PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR  2  TAHUN 2010
TENTANG
PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,
Menimbang	:  a. 	bahwa Kota Serang adalah daerah dengan landasan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan beragama, sejalan dengan visi dan misi Kota Serang;
b.	bahwa berbagai bentuk perbuatan yang merupakan penyakit masyarakat merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat, ketertiban umum, keamanan, kesehatan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Kota Serang;
c. 	bahwa rasa aman, nyaman dan tentram perlu diwujudkan di Kota Serang oleh karena itu perbuatan penyakit masyarakat yang ada di Kota Serang diperlukan aturan tentang pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pelarangan serta penindakan terhadap penyakit masyarakat agar terhindar dari gangguan / dampak negatif yang akan timbul di dalam masyarakat;
d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
Mengingat 	:	1. 	Pasal 18 ayat (6)	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial    ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039 );
3.	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
4. Undang-Undang ………………..
4.	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6.	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah  diubah terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
8.	Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9.	Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan   Daerah   Kabupaten   /  Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
13. Peraturan ………………….
13.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7);
14.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang tahun 2008 Nomor 13).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
 dan 
WALIKOTA SERANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan 	:	  PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT
BAB I 
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.	Daerah adalah Kota Serang; 
2.	Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.	Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4.	Walikota adalah Walikota Serang;
5.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;
6.	Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Serang;
7.	Tim adalah Tim pengendalian dan pengawasan Peraturan Daerah yang keanggotaannya terdiri dari Dinas  atau  Instansi dan pihak terkait lainnya;
8.	Pejabat yang berwenang adalah pejabat atau pegawai yang diberi tugas di bidang tertentu sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
9.	Penyidik adalah Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan;
10. Satuan ………………….
10.	Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SATPOL PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 
11.	Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur;
12.	Pencegahan adalah upaya mendeteksi sedini mungkin disertai usaha terhadap segala sesuatu yang akan menimbulkan keadaan tertentu;
13.	Penanggulangan adalah suatu proses, cara, dan perbuatan mengatasi permasalahan melalui upaya pencegahan (preventif), pembinaan dan rehabilitasi (kuratif) dan penindakan (represif);
14.	Penyakit masyarakat adalah hal - hal atau perbuatan yang terjadi ditengah - tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan agama dan adat serta tata krama kesopanan dalam masyarakat;
15.	Maksiat adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tata krama kesopanan, meliputi pelacuran atau prostitusi dan mabuk-mabukan;
16.	Tempat maksiat adalah lokasi yang diduga atau dipandang sebagai sarana untuk melakukan transaksi atau negosiasi kearah perbuatan maksiat maupun sarana untuk melakukan perbuatan maksiat itu sendiri;
17.	Pelacuran adalah perbuatan atau  kegiatan seseorang atau sekelompok orang baik pria, wanita atau waria, yang menyediakan dirinya kepada umum atau seseorang tertentu untuk melakukan perbuatan atau kegiatan cabul atau hubungan seksual atau perbuatan yang mengarah pada hubungan seksual di luar perkawinan yang dilakukan di hotel atau penginapan, restoran, tempat hiburan, lokasi pelacuran atau di tempat-tempat lain di daerah, dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan berupa uang, barang dan / atau jasa lainnya;
18.	Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, norma social dan agama;
19.	Pekerja Seks Komersial yang selanjutnya disebut PSK adalah wanita atau pria atau waria yang memenuhi kebutuhan hidupnya baik memperoleh imbalan maupun tidak dengan cara menjual diri atau melakukan persetubuhan yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tata krama, kesopanan yang berlaku di masyarakat;
20.	Waria adalah seseorang yang memiliki kelamin pria atau kelamin ganda yang mempunyai jiwa atau  tingkah laku seperti wanita;
21.	Perantara adalah orang yang menghubungkan secara langsung maupun tidak langsung antara pasangan berlawanan jenis atau sejenis kearah terlaksananya perbuatan maksiat, baik mendapat atau tidak mendapat imbalan atas usahanya tersebut;
22.	Backing adalah orang atau sekelompok orang yang melindungi, menjamin atau memberikan jasa, baik secara fisik maupun non fisik sehingga terjadi perbuatan maksiat;

