PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR    5    TAHUN 2011
TENTANG
KETERWAKILAN DAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROSES PEMBANGUNAN DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,

Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka mendorong tumbuh dan 	berkembangnya kehidupan demokrasi, maka diperlukan 	peningkatan peran serta seluruh masyarakat dalam proses 	penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 	kemasyarakatan; 
b.	bahwa perempuan sebagai salah satu komponen penting dalam kehidupan masyarakat, mempunyai potensi sumber daya manusia yang dapat mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan; 
c.	bahwa untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu mengatur keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam pemerintahan Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan; 
d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keterwakilan dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Daerah. 

Mengingat	:	1.	Pasal 18 ayat (6) jo Pasal 28 C ayat (2), ayat (3) dan Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836) ;
4.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 
5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
6. Undang-Undang ..............................
6.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10.		Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
11.		Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12.		Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.		Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
14.		Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
15.		Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

16. Peraturan ..............................
16.		Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG 
dan
WALIKOTA KOTA SERANG 
MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:		PERATURAN DAERAH TENTANG KETERWAKILAN DAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROSES PEMBANGUNAN DAERAH 
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.	Daerah adalah Kota Serang;
2.	Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.	Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah;
4.	Walikota adalah Walikota Serang;
5.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;
6.	Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan;
7.	Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
8.	Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat;
9.	Kesetaraan gender  adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan;
10. Keadilan ..............................
10.	Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan;
11.	Partisipasi perempuan adalah keterlibatan dan keikutsertaan  perempuan secara aktif  baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan dan pembangunan di daerah;
12.	Keterwakilan perempuan adalah keikutsertaan perempuan secara aktif dalam seluruh proses pengambilan keputusan dan pembangunan desa;
13.	Kebijakan publik adalah sasaran atau tujuan program-program pemerintah yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah;
14.	Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan,kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
15.	Analisis gender adalah adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dan proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang didalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lain seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa;
16.	Alur Kerja Analisis Gender  yang selanjutnya disingkat AKAG (Gender Analisis Partway ) adalah alat analisis gender yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan, program, proyek dan/atau kegiatan pembangunan;
17.	Perencanaan berperspektif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintregasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki;
18.	Responsif gender adalah kebijakan atau program atau kegiatan yang sudah memperhitungkan laki-laki dan perempuan;
19.	Perencanaan kebijakan adalah perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota serang dan lembaga daerah lainnya secara menyeluruh untuk menyusun kebijakan jangka menengah (setiap lima tahun) atau jangka pendek (setiap tahun) yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan atau mengacu pada Rentra;
20.	Perencanaan program adalah perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Serang dan lembaga daerah lainnya  secara menyeluruh untuk menyusun rencana kegiatan jangka menengah dan jangka pendek yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan atau mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan;
21.	Perencanaan kegiatan adalah perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Serang dan lembaga daerah lainnya untuk menyusun rencana kegiatan jangka menengah dan jangka pendek yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan atau mengacu pada program yang telah ditetapkan;
22.	Anggaran berperspektif gender (Gender Budget) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender;
23. Gugus ..............................
23.	Gugus Tugas (Focal Point PUG) adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender diunit kerjanya masing-masing;
24.	Kelompok kerja pengarusutamaan gender yang selanjutnya disingkat POKJA PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi atau lembaga di daerah;
25.	Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat Warga Negara Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
BAB II 
PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Prinsip
Pasal 2
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berdasarkan prinsip:
a.	Kesetaraan dan Keadilan Gender;
b.	Partisipasi Perempuan.
Bagian Kedua
Maksud
Pasal  3 
Maksud Peraturan Daerah ini adalah:
a.	Pelaksanaan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berperspektif gender;
b.	Upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama dimasyarakat;
c.	Peningkatan keterwakilan dan partisipasi kaum perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan,  sehingga  Pemerintah Daerah ataupun  lembaga kemasyarakatan dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam mengeluarkan kebijakan publik yang adil dan berperspektif  gender.
Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 4
Tujuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:
a.	Memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah  dengan menekankan pentingnya keterwakilan dan partisipasi perempuan;

b. Mewujudkan ..............................
b.	Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c.	Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, 3berbangsa dan bernegara;
d.	Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang berperspektif gender;
e.	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; 
f.	Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan;
g.	Memberdayakan perempuan dalam mengejar ketertinggalannya untuk menuju setara dengan kaum laki-laki.
BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal  5  
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a.	Keterwakilan perempuan dalam Pemerintahan Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah;
b.	Partisipasi perempuan baik perorangan, kelompok maupun organisasi pada keseluruhan proses pengambilan keputusan dan pembangunan di Daerah, meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan di Daerah.
BAB IV
KEWENANGAN
Pasal 6
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan keterwakilan dan partisipasi perempuan  di Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:
a.	Penetapan kebijakan daerah untuk pelaksanaan keterwakilan dan partisipasi perempuan  di Daerah;
b.	Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan keterwakilan dan partisipasi perempuan;
c.	Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme keterwakilan dan partisipasi perempuan pada lembaga pemerintahan, pusat studi wanita, lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga non pemerintah;
d.	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
e.	Pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG dengan memastikan  keterwakilan dan partisipasi perempuan;
f.	Pelaksanaan keterwakilan dan partisipasi perempuan  yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan hak asasi manusia dan politik; 
g.	Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin;
h.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keterwakilan dan partisipasi perempuan.
BAB V ..............................
BAB V
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN PERGURUAN TINGGI 
Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah
Paragraf 1        
Perencanaan
Pasal 7
(1)	Pemerintah Daerah memiliki kewajiban merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah secara langsung ataupun tidak langsung, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
(2)	Pemerintah Daerah bertanggung jawab mendorong program-program pengembangan kapasitas sumber daya perempuan di Daerah. 
Pasal 8
(1)	Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan  yang adil baik laki-laki ataupun perempuan dilakukan melalui alur kerja analisis gender (gender analisis Pathway) atau metode analisis lain.
(2)	Analisis  gender terhadap Rencana Kerja (Renja) SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD yang bersangkutan. 
(3)	Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dapat bekerja sama dengan  Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kemampuan analisis gender. 
Pasal 9
(1)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD RPJM dan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang memberi ruang keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan di Daerah.
(2)	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD berperspektif gender diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Paragraf 2
Pelaksanaan
Pasal 10
(1)	Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG yang memastikan keterwakilan dan partisipasi perempuan  dan  mendorong program-program pengembangan kapasitas sumber daya perempuan di Daerah.
(2)	Walikota menetapkan Kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG. 

