PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR  9  TAHUN  2010
TENTANG 
SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,
Menimbang        :  a. 	bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak untuk menuju terwujudnya masyarakat sejahtera adil dan makmur;
b.	bahwa untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kota Serang mengembangkan sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat; 
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Serang tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah.
Mengingat 	:  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik   	 	  Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang........................
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
8.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502);
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6);
15.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan.........................
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALIKOTA SERANG
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan 	:	PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.	Daerah adalah Kota Serang;
2.	Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.	Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4.	Walikota adalah Walikota Serang;
5.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;
6.	Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Serang;
7.	Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat JAMKESDA adalah sistem jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Daerah berdasarkan atas azas usaha bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan serta dengan mutu yang terjamin dan pembiayaannya dilakukan secara praupaya;
8.	Sistem Jaminan Kesehatan adalah suatu tatacara penyelenggaraan program jaminan kesehatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara Jamkesda Kota Serang;
9.	Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah adalah satuan kerja atau unit kerja atau pihak ketiga yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan program Jamkesda;
10.	Peserta Jamkesda adalah masyarakat Kota Serang yang terdaftar sebagai peserta program jamkesmas dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan masa tinggal minimal paling singkat 1 (satu) tahun;
11.	Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut Gakin adalah penduduk Kota Serang yang terdaftar sebagai keluarga miskin dan ditetapkan oleh Daerah yang dibuktikan dengan kartu keluarga miskin;

12. Paket..............................
12.	Paket Pemeliharaan Kesehatan adalah kumpulan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh penyelenggara Jamkesda untuk kepentingan peserta dalam rangka melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
13.	Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah orang atau institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda berdasarkan suatu perjanjian kerjasama;
14.	Pra upaya adalah pembiayaan berupa iuran yang dibawa di muka untuk jangka waktu tertentu baik pembayaran iuran dari peserta kepada badan penyelenggara maupun pembayaran dari badan penyelenggara kepada pemberi pelayanan kesehatan;
15.	Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta kepada penyelenggara Jamkesda sebagai biaya jaminan kesehatan bagi peserta yang dibayarkan di muka (pra upaya);
16.	Bantuan Dana adalah bantuan yang diberikan oleh Daerah yang dipergunakan sebagai pembayaran sebagian iuran peserta Jamkesda;
17.	Badan Penyelenggara yang selanjutnya disingkat BAPEL adalah Badan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Jamkesda;
18.	Manfaat adalah faedah Jamkesda yang menjadi hak peserta berdasarkan iuran yang disetor dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara Jamkesda;
19.	Kapitasi adalah suatu cara pembayaran kepada PPK dengan perhitungan berdasarkan jumlah peserta perbulan yang besarannya ditetapkan sebelum pelayanan kesehatan diberikan dan kekurangan atau kelebihannya merupakan tanggung jawab PPK;
20.	Klaim adalah suatu cara pembayaran kepada PPK berdasarkan pelayanan yang telah diberikan kepada peserta yang dibayarkan setelah melaksanakan pelayanan;
21.	Paket adalah cara pembayaran berdasarkan kumpulan beberapa jenis layanan.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN JAMKESDA
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2
Maksud diselenggarakannya JAMKESDA adalah untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat yang pembiayaannya dikelola secara mandiri, terkoordinasi dan terpadu.
Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3
Tujuan diselenggarakannya JAMKESDA adalah: 
a.	Melindungi seluruh warga masyarakat dalam  memenuhi kebutuhan dasar kesehatan melalui sistem jaminan kesehatan daerah di Kota Serang; 
b. Mengimplementasikan..........................
b.	Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem jaminan kesehatan di Kota Serang;
c.	Mewujudkan sistem pembiayaan kesehatan perorangan yang bersumber dari masyarakat dan Daerah serta mendorong efisiensi pembiayaan;
d.	Menjamin keterjangkauan pembiayaan kesehatan masyarakat dalam mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu;
e.	Memberdayakan masyarakat bersama Pemerintah Daerah dalam pelayanan publik dibidang kesehatan. 
BAB III
AZAS, PRINSIP DAN SASARAN PENYELENGGARAAN JAMKESDA
Bagian Kesatu
Azas
Pasal 4
JAMKESDA diselenggarakan berdasarkan azas kemanusiaan, azas manfaat dan azas keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. 
Bagian Kedua
Prinsip
Pasal 5
JAMKESDA diselenggarakan berdasarkan pada prinsip sebagai berikut : 
a.	Kegotong-royongan;
b.	Nirlaba;
c.	Keterbukaan;
d.	Kehati-hatian;
e.	Akuntabilitas;
f.	Portabilitas;
g.	Kepesertaan bersifat wajib;
h.	Dana amanat dan hasil pengelolaan dana JAMKESDA dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta;
i.	Hasil pengelolaan dana diutamakan untuk pengembangan program            Jamkesda dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta;
j.	Menjamin pemeliharaan kesehatan bagi peserta dengan pelayanan yang berkesinambungan, merata dan bermutu yang disusun dalam bentuk suatu paket pemeliharaan kesehatan. 
Bagian Ketiga
Sasaran
     Pasal 6
(1) Sasaran program JAMKESDA adalah untuk seluruh masyarakat Kota Serang.
(2) Untuk...........................
(2) Untuk dapat tercapainya sasaran program sebagaimana dimaksud pada ayat   (1) dibentuk Tim.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Tim lintas SKPD dengan melibatkan stakeholder yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota  
BAB IV
PENYELENGGARA JAMKESDA
Pasal 7
(1)	Penyelenggara program JAMKESDA dapat dilaksanakan oleh BAPEL atau pihak ketiga.
(2)	BAPEL sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) akan dibentuk dengan Peraturan Daerah.
(3)	Struktur organisasi dan tata kerja BAPEL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)	Dinas sebagai pembina yang melaksanakan fungsi untuk mengembangkan, membina dan mendorong penyelenggaraan.
(5)	Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas dapat membentuk Uni Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
Pasal 8
(1)	Apabila belum dibentuk BAPEL, maka Walikota dapat menunjuk pihak ketiga sebagai penyelenggara JAMKESDA.
(2)	Apabila penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain yang ditentukan dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka penunjukan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa.

BAB V
PENYELENGGARAAN
Pasal 9
(1)	JAMKESDA diselenggarakan berdasarkan pendekatan asuransi kesehatan dan prinsip ekuitas.
(2)	Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
Pasal 10
(1)	Pola dan besarnya  pembayaran kepada fasilitas kesehatan ditetapkan oleh penyelenggara JAMKESDA.
(2)	Setiap pemanfaatan dan pengajuan klaim dalam program JAMKESDA, peserta dan fasilitas kesehatan wajib mengikuti ketentuan tata cara pemanfaatan dan pengajuan klaim.
(3)	Pemanfaatan dan pengajuan klaim yang tidak memenuhi ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi administrasi dan atau diberlakukan ketentuan kadaluarsa penagihan.
(4)	Tata cara pemanfatan dan pengajuan klaim akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VI……………………
BAB VI
KEPESERTAAN DAN IURAN
Pasal 11
(1)	Setiap orang yang belum memiliki jaminan kesehatan wajib menjadi peserta JAMKESDA dengan cara mendaftarkan diri  pada penyelenggara JAMKESDA.
(2)	Masyarakat non keluarga miskin yang tidak menjadi peserta JAMKESDA tidak mendapatkan JAMKESDA.
(3)	Apabila masih ada masyarakat miskin yang belum terdaftar sebagai peserta JAMKESDA, maka Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan kesehatan.
(4)	Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Identitas Peserta (KIP) yang masa berlakunya 1 (satu) tahun dan wajib melakukan registrasi setiap tahun.
(5)	Tata cara untuk menjadi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Pasal 12
Iuran peserta JAMKESDA adalah sebagai berikut :
a.	Peserta JAMKESDA yang berasal dari keluarga miskin, iuran ditanggung penuh oleh Daerah;
b.	Peserta JAMKESDA diluar Pasal 12 huruf a yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota, iuran ditanggung bersama antara Daerah dengan peserta;
c.	Masyarakat umum yang mendaftar baik melalui lembaga atau perusahaan maupun perorangan, iuran ditanggung penuh oleh peserta.

Pasal 13
(1)	Besaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditentukan berdasarkan jumlah peserta dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
(2)	Penetapan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(3)	Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola langsung dan dikembangkan oleh penyelenggara JAMKESDA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)	Tata cara pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut  oleh penyelenggara JAMKESDA.
Pasal 14
(1)	Penyelenggara JAMKESDA memberikan nomor identitas tunggal kepada setiap peserta dan anggota keluarganya.
(2)	Penyelenggara JAMKESDA wajib memberikan informasi tentang hak dan kewajiban kepada peserta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)	Penyeleggara JAMKESDA wajib memberikan layanan kepada peserta melalui PPK berdasarkan perjanjian kerjasama.
(4) Penyelenggara………………….
(4)	Penyelenggara JAMKESDA wajib membayar fasilitas kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lama 30 ( tiga puluh ) hari kerja terhitung mulai permintaan pembayaran diterima dan memenuhi syarat klaim.
(5)	Penyelenggara JAMKESDA wajib mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan dan sistem pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas JAMKESDA.

Pasal 15
Jenis program yang akan diselenggarakan dalam JAMKESDA, dapat dikembangkan lebih lanjut kearah sistem jaminan sosial dasar lain atau dalam bentuk jaminan santunan dasar, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 

BAB VII
MANFAAT JAMKESDA
Pasal 16
(1)	Setiap peserta berhak menerima manfaat JAMKESDA sesuai dengan iuran yang dibayarkan.
(2)	Manfaat JAMKESDA bersifat pelayanan.
(3)	Untuk jenis pelayanan yang tidak dijamin dalam program JAMKESDA menjadi tanggung jawab peserta.
Pasal 17
Jenis pelayanan JAMKESDA dapat diberikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta yang menjalin kerjasama dengan Penyelenggara JAMKESDA.
Pasal 18
(1)	Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi :
a.	Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP);
b.	Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL);
c.	Persalinan;
d.	Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
e.	Tindakan medis sesuai ketentuan; 
f.	Rujukan sesuai ketentuan;
g.	Pelayanan Keluarga Berencana (PKB).
(2)	Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan besaran iuran yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
Pasal 19
Peserta dapat memilih jenis pelayanan yang diinginkan sesuai dengan iuran yang dibayarkan.

Pasal 20...........................
Pasal 20
Daftar harga tertinggi obat dan bahan medis habis pakai yang dijamin oleh penyelenggara JAMKESDA ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Jenis-jenis pelayanan yang tidak dijamin oleh penyelenggara JAMKESDA akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB VIII
PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 22
(1)	Paket Pelayanan Kesehatan meliputi fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta yang berada di Kota Serang maupun diluar Daerah yang sudah menjalin kerjasama dengan penyelenggara JAMKESDA.
(2)	Dalam keadaan darurat medis, peserta JAMKESDA berhak mendapat pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama dengan penyelenggara JAMKESDA dan secara teknis diatur lebih lanjut oleh Penyelenggara JAMKESDA.
(3)	Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di Rumah Sakit, maka kelas pelayanan di Rumah Sakit diberikan berdasarkan kelas standar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Pasal 23
(1)	Pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan prosedur pelayanan yang berjenjang dengan menganut prinsip sistem rujukan.
(2)	Rujukan peserta didasarkan atas indikasi medik, bukan atas permintaan peserta. 
Pasal 24
Penyelenggara JAMKESDA dalam melaksanakan pembayaran pelayanan kesehatan kepada PPK dengan sistem pembayaran sebagai berikut :
a.	Menggunakan sistem kapitasi untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama;
b.	Menggunakan sistem klaim, paket atau sistem lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara JAMKESDA dalam rangka pengendalian biaya dan mutu pelayanan.
Pasal 25
Walikota melalui Dinas menetapkan standar pelayanan dan mengendalikan mutu layanan yang diberikan PPK kepada peserta JAMKESDA. 
BAB IX
PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN DAERAH
Pasal 26
(1)	Dana JAMKESDA wajib dikelola dan dapat dikembangkan oleh penyelenggara JAMKESDA secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, fleksibilitas, akuntabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil pengelolaan dana untuk kepentingan peserta.

(2) Pola .......................
(2)	Pola pengelolaan dana JAMKESDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempergunakan prinsip-prinsip yang dianut dalam program JAMKESDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3)	Pengelolaan dana JAMKESDA dilaksanakan oleh penyelenggara JAMKESDA.
Pasal 27
(1)	Penyelenggara JAMKESDA mengelola pembukuan sesuai dengan standar akuntansi. 
(2)	Penyelenggara JAMKESDA wajib mengkoordinasikan paket layanan kesehatan dasar dengan institusi penyelenggara jaminan kesehatan atau penjuan produk asuransi kesehatan yang beroperasi di Daerah;
(3)	Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka setiap institusi penyelenggara jaminan kesehatan atau penjual produk asuransi kesehatan yang beroperasi di Daerah wajib melaporkan kepesertaan dan utilisasi layanan pesertanya kepada Dinas atau UPTD. 
Pasal 28
(1)	Penyelenggara JAMKESDA wajib membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktek aktuaria yang lazim dan berlaku umum. 
(2)	Tata cara pembentukan cadangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Pasal 29
Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan penyelenggara JAMKESDA dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 30
Biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Daerah ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.
PENYIDIKAN
Pasal 31
(1)	Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Serang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
(2)	Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a.	Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau berkenaan dengan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporang tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b.	Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
c. Meminta............................
c.	Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
d.	Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
e.	Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f.	Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
g.	Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h.	Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
i.	Menghentikan penyidikan;
j.	Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.
2.	Penyidik sebagaiman dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 32
(1)	Penyelenggara JAMKESDA yang melanggar ketentuan  Pasal 27 ayat (3) dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling besar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2)	Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33
Pada saat Peraturan Daerah ini belum berlaku,  semua Peraturan atau Keputusan Walikota yang mengatur tentang program JAMKESDA di Kota Serang masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan  dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
(1)	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tahun 2013.
(2)	Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Walikota. 
Pasal 35 .....................
Pasal 35
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 21 Oktober 2010

WALIKOTA SERANG,

BUNYAMIN

Diundangkan di Serang 
pada tanggal 25 Oktober 2010
SEKRETARIS DAERAH 
       KOTA SERANG,

     SULHI

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2010
                                     NOMOR 9

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
JAMINAN KESEHATAN DAERAH 
    
I.	UMUM
Pemerintah Kota Serang sebagai daerah otonom baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Salah satu urusan yang menjadi kewenangan dimaksud adalah dibidang kesehatan.
  Salah satu urusan dibidang kesehatan adalah pemberian jaminak kesehatan kepada masyarakat, oleh karenanya Pemerintah Kota Serang  mengembangkan program jaminan kesehatan masyarakat melului sistem Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) yang diatur melalaui Peraturan Daerah. Sistem ini mempunyai nilai yang sangat penting didalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi masyarakat Kota serang yang menjadi peserta, dimana setiap peserta berhak memperoleh jaminan kesehatan. Dengan pengaturan ini, diharapakan dapat membantu memberikan pemecahan masalah pelayanan kesehatan yang menjadi salah satu kebutuhan dasar dari masyarakat Kota Serang 

II.	PASAL DEMI PASAL
      Pasal 1
	      Cukup Jelas
      Pasal 2
	      Cukup Jelas
      Pasal 3
      Cukup Jelas
      Pasal 4
Yang   dimaksud   dengan   JAMKESDA    diselenggarakan                                berdasarkan:
   azas kemanusian adalah berkaitan dengan penghargaan terhadap  
   azas manfaat adalah merupakan azaz yang bersifat operasional     menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif. 
   azas keadilan bagi seluruh masyarakat adalah aantar peserta zaz yang bersifat ideal.
Ke tiga azaz tersebut dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan  program dan hak peserta.
      Pasal 5
	Huruf a
Yang dimaksud prinsip kegotong-royongan prinsip dalam ketenttuan ini adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah atau penghasilan.

Huruf b...............................

Huruf b
	Yang dimaksud dengan prinsip keterbukaan adalah prinsip  akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta.
Huruf c
	Yang dimaksud denngan prinsip akuntabilitas adalah prinsip pelaksanaan priogranm dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Huruf d
	Yang dimaksud dengan prinsip portabilitas adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalal wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Huruf e
	Yang dimaksud dengan prinsip dana amanat adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar – besarnya bagi kepentingan peserta jaminan kesehatan.
     Pasal 6
Ayat (1)
                     Sasaran program JAMKESDA terdiri dari:
a. 	Kelompok keluarga miskin dan orang tidak mampu, yang kriteria dan datanya ditetapkan oleh Tim. Tim yang dimaksud adalah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Serang; 
b. 	Kelompok pekerja formal, adalah pekerja pada seluruh jenis pekerjaan yang diakui, diatur atau dilindungi oleh hukum dan peraturan yang ada;
c. 	Kelompok pekerja informal adalah pekerja pada seluruh jenis pekerjaan yang memberikan pendapatan baik pekerjaan mandiri dan pekerjaan dengan gaji, yang tidak diakui, diatur atau dilindungi oleh hukum dan peraturan yang ada. Disini termasuk juga pekerjaan yang tidak memberikan penghasilan didalam preusan yang menghasilkan pendapatan;
d. 	pekerja yang bekerja di rumah contohnya pembantu rumah tangga;
e. 	pedagang asongan jalanan dan pedagang kakilima di pinggir jalan;
f. 	pekerja musiman atau pekerja sementara di lokasi sekitar bangunan atau jalan yang sedang dikerjakan;
g. 	mereka yang bekerja diantara jalanan dan rumah, contohnya pemulung;
h. 	pekerja toko.

                    Ayat (2)        
                                 Cukup Jelas
                    Ayat (3)        
                                 Cukup Jelas
      Pasal 7
                    Cukup Jelas	
      Pasal 8
        Cukup Jelas	

Pasal 9………………………

Pasal 9
                    Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan pendekatan asuransi kesehatan dan ekuitas yaitu kegotong royongan antara yang kaya dan yang miskin, yang sehat dan yang sakit, yang tua dan yang muda serta yang beresiko tinggi dan yang beresiko rendah.
 Ayat (2) 
   Cukup jelas
Pasal 10
       Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pola dan besarnya pembayaran lepada fasilitas kesehatan ditetapkan oleh penyelenggara Jamkesda adalah pola dan besar tarif biaya yang harus dibayarkan oleh BAPEL lepada PPK sesuai dengan jenis pelayanaan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama atas dasar kesepakatan dengan PPK.
Pasal 11
                   Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan kepesertaan bersifat wajib adalah agar   seluruh masyarakat  Kota Serang menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. 

 Ayat (2)
         Cukup Jelas 
                              Ayat (3)
                      Cukup Jelas
                               Ayat (4)
                      Cukup Jelas
  Ayat (5)
                      Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
	Cukup Jelas
Pasal 14
	Cukup Jelas
Pasal 15
	Cukup Jelas
Pasal 16
	Cukup Jelas
Pasal 17
               Cukup Jelas 
Pasal 18
                     Cukup Jelas
Pasal 19
                     Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
	Cukup Jelas
Pasal 22
         Cukup Jelas 

Pasal 23……………………….
Pasal 23
Ayat (1)
Yang dimaksud sistem rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas kasus penyakit atau masalah yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal dalam arti satu strata sarana pelayanan kesehatan ke sarana strata pelayanan kesehtan lainnya, maupun secara horizontal dalam arti antar strata saran pelayanan kesehatan yang sama.
 Ayat (2)
Yang dimaksud dengan  indikasi medik bukan permintaan peserta adalah berdasarkan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan yang profesional dan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan
Pasal 24
	Cukup Jelas
Pasal 25
                     Cukup Jelas 
Pasal 26
                      Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan likuiditas adalah kemempuan pengelolaan keuangan oleh penyelenggara Jamkesda dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.
                                    Yang dimaksud prinsip fleksibilitas adalah peserta dapat meningkatkan klisifikasi kebutuhan kesehtan berdasarkan kemampuannya dalam membayar iuran.
Yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas adalah      pelaksanaa progaram dam pengelolaan keuangan yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Yang dimaksud kehati-hatian adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib. 
Yang dimaksud dengan prinsiip keamanan dana adalah pengelolaan dan penggunaan keuangan Jamkesda sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.
Yang dimaksud dengan prinsip hasil pengelolaan dana untuk kepentingan peserta adalah prinsip pengelolaan keuangan yang digunakan untuk kepentingan peserta.
Pasal 27
	Cukup Jelas
Pasal 28
                     Ayat (1)
Yang dimaksud dengan cadangan teknis adalah penggambaran kewajiban penyelenggara Jamkesda yang timbal untuk mengantisipasi klaim diluar perhitungan per-bulannya dengan menyediakan cadangan dana sejak dari awal.
 Ayat (2)
                        Cukup Jelas
Pasal 29
        Cukup Jelas
Pasal 30
             	Cukup Jelas
Pasal 31………………………

Pasal 31
	        Cukup Jelas
Pasal 32
         Cukup jelas
Pasal 33
	         Cukup Jelas
Pasal 34
	 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2010
NOMOR 34