23. Minuman ……………….
23.	Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang di proses dari bahan hasil kimia atau pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol dengan kadar alkohol 1 % sampai 5 % untuk Golongan A, 5 % sampai 20 % untuk Golongan B dan 20 % sampai 55 % untuk Golongan C;
24.	Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan di daerah;
25.	Hotel adalah rumah atau fasilitas berbentuk bangunan tempat orang menginap, makan maupun fasilitas lainnya yang disediakan;
26.	Wisma adalah fasilitas berbentuk rumah yang terdiri dari kamar - kamar untuk disewakan sebagai tempat bermalam;
27.	Pemondokan atau tempat kos - kosan adalah rumah yang terdiri dari kamar - kamar untuk disewakan sebagai tempat tinggal dengan sewa per bulan atau per tahun;
28.	Obyek wisata adalah fasilitas umum untuk berekreasi baik yang bersifat alami maupun buatan;
29.	Tempat hiburan adalah fasilitas umum dimana orang bisa menikmati hiburan seperti : film, musik, sauna dan karaoke atau menikmati minuman atau tempat bersenang-senang;
30.	Salon kecantikan adalah tempat usaha melayani jasa perawatan rambut, perawatan kecantikan dan perawatan tubuh;
31.	Kafe adalah tempat pelayanan mendapatkan minuman yang pengunjungnya mendapatkan sajian hiburan berupa musik atau dalam bentuk lainnya;
32.	Prostitusi adalah praktek pelacuran yang dilakukan oleh pria atau wanita dan/ atau waria dengan mengharapkan imbalan uang;
33.	Homoseks adalah pemenuhan hasrat seks yang dilakukan sesama laki - laki;
34.	Lesbian adalah pemenuhan hasrat seks yang dilakukan sesama wanita;
35.	Sodomi adalah hubungan seks melalui anus;
36.	Penyimpangan seksual lainnya adalah penyaluran seksual yang dilakukan oleh perseorangan atau lebih diluar kewajaran selain homoseks, lesbian dan sodomi;
37.	Warnet adalah tempat usaha yang menyediakan layanan internet, browsing, chating, facebook, email ataupun konten sejenisnya berbasis website;
38.	Pengemis adalah seseorang yang melakukan pekerjaannya dengan cara meminta-minta baik dilakukan sendiri-sendiri atau berkelompok yang terorganisir secara sistematis dengan mengatasnamakan lembaga-lembaga social, bertempat di jalan, rumah warga maupun fasilitas umum;
39.	Gelandangan adalah setiap orang yang hidup tidak menetap atau tuna wisma menempati fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagai tempat aktifitasnya;
40.	Anak jalanan adalah anak–anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk bekerja atau hidup di jalanan dan tempat–tempat umum, seperti jalan umum, terminal, pasar, stasiun dan taman kota;
41. Rehabilitasi ........................
41.	Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat;
42.	Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara khususnya warga Daerah yang mengalami masalah sosial, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
BAB II
TUJUAN 
Pasal 2
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, dengan melarang kegiatan yang termasuk dalam kategori penyakit masyarakat di Daerah. 

BAB III
KLASIFIKASI PENYAKIT MASYARAKAT 
Pasal 3
(1)	Klasifikasi penyakit masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, mencakup segala bentuk perbuatan, tindakan atau perilaku yang tidak menyenangkan dan meresahkan masyarakat dan/atau melanggar nilai – nilai ajaran agama dan norma susila.
(2)	Penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a.	Pelacuran dan penyimpangan seksual;
b.	Waria yang menjajakan diri;
c.	Minuman beralkohol;
d.	Gelandangan dan pengemis;
e.	Anak jalanan;
f.	Kegiatan yang dilarang pada bulan ramadhan.
(3)	Semua tindakan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah tindakan dan/atau perbuatan yang melanggar ketertiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang - undangan.

BAB IV
LARANGAN 
Pasal 4
(1)	Pejabat yang berwenang dilarang mengeluarkan izin usaha dan/atau kegiatan yang merangsang tumbuh dan berkembangnya perbuatan, tindakan dan perilaku penyakit masyarakat.
(2)	Pejabat yang berwenang dilarang memperpanjang izin usaha dan/atau kegiatan yang diduga dan/atau pantas diduga telah merangsang tumbuh dan berkembangnya penyakit masyarakat.

(3) Pejabat ………………
(3)	Pejabat yang berwenang dapat mencabut izin usaha dan/atau menghentikan kegiatan yang diduga dan/atau pantas diduga telah merangsang tumbuh dan berkembangnya perbuatan, tindakan dan perilaku penyakit masyarakat.
(4)	Pejabat yang berwenang berhak melarang setiap orang yang sikap atau perilakunya menunjukkan indikasi yang kuat patut diduga sebagai pelaku penyakit masyarakat, berada di tempat ibadah, jalan- jalan umum, lapangan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk atau kontrakan, warung kopi, warung internet, tempat hiburan, gedung atau tempat tontonan, sudut jalan atau  lorong jalan dan tempat lainnya di daerah.

Bagian Kesatu
Pelacuran dan Penyimpangan Seksual
Pasal 5 

Setiap orang dilarang :
a.	Melakukan pelacuran atau perzinahan;
b.	Menjadi pelacur dan/atau PSK;
c.	Memakai jasa PSK;
d.	Membujuk atau merayu, mempengaruhi, memikat, mengajak dan memaksa orang lain dengan kata-kata, isyarat, tanda atau perbuatan lainnya yang dapat mengakibatkan perbuatan yang mengarah pada terjadinya perzinahan;
e.	Memperlihatkan sikap bermesraan, berpelukan dan/atau berciuman yang mengarah pada hubungan seksual di tempat umum; 
f.	Melakukan penyimpangan seksual dalam bentuk hubungan homoseks, lesbian, sodomi atau penyimpangan seksual lainnya;
g.	Melakukan tindakan yang bertujuan untuk mempertemukan atau menghubungkan para pelaku perzinahan baik dengan atau tanpa imbalan;
h.	Menawarkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan hubungan seks, homoseks atau lesbian baik dengan atau tanpa imbalan;
i.	Menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya perzinahan atau pelacuran;
j.	Menjamin keberadaan tempat dilakukannya perzinahan atau pelacuran.
Bagian Kedua
Waria Yang Menjajakan Diri
Pasal 6
Setiap waria baik sendiri–sendiri ataupun berkelompok, dilarang berada di tempat umum atau tempat lain untuk menjajakan atau menawarkan dirinya, membujuk atau merayu, mempengaruhi, memikat, mengajak dan memaksa orang lain untuk melakukan perzinahan atau penyimpangan seksual baik dengan atau tanpa imbalan.
Bagian Ketiga .......................
Bagian Ketiga
Minuman Keras
Pasal 7
(1)	Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol.
(2)	Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang menyimpan, mengedarkan dan/  atau menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.
(3)	Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang menjadikan atau membiarkan tempatnya sebagai tempat dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4)	Setiap orang dilarang menjadi backing bagi tempat dilakukannya perbuatan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(5)	Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), adalah minuman beralkohol yang mengandung rempah - rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan dan yang berada di hotel berbintang.
(6)	Minuman untuk tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Walikota sesuai peraturan perundang–undangan. 
Bagian Keempat
Permainan Ketangkasan
Pasal 8
(1)	Setiap pengusaha tempat permainan ketangkasan atau jasa layanan internet dilarang membiarkan anak–anak berpakaian seragam sekolah bermain ditempatnya pada jam–jam sekolah.
(2)	Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah play station, video game dan on line internet. 
Bagian Kelima
Gelandangan dan Pengemis 
Pasal 9
(1)	Setiap orang dilarang menjadi gelandangan dan pengemis.
(2)	Setiap orang dilarang menyuruh atau memaksa orang lain menjadi pengemis.
(3)	Setiap orang dilarang memberikan uang ataupun lainnya kepada pengemis. 
Bagian Keenam
Kegiatan Yang Dilarang pada Bulan Ramadhan 
Pasal 10
(1)	Setiap orang dilarang merokok, makan atau minum di tempat umum atau tempat yang dilintasi oleh umum pada siang hari di bulan ramadhan.

(2)	Setiap ………………..
(3)	Setiap orang dilarang menjadi becking bagi tempat dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)	Setiap pengusaha restoran atau rumah makan atau warung dan pedagang makanan dilarang menyediakan tempat dan melayani orang menyantap makanan dan minuman pada siang hari selama bulan ramadhan.
Bagian Ketujuh
Penyalahgunaan Tempat Usaha
Pasal 11
(1)	Setiap orang baik sendiri ataupun bersama - sama dilarang mendirikan dan/ atau mengusahakan atau menyediakan tempat dan/atau orang untuk melakukan perbuatan maksiat.
(2)	Setiap pemilik dan/atau pengusaha hotel, wisma, penginapan, pemondokan atau rumah kontrakan, tempat hiburan, obyek wisata, salon kecantikan, cafe, warung internet dan warung kopi dilarang mempergunakan fasilitas sebgaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga memungkinkan terjadinya penyakit masyarakat, yaitu:
a.	Memberi dan memperlancar kesempatan terjadinya penyakit masyarakat;
b.	Memperdagangkan benda-benda yang merangsang terjadinya penyakit masyarakat;
c.	Menyediakan prasarana dan sarana terjadinya penyakit masyarakat;
d.	Meminjamkan fasilitas yang merangsang terjadinya penyakit masyarakat.
(3)	Setiap orang atau kelompok dilarang menjadi backing yang memberi peluang untuk terjadinya penyakit masyarakat.
BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT 
Pasal  12
(1)	Setiap orang berhak dan bertanggungjawab untuk berperan serta dalam mewujudkan  kehidupan dalam satu lingkungan yang aman, tertib dan tentram serta terbebas dari perbuatan, tindakan dan perilaku penyakit masyarakat.
(2)	Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
a.	Mencegah segala perbuatan tindakan atau perilaku penyakit masyarakat yang diketahui atau yang dimungkinkan akan terjadi;
b.	Mengawasi semua tindakan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya;
c.	Melaporkan kepada Pejabat atau pihak yang berwenang apabila mengetahui atau menemukan tindakan, perbuatan dan perilaku penyakit masyarakat.
BAB VI …………………..
BAB VI
PENCEGAHAN, PENINDAKAN, PENGENDALIAN                                              DAN PENGAWASAN SERTA PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Pencegahan
Pasal 13
Pejabat atau pihak yang berwenang berhak untuk mencegah dan melarang kegiatan yang mengarah pada perbuatan, tindakan dan perilaku penyakit masyarakat.
Bagian Kedua
Penindakan
Pasal 14
(1)	Pejabat atau pihak yang berwenang dapat melakukan tindakan untuk menