	Daerah adalah Kota Serang;
2.	Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.	Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4.	Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5.	Walikota adalah Walikota Serang;
6.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;
7.	Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Serang;
8.	Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
9.	Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota;
10.	Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh Pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan Tugas umum Pemerintahan;
11.	Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangakat daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan;
12.	Lurah adalah pemimpin Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat;

13. Standar ...........................
13.	Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah suatu standar dengan batas – batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan, indikator kinerja dan nilai; 
14.	Pelayanan dasar kepada Masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
15.	Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
16.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB II
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 2
(1)	Pemerintah Daerah Kota Serang menyelenggarakan pelayanan terhadap urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan berdasarkan SPM yang merupakan target standar pelayanan.
(2)	SPM menjadi acuan dan pedoman bagi SKPD dalam menyusun kebijakan SPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)	SPM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Pemerintah Daerah Kota Serang.
(4)	Target standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3
(1)	Target standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) meliputi :
a.	Jenis pelayanan dasar; 
b.	Indikator kinerja; 
c.	Nilai SPM; dan 
d.	Batas waktu pencapaian.
(2)	Jenis bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Peraturan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV ..............................
BAB IV
MUATAN PELAYANAN MINIMAL
Pasal 4
Standar pelayanan terhadap urusan pemerintahan yang wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) antara lain pada bidang :
a.	Pendidikan;
b.	Kesehatan; 
c.	Lingkungan hidup;
d.	Pekerjaan umum;
e.	Penataan ruang;
f.	Perencanaan pembangunan;
g.	Perumahan;
h.	Kepemudaan dan olahraga;
i.	Penanaman modal;
j.	Koperasi, usaha kecil dan menengah;
k.	Kependudukan dan catatan sipil;
l.	Ketenagakerjaan;
m.	Ketahanan pangan;
n.	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
o.	Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
p.	Perhubungan;
q.	Komunikasi dan informatika;
r.	Pertanahan;
s.	Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t.	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
u.	Pemberdayaan masyarakat dan desa;
v.	Sosial;
w.	Kebudayaan;
x.	Statistik;
y.	Kearsipan;
z.	Perpustakaan.
Pasal 5
Urusan pilihan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi urusan :
a.	Pertanian;
b.	Kelautan dan Perikanan;
c.	Pariwisata;
d.	Perindustrian dan perdagangan;
e.	Ketransmigrasian;
f.	Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral.
BAB V ...................................
BAB V
PRINSIP-PRINSIP DASAR STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 6
(1)	SPM disusun dengan mempertimbangkan aspek pemerataan, kualitas layanan, kesetaraan dan kemudahan layanan serta biaya pelayanan.
(2)	SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.
(3)	SPM disesuaikan dengan identifikasi kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta sumber daya manusia.
BAB VI
PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 7
SPM disusun berdasarkan urusan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 serta memperhatikan prinsip-prinsip dasar SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
Pasal 8
Dalam penyusunan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6, wajib mencantumkan :
a.	Jenis pelayanan dasar yang diberikan;
b.	SKPD / lembaga penanggungjawab;
c.	Cakupan pelayanan dasar;
d.	Indikator SPM;
e.	Target dan batas waktu pencapaian SPM;
f.	Pembiayaan;
g.	Alokasi anggaran;
h.	Langkah kegiatan;
i.	Sumber daya manusia;
j.	Sumber data; dan
k.	Rujukan.
Pasal 9
(1)	Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
(2)	Target tahunan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e  dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) masing-masing SKPD. 
Pasal 10
Rencana pencapaian target tahunan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dan realisasinya diinformasikan kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya, serta forum diskusi publik, yang memungkinkan masyarakat mendapatkan akses dan informasi.

BAB VII ........................
BAB VII
PELAKSANAAN
Pasal 11
(1)	Walikota bertangggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan berdasarkan SPM yang dilaksanakan perangkat daerah Kota Serang.
(2)	Penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi pelayanan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI 
Pasal 12
(1)	Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
(2)	Materi monitoring dan evaluasi SPM terdiri dari :
a.	Program dan  kegiatan;
b.	SKPD penyelenggara;
c.	Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal;
d.	Alokasi dan realisasi anggaran;
e.	Sarana dan prasarana yang digunakan; dan
f.	Permasalahan dan solusi.
g.	Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi.
BAB IX
PELAPORAN
Pasal 13
(1)	Lurah menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Camat.
(2)	Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Camat dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM di seluruh Kelurahan.
Pasal 14
(1)	Camat/SKPD menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan  kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Walikota.
(2)	Laporan setiap 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM di seluruh Kecamatan/SKPD.
Pasal 15
(1)	Walikota menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
(2)	Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Menteri Dalam Negeri dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM.

Pasal 16 ..............................
Pasal 16
Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pencapaian SPM dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam :
a.	Penerapan SPM pada periode berikutnya;
b.	 Pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah.
BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17
(1)	Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM di seluruh Kecamatan/SKPD.
(2)	Walikota melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh aparatur Kecamatan/SKPD berdasarkan SPM di seluruh Kecamatan/SKPD.
(3)	Walikota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah.
Pasal 18
(1)	Camat melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM di Kelurahan.
(2)	Camat dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada aparaturnya selaku wakil Kecamatan.
(3)	Camat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh aparatur Kecamatan berdasarkan SPM di seluruh Kelurahan.
BAB XI
PEMBERIAN PENGHARGAAN
Pasal 19
(1)	Standar Pelayanan Minimal dalam penyelenggaraan Pemerintahan oleh SKPD, merupakan salah satu bentuk pengendalian Pimpinan kepada bawahannya dan sekaligus merupakan tolak ukur kinerja Pimpinan SKPD.
(2)	Pimpinan SKPD dalam pelaksanaan tugas yang  telah mendapatkan penilaian atau predikat terbaik  secara berturut-turut selama 2 tahun pada jabatan dan tempat tugas yang sama perlu diberikan penghargaan. 
(3)	Pemberian penghargaan sebagai mana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat istimewa, piagam penghargaan dan atau diberikan tunjangan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII ..................................
BAB XII
PENDANAAN
Pasal 20
Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja atau target, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dibebankan kepada APBD, APBD Provinsi, APBN dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
BAB XIII
SISTEMATIKA PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 21
Sistematika umum penyusunan SPM bagi SKPD, terdiri dari :
a.	BAB I 	Ketentuan Umum;
b.	BAB II	Dasar Hukum;
c.	BAB III	Ruang Lingkup;
d.	BAB IV	Muatan Pelayanan Minimal;
e.	BAB V	Prinsip-Prinsip Dasar SPM;
f.	BAB VI	Penerapan SPM;
g.	BAB VII	Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan pelaksanaan SPM;
h.	BAB VIII	Pendanaan; dan
i.	BAB IX	Penutup.
BAB XIV
SANKSI
Pasal 22
(1)	Dalam hal target pencapaian SPM, bagi Kecamatan / SKPD yang tidak berhasil menerapkan SPM diberikan sanksi  sesuai dengan peraturan perundang-undangan Kepegawaian.
(2)	Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh SKPD yang telah memiliki SPM agar disesuaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Pasal 24 ..................................
Pasal 24
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.
Disahkan di Serang
pada tanggal  22 Maret 2011
WALIKOTA SERANG,

TB. HAERUL JAMAN
Diundangkan di Serang
pada tanggal 25 Maret 2011
SEKRETARIS DAERAH 
      KOTA SERANG

  SULHI

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2011 
NOMOR 2

Lampiran Peraturan Daerah Kota Serang
						                    Nomor	:
							       Tanggal	:

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KOTA SERANG

I.	Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kota Serang

 No.  	Jenis Pelayanan
Dasar  	Standar Pelayanan Minimal 	Batas
Waktu
Pencapaian
(Tahun)  	Satuan
Kerja / Lembaga
Penanggung
Jawab  	
		Indikator  	Nilai  			
1	2  	3  	4  	5  	6  	
I.	Pelayanan Dokumen
Kependudukan  	1. 	Cakupan penerbitan
Kartu Tanda Penduduk
(KTP)  	100%  	2011  	Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil 	
 	 	2. 	Cakupan penerbitan
Akta Kelahiran  	100%  	2011  	Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil 	
II.	Pemeliharaan
Ketentraman dan
Ketertiban
Masyarakat  	3. 	Cakupan petugas
Perlindungan Masyarakat
(Linmas) di Kota Serang  	50%  	2015  	Kantor Satpol PP	
 	 	4. 	Tingkat penyelesaian pe-langgaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota Serang 	70%  	2011  	Kantor Satpol PP	
III.	Penanggulangan
Bencana Kebakaran  	5. 	cakupan pelayanan
bencana kebakaran
di Kota Serang   	25%  	2015  	…….  	
 	 	6. 	Tingkat waktu tanggap
(response time rate)
daerah layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran
(WMK) 	75%  	2015  	……..  	
II.	Panduan Operasional Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kota Serang
A.	Pelayanan Dokumen dan Akta Penduduk
1.	Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk (KTP)
a.	Pengertian
-	KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksanan yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia;

NIK ..............................
-	NIK (Nomor Induk Kependudukan) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk lndonesia.
b.	Definisi Operasional
	Cakupan penerbitan KTP adalah cakupan penduduk yang telah 	memperoleh KTP sesuai dengan Standard Pelayanan 5 hari harus 	selesai diterbitkan KTP.
c.	Cara perhitungan indikator
1)	Rumus
Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK =
	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan   x   100%
           Jumlah Penduduk Wajib KTP
2)	Pembilang : Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan
3)	Penyebut : Jumlah Penduduk Wajib KTP (penduduk berusia 17 	tahun ke atas dan atau telah menikah)
4)	Satuan Indikator Persentase (%) 
5)	Perhitungan :
	Draft RAPERDA :
-	Jumlah Penduduk wajib KTP di Kota Serang sebesar ....... jiwa;
-	Jumlah Penduduk yang telah memiliki KTP sebanyak ...... jiwa, namun yang ber – NIK sebanyak ....... jiwa. 
-	Maka prosentase penduduk yang memiliki KTP pada tahun berjalan adalah :
.......... jiwa x 100 % = 20 %
.......... jiwa
-	Artinya: Baru 20% dari jumlah penduduk di wilayah tersebut yang memiliki dokumen kependudukan KTP ber-NIK.
	PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2008
	Contoh :
	Misalkan suatu wilayah Kabupaten/Kota memiliki jumlah penduduk wajib KTP sebesar 10.000 jiwa. 
	Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP sebanyak 3000 jiwa, namun yang ber-NIK sebanyak 2000 jiwa. Maka persentase penduduk yang memiliki KTP di wilayah tersebut pada tahun berjalan adalah:
	2.000 jiwa x 100 % = 20 %
	10.000 jiwa
	Artinya: Baru 20% dari jumlah penduduk di wilayah tersebut 	yang memiliki dokumen kependudukan KTP ber-NIK.
d.	Sumber Data
1)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2)	Kecamatan, Kelurahan atau Desa
e.	Rujukan
1)	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 	Kependudukan;
2)	Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan 	Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006;
3) Peraturan ..............................
3)	Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara 	Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4)	Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan 	Informasi Administrasi Kependudukan;
5)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang 	Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam 	Rangka Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi 	Kependudukan;
6)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35A Tahun 2005 	Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 	Tahun 2003 Tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian 	Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register 	Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil.
f.	Target
   	100 % cakupan pada tahun 2011 (amanat UU No.23 Tahun 2006)
g.	Langkah Kegiatan
1)	Penerbitan NIK
2)	Pendaftaran Peristiwa Kependudukan seperti Perubahan Alamat
-	Pendaftaran Perpindahan Penduduk
-	Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
-	Pendaftaran Penduduk antar Administrasi Kependudukan
h.	SDM
1)	Petugas pelayanan KTP;
2)	Petugas pengolahan data penduduk;
3)	Petugas Monitoring dan Evaluasi;
4)	Petugas Registrasi
i.	Penanggung jawab kegiatan
  	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.	Cakupan penerbitan akta kelahiran sebagai salah satu dokumen hasil pencatatan sipil
a.	Pengertian
Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan.
Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada pemerintah (instansi pelaksana) di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran.
b.	Definisi Operasional
Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah cakupan penduduk lahir yang memporeleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi kependudukan sesuai dengan standard pelayanan 7 hari harus selesai diterbitkan.
c.	Cara perhitungan indikator
1)	Rumus
	Cakupan penerbitan akta kelahiran =
Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan x 100% Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan.
2)	Pembilang : Jumlah penduduk yang lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan.

3) Penyebut ..............................
3)	Penyebut : Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan
4)	Satuan Indikator : Persentase (%)
5)	Perhitungan
Draft Raperda :
Tahun 2011 jumlah kelahiran di Kota Serang sebesar ...... kelahiran (hidup). Pada tahun yang sama, pemerintah Kota Serang menerbitkan ......... akta kelahiran. Namun hanya sekitar ........ akta kelahiran yang diperuntukkan bagi bayi yang lahir di tahun 2011. Sedangkan sisanya merupakan akta kelahiran untuk mereka yang lahir sebelum 2011. Maka perhitungan cakupan penerbitan akta kelahiran :
8.000 jiwa     x 100% = 40 %    
20.000 jiwa
Artinya: hanya .......% penduduk lahir di tahun bersangkutan yang menerima pelayanan akta kelahiran.
Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 :
Misalkan pada tahun 2007 jumlah kelahiran di suatu Kabupaten sebesar 20.000 kelahiran (hidup). Pada tahun yang sama, pemerintah kabupaten menerbitkan 12.000 akta kelahiran. Namun hanya sekitar 8000 akta kelahiran yang diperuntukkan bagi bayi yang lahir di tahun 2007. Sedangkan sisanya merupakan akta kelahiran untuk mereka yang lahir sebelum 2007. Maka perhitungan cakupan penerbitan akta kelahiran:
8.000 jiwa     x 100% = 40 %    
20.000 jiwa
Artinya: hanya 40% penduduk lahir di tahun bersangkutan yang menerima pelayanan akta kelahiran.
d.	Sumber Data
1)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2)	Kecamatan, Kelurahan atau Desa
e.	Rujukan
1)	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 	Kependudukan;
2)	Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan 	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
3)	Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara 	Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4)	Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan 	Informasi Administrasi Kependudukan;
5)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang 	Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam 	Rangka Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi 	Kependudukan;
6)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35A Tahun 2005 	Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 	Tahun 2003 Tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian 	Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register 	Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil.
f.	Target
100% cakupan pada tahun 2011 (Amanat UU No.23 Tahun 2006). Seluruh penduduk yang lahir di tahun bersangkutan memperoleh akta kelahiran.

g. Langkah ..............................
g.	Langkah Kegiatan
1)	Penyebarluasan informasi publik tentang pelayanan akta 	kelahiran.
2)	Registrasi setiap kelahiran.
3)	Penerbitan akta kelahiran dari setiap peristiwa kelahiran di tahun 	bersangkutan.
h.	SDM
1)	Petugas pelayanan akta kelahiran.
2)	Petugas pengolahan data penduduk.
3)	Petugas monitoring dan evaluasi. Petugas registrasi
i.	Penanggung jawab kegiatan
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
B.	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
1.		Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota
a.	Pengertian
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. (Landasan hukum keberadaan Linmas: Surat Keputusan Wakil Menteri I urusan Pertahanan Keamanan Nomor MI/72/1962 yang dikeluarkan pada 29 April 1962)
b.	Definisi Operasional
Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratif sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif
c.	Cara Perhitungan Rumus
1)	Rumus
Rasio jumlah petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di setiap Kabupaten/Kota Daerah Pemekaran Baru terhadap wilayah kerja = 100 orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota Daerah Pemekaran Baru : 1 Wilayah Kerja Kabupaten/Kota
Wilayah Kerja Kabupaten/Kota* atau Daerah Pemekaran Baru = lokasi . Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Lin mas) di setiap Kabupaten/Kota atau Daerah Pemekaran Baru disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masing-masing Kabupaten/Kota
2)	Pembilang : 100 orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota Daerah Pemekaran Baru.
3)	Penyebut : 1 Wilayah Kerja Kabupaten/Kota.
4)	Ukuran Konstanta Prosentase (%) .
5)	Perhitungan
Draft Raperda :
Wilayah Kota Serang sebagai Daerah Pemekaran Baru memiliki Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak ……. Sedangkan jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Serang adalah ..... Orang, maka jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) minimal adalah:
= ..... Petugas Linmas : ...... TPS (Wilayah Kerja) = ...... Orang

Permendagri ..............................
Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 :
Misalkan suatu wilayah Kabupaten/Kota atau Daerah Pemekaran Baru memiliki Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 50. Sedangkan jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Lin mas) di setiap Kabupaten/Kota atau Daerah Pemekaran Baru adalah 100 Orang, maka jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) minimal adalah:
= 100 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas): 50 TPS (Wilayah Kerja)= 2 Orang
d.	Sumber Data
1)	Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten/Kota.
2)	Komunitas Intelijen Daerah (Kominda).
3)	Koramil dan Kapolsek.
4)	Kepala Satuan Linmas di Desa/Kelurahan.
e.	Rujukan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 340-563 Tahun 2003 tentang Pedoman Penugasan Satuan Pertahanan Sipil/Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Membantu Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004.
f.	Target
	50 % pada Tahun 2015
g.	Langkah Kegiatan
1)	Persiapan sarana pendukung pelaksanaan tugas.
2)	Pelatihan bagi aparat Linmas.
3)	Respon pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketentraman 	dan ketertiban di lingkungan sekitar.
4)	Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5)	Memantau/melaporkan penanggulangan bencana.
6)	Pendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di Lokasi TPS.
7)	Monitoring dan Evaluasi
h.	SDM
1)	Petugas Satuan Linmas yang terlatih.
2)	Sebagian Satuan Linmas yang sudah direkomendasikan sebagai 	Petugas Linmas
i.	Penanggung Jawab Kegiatan
	Kantor Kesbanglinmas (SKPD yang membidangi Linmas)
1.		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota Serang
a.	Pengertian
	Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah 	dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan 	ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Polisi 	Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang 	melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan 	menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan 	Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
	Pembangunan kawasan perkotaan tak terlepas dari K3 (ketertiban, 	kebersihan dan keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan 	penataan ruang publik, privat dan lainnya. Tingkat ,urbanisasi dan 	pertumbuhan kawasan perkotaan yang tinggi menjadi suatu kondisi 	potensial terhadap ketertiban. Penyalahgunaan ruang publik seperti j	jalan, trotoar, daerah hijau, daerah resapan dll.
Pertumbuhan ..............................
	Pertumbuhan penduduk, tingkat konsumsi, industrialisasi dan 	keterbatasan ruang menjadi konsekuensi logis dari perkembangan 	kota. Di sisi lain hal ini akan berdampak negatif bila kebersihan l	lingkungan tidak dikelola secara baik. Tingginya produksi sampah di 	kawasan perkotaan menjadi ancaman serius terhadap kebersihan 	kawasan perkotaan.
	Keindahan adalah hasil dari sinergi antara ketertiban dan kebersihan 	dimana kawasan perkotaan bisa menjadi tempat yang tertata dan 	terkelola secara baik. Setiap pelanggaran ketertiban, ketentraman, 	dan keindahan di Kabupaten/Kota harus ditindak sesuai dengan 	peraturan daerah yang ada. Hal ini bertujuan untuk memelihara 	ketertiban, ketentraman, dan keindahan di Kabupaten/Kota. 	Menjadi tugas Polisi Pamong Praja sebagai aparatur daerah untuk 	melaksanakan tugas penegakan Perda, termasuk Perda tentang 	ketertiban, ketentraman, dan keindahan.
b.	Definisi Operasional
	Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) 	di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan 	kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai 	Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan 	pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram, serta 	menjaga keindahan.
c.	Cara Perhitungan
1)	Rumus
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/Kota =
Pelanggaran K3 yang terselesaikan          x 100
Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan terindetifikasi oleh Satpol PP
2)	Pembilang : Pelanggaran K3 yang terselesaikan di tahun bersangkutan.
3)	Penyebut : Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP di tahun bersangkutan.
4)	Satuan Indikator Persentase (%)
5)	Perhitungan
Misalkan di tahun 2007 Pemerintah Kabupaten/Kota menerima laporan sebanyak 150 kasus pelanggaran Peraturan Daerah yang terkait dengan ketertiban, ketentraman, dan keindahan (K3). Selain itu, Satpol PP juga mengidentifikasikan terdapat 75 kasus pelanggaran K3. Di antara 75 kasus temuan Satpol PP ialah adanya pelanggaran K3 dalam bentuk penggunaan trotoar jalan atau pedestrian oleh 35 orang pedagang kaki lima di Kelurahan A. Maka pelanggaran tersebut (dalam satu lokasi yang sama dengan jenis pelanggaran sama) dihitung sebagai 1 kasus. Meskipun teridentifikasi sebanyak 225 kasus pelanggaran K3, namun ternyata Pemerintah Kabupaten/Kota hanya mampu menyelesaikan pelanggaran K3 sebanyak 90 kasus saja. Suatu kasus pelanggaran dapat dianggap terselesaikan jika pelaku pelanggaran tidak melakukan tindakan yang sama lagi setelah penertiban. Dengan contoh di atas, maka perhitungan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ialah:
90 pelanggaran terselesaikan         x 100% = 40% 
      225 pelanggaran yang dilaporkan

d. Sumber ..............................
d.	Sumber Data
1)	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
2)	Dinas atau SKPD yang membidangi Polisi Pamong Praja.
3)	Kantor Camat, Kelurahan.
e.	Rujukan
1)	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
2)	Permendagri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
f.	Target …. % pada Tahun 2011
g.	 Langkah Kegiatan
1)	Melakukan pemantauan gangguan Trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang umum.
2)	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satuan Pol PP.
3)	Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan. 
4)	Pendidikan dan Pelatihan PPNS bagi aparat Satpol PP. 
5)	Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan dinas terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah di Kawasan Perkotaan. 
6)	Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan dinas terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah dinas terkait di Kawasan Kabupaten/Pedesaan. 
7)	Monitoring dan evaluasi.
C.	Penanganan dan Penanggulangan Bencana
1.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
a.	Pengertian
Untuk memberikan proteksi terhadap bencana kebakaran, menurut Kepmeneg PU No.11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan, suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran. Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK.
Manajemen Penanggulangan Kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai suatu public service dalam suatu WMK.
b.	Definisi Operasional
Bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa. Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas wilayah yang terproteksi dari bencana kebakaran.
Pengertian WMK menurut Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 adalah sebagai berikut:
1)	WMK dibentuk oleh pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
2)	WMK perlu dilengkapi dengan sistem alarm dan pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK.
3) WMK ..............................
3)	WMK ditentukan oleh waktu tanggap (response time) dari pos pemadam kebakaran terdekat.
Berdasarkan Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000, daerah layanan WMK ditentukan oleh waktu tanggap, dengan ketentuan tidak lebih dari 15 (lima belas) menit. Berdasarkan ketentuan ini, Kepmeneg menetapkan bahwa daerah layanan dalam setiap WMK tidak boleh melebihi radius 7,5 km. D luar daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi (unprotected area). Daerah yang sudah terbangun harus mendapat perlindungan oleh mobil kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak 2,5 km dan berjarak 3,5 km dari sektor.
c.	Cara Perhitungan
1)   Rumus
Cakupan pelayanan bencana kebakaran:
Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran x 100%
Luas Wilayah Kabupaten/Kota
2)   Pembilang : Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran
3)   Penyebut : Luas Wilayah Kabupaten/Kota
4)   Satuan Indikator Persentase (%)
5)	Contoh Perhitungan
Misalkan suatu kabupaten memiliki luas wilayah 1000 km2. Mengingat adanya keterbatasan anggaran pemda dan lebih dari 50% penduduk tinggal di ibukota kabupaten, maka pemerintah kabupaten memutuskan hanya menyediakan 1 WMK, dimana jangkauan pelayanannya hanya pada radius 7,5 km. Dengan asumsi bahwa cakupan WMK berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7,5 km, maka jangkauan luas WMK sebesar 176.26 km2. Dengan contoh di atas, maka perhitungan cakupan pelayanan bencana kebakaran ialah:
176,26km2   x 100% = 17,66% 1000 KM2
d.	Sumber Data
1)	Dinas atau satuan kerja yang terkait dengan Pemadam Kebakaran.
2)	BPS.
e.	Rujukan
1)	Pedoman Penanganan dan Pencegahan Kebakaran.
2)	Buku Panduan Praktis yang dibagikan kepada masyarakat.
3)	Standard Pelayanan Kebakaran.
4)	Kepmeneg PU No.11/KPTS/2000.
f.	Target 75% tahun 2015
g.	Kegiatan
1)	Inventarisasi potensi bahaya kebakaran.
2)	Inventarisasi tingkat kerentanan dari bahaya kebakaran.
3)	Identifikasi kemampuan jangkauan pemerintah daerah dalam melindungi wilayahnya dari bencana kebakaran.
4)	Simulasi secara terprogram tentang penanganan dan penanggulangan kebakaran.
5)	Pelatihan teknis operasional bagi Satgas pemadam kebakaran.
6)	Monitoring dan evaluasi.

h. SDM ..............................
h.	SDM
1)	Satgas Pemadam Kebakaran.
2)	Ahli yang ditugaskan dalam manajemen pemadam kebakaran.
3)	Akomodasi peran serta masyarakat dibawah binaan Dinas terkait (a.1. SATLAKAR/BALAKAR).
i.	Penanggung Jawab Kegiatan
Dinas atau Satuan Kerja Pemadam Kebakaran *******
2.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
a.	Pengertian
Untuk memberikan proteksi terhadap bencana kebakaran, menuru Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan, suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran. Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK.
Manajemen Penanggulangan Kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai suatu public service dalam suatu WMK.
Respon time (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
b.	Definisi Operasional
Tingkat waktu tanggap (response time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.
c.	Cara Perhitungan Rumus
1)	Rumus
Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit x 100%
Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK 
2)	Pembilang : Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit
3)	Penyebut : Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK, termasuk Wilayah Pos Pembantu Kebakaran
4)	Satuan Indikator Persentase (%)
5)	Contoh Perhitungan
Misalkan suatu kabupaten hanya memiliki 1 WMK yang berada di ibukota Kabupaten/Pusat Kota. Dengan asumsi bahwa cakupan WMK berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7,5 km, maka jangkauan luas WMK sebesar 176.26 km2. Pada radius 7,5 km Oangkauan pelayanan WMK), di tahun 2007 terjadi kebakaran sebanyak 700 kali. Sedangkan di luar wilayah WMK jumlah kebakaran sebanyak 1000 kali. Di dalam jangkauan WMK, dari 700 kasus kebakaran yang terjadi ternyata hanya 175 kasus yang dapat ditangani dalam waktu kurang dari 15 menit. Sedangkan 525 kasus lainnya di WMK tertangani dalam waktu lebih dari 15 menit. Dengan contoh di atas, maka perhitungan tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK ialah:
A x 100 % = 25 %
700 
d.	Sumber Data
1)	Dinas Pemadam Kebakaran.
2)	BPS.
e.	Rujukan
1)	Pedoman Penanganan dan Pencegahan Kebakaran
2)	Buku Panduan Praktis yang dibagikan kepada masyarakat
3)	Standard Pelayanan Kebakaran
4)	Kepmeneg PU No.11/KPTS/2000 
f.	Target  ...... % pada tahun 2015
g.	Kegiatan
1)	Inventarisasi potensi bahaya kebakaran.
2)	Inventarisasi tingkat kerentanan dari bahaya kebakaran.
3)	Simulasi secara terprogram tentang penanganan dan penanggulangan kebakaran.
4)	Pelatihan teknis operasional bagi Satgas pemadam kebakaran untuk peningkatan kinerja.
5)	Perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan.
6)	Monitoring dan evaluasi.
h.	SDM
1)	Satgas Pemadam Kebakaran.
2)	Ahli yang ditugaskan dalam manajemen pemadam kebakaran.
3)	Akomodasi peran serta masyarakat dibawah binaan Dinas terkait (a.l. SATLAKAR/BALAKAR).
i.	Penanggung Jawab
Dinas atau Satuan Kerja Pemadam Kebakaran ******

WALIKOTA SERANG,

  TB. HAERUL JAMAN