Pasal 11 ..............................
Pasal 11
(1)	Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG yang mengawal  keterwakilan dan partisipasi perempuan diseluruh SKPD dibentuk Pokja PUG.
(2)	Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
a.	Menginventarisasi, mempromosikan dan memfasilitasi PUG yang mengawal keterwakilan dan partisipasi perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) kepada masing-masing SKPD;
b.	Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Kelurahan dan Kepala Desa;
c.	Menyusun program kerja setiap tahun;
d.	Mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
e.	Menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
f.	Bertanggung jawab kepada Walikota  melalui Wakil Walikota;
g.	Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada  Walikota;
h.	Memfasilitasi SKPD atau unit kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun profil gender di Daerah;
i.	Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
j.	Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
k.	Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Daerah; 
l.	Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan gugus tugas (focal point PUG) di masing-masing SKPD.
(3)	Walikota menetapkan Ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan sebagai Sekretariat Pokja PUG.
(4)	Susunan keanggotaan Pokja PUG adalah seluruh Kepala SKPD.
(5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Pasal 12
Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf j, beranggotakan aparatur yang sudah mengikuti pelatihan atau pendidikan analisis anggaran yang berperspektif gender atau tenaga ahli dibidang analisis anggaran.
Pasal 13
Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k memuat:
a.	PUG dalam produk hukum di Daerah;
b.	PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
c.	Penguatan kelembagaan PUG di Daerah;
d.	Penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
Paragraf 3 ………………….
Paragraf 3
Gusus Tugas (Focal Point PUG) 
Pasal 14
(1)	Gugus tugas (Focal Point PUG) yang memastikan adanya keterwakilan dan partisipasi perempuan pada setiap SKPD di Pemerintah Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan bidang lainnya.
(2)	Gugus Tugas (Focal Point PUG) yang memastikan adanya keterwakilan dan partisipasi perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a.	Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
b.	Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang berperspektif gender;
c.	Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
d.	Melaporkan pelaksanaan PUG yang memastikan adanya keterwakilan dan partisipasi perempuan kepada Kepala SKPD;
e.	Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; 
f.	Memfasilitasi penyusunan profil dan data terpilah gender pada setiap SKPD.
(3)	Pelaksanaan tugas gugus tugas (Focal Point PUG) yang memastikan adanya keterwakilan dan partisipasi perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh pejabat pada setiap SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.
(4)	Gugus tugas (Focal Point PUG) yang memastikan adanya keterwakilan dan partisipasi perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala SKPD.
Bagian Kedua
Perguruan Tinggi
Pasal 15
Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan lainnya memiliki fungsi sebagai pusat rujukan, informasi, kajian, advokasi dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya pelaksanan peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan di Daerah.
BAB VI
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMERINTAHAN  DAERAH DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAERAH
Bagian Kesatu 
Keterwakilan Perempuan Dalam Bidang Pemerintahan 
Pasal 16
Walikota dalam mengangkat pejabat struktural dan fungsional perlu memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua ..............................
Bagian Kedua
Keterwakilan Perempuan Dalam Organisasi Kemasyarakatan Daerah
Pasal 17
(1)	Organisasi Kemasyarakatan Daerah dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah.
(2)	Kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan keterwakilan dan partisipasi perempuan baik dari program kegiatan, anggaran serta keangotaannya dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan jumlah kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan Daerah.
Bagian Ketiga
Organisasi Kemasyarakatan Perempuan
Pasal 18
Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk membina lembaga atau kelompok atau organisasi perempuan baik formal maupun non formal.
BAB VII
PARTISIPASI PEREMPUAN
DALAM PROSES PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 19
(1)	Pemerintah Daerah perlu memperhatikan keterwakilan  perempuan baik secara perseorangan, kelompok maupun organisasi dalam proses pembangunan di Daerah. 
(2)	Keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
a.	Saran dan masukan secara lisan maupun tertulis;
b.	Keterwakilan langsung dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan  pembangunan di Daerah. 
Pasal 20
(1)	Perumusan dan pengambilan keputusan terhadap kebijakan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat, perlu memperhatikan keterwakilan perempuan baik secara perseorangan, kelompok maupun organisasi. 
(2)	Kebijakan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
a.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
b.	Penataan ruang daerah; 
c.	Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, hukum dan hak azasi 	manusia.
BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 21
SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kelayakan dan sasaran program kegiatan, serta kebijakan pembangunan dalam menuju keterwakilan perempuan yang akhirnya akan tercapai kesetaraan dan keadilan gender.
Pasal 22 ..............................
Pasal 22
(1)	Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang;
(2)	Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Pasal 23
Hasil evaluasi pelaksanaan PUG yang memastikan adanya paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan  menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.
BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 24
Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi perempuan berhak turut serta untuk melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, sebagai bentuk peran serta masyarakat  untuk menjadi bahan masukan bagi Organisasi Masyarakat Daerah atau kebijakan Pemerintahan Daerah dalam mengoptimalkan  kegiatan PUG yang memastikan keterwakilan dan partisipasi perempuan di Daerah.
BAB X
PEMBINAAN
Pasal 25
Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG dengan mengawal keterwakilan perempuan paling sedikit 30 %  yang meliputi:
a.	Penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG yang memastikan keterwakilan dan partisipasi perempuan;
b.	Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
c.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG yang memastikan keterwakilan dan partisipasi perempuan baik di Daerah;
d.	Peningkatan kapasitas gugus tugas (focal point PUG) dan Pokja PUG; 
e.	Strategi pencapaian kinerja.
BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 26
Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang memastikan keterwakilan dan partisipasi perempuan di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Provinsi (APBDP), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

Pasal 27 ..............................
Pasal 27
Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang memastikan keterwakilan dan partisipasi perempuan di Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dianggarkan pada SKPD yang terkait dengan pelaksanaan PUG.
BAB XI
PENGHARGAAN
Pasal 28
(1)	SKPD, Aparatur Pemerintah Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan Daerah yang   melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 11 ayat (2),  Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2), diberikan penghargaan.
(2)	Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XII
SANKSI
Pasal 29
(1)	Aparatur Pemerintah Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan Daerah yang   tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2), diberikan sangsi.
(2)	Kecuali bagi Organisasi Kemasyarakatan Daerah, sangsi sebagaimana diamksud pada ayat (1), berupa sangsi yang bersifat kepegawaian. 
(3)	Tata cara pemberian sangsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan  dibidang kepegawaian.
(4)	Bagi Organisasi Kemasyarakatan Daerah yang mendapat bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah dan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), akan mendapat sanksi berupa penurunan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah.
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30
(1) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka semua produk hukum daerah yang mengatur tentang keterwakilan dan partisipasi perempuan di Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) RPJMD, Rencana Strategis (Renstra)  SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang telah disusun sebelum Peraturan Daerah ini, disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai diundangkannya Peraturan Daerah ini. 
BAB IX ..............................
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Maret 2011
WALIKOTA SERANG,

         TB. HAERUL JAMAN
Diundangkan di Serang
pada tanggal 25 Maret 2011
SEKRETARIS DAERAH 
      KOTA SERANG,

           SULHI

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2011 
NOMOR5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR  5   TAHUN 2011
TENTANG
KETERWAKILAN DAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM P PROSES PEMBANGUNAN DAERAH

I.	UMUM
Penerapan kebijakan quota keterwakilan perempuan sampai di tingkat di Daerah dianggap sangat penting, dikarenakan pertimbangan sebagai berikut: 
Pertama, kebijakan quota keterwakilan perempuan yang selama ini hanya berlaku pada tingkat kabupaten/kota, propinsi dan nasional, agar bisa dinikmati oleh perempuan di daerah baik perkotaan maupun pedesaan , karena perempuan juga bila dioptimalkan potensinya  memiliki kualitas, kesempatan dan jaringan politik. 
Kedua, Pemerintah Daerah merupakan struktur basis negara, pemerintahan dan pembangunan yang berhadap-hadapan langsung dengan rakyat, dengan produk-produk kebijakan dan politik pembangunan . Dengan di buka luasnya partisipasi perempuan dalam proses kebijakan publik  secara langsung atau tidak langsung akan mengakomodir terbangunnya kesejahteraan mayarakat Kota Serang, yang merata dan menyerap seluruh unsur masyarakat. Perempuan lebih optimal dalam berpartisipasi dalam  pembangunan desa, Kota sampai nasional melalui dimulai dari Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) Desa hingga 
Selain ke dua pertimbangan di atas. Ada alasan yang mendasar mengapa ada keinginan untuk menghadirkan kebijakan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan, yaitu:
Pertama, minimnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan struktural dan fungsional di Pemerintah Daerah dan Organisasi Masyarakat Daerah, serta budaya patrilinial yang masih kuat tertanam di Daerah, dimana terjadi ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang dianut secara luas, sehingga peran perempuan masih sangat terbatas.
Kedua, adanya konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945  pasal 27 dan pasal 28, Undang-Undang No. 7  Tahunn 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskrimimasi terhadap Perempuan, Undang-Undang No. 12 tahun 2003 Pasal 65 ayat 1 tentang Pemilihan Umum, Keppres No. 09 tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG), selain itu juga ada alasan bahwa bulonggo sebagai salah satu pranata sosial, memberi makna terhadap esensi peran perempuan sebagai pusat dan inti kehidupan. Pembagian peran antara laki-laki (di luar rumah) dan perempuan (di dalam rumah) dibutuhkan untuk menunjang proses kelangsungan kehidupan keluarga. Melalui pranata ini, perempuan diposisikan sebagai subyek  yang memiliki kontrol dalam mengatur dan mengelola sumber-sumber ekonomi keluarga yang dibutuhkan tidak hanya untuk menunjang  kelangsungan keluarga tetapi secara esensial dibutuhkan  untuk menjaga kesatuan kekerabatan pada tingkat yang lebih luas agar tetap terjaga dan bahwa partisipasi dan keterwakilan atau keterlibatan perempuan adalah indikator kemajuan sebuah daerah dalam  penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
II. PASAL DEMI PASAL ..............................
II.	PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3 
Cukup Jelas
Pasal 4 
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan bertanggung jawab adalah Pemerintah Daerah mengalokasikan dana khusus untuk program-program pemberdayaan kelompok perempuan di Daerah.
	Ayat (2)
		Cukup Jelas 
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16 
Cukup Jelas
Pasal 17 
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19 
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22 
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24 ..............................
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25 
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29 
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG 
NOMOR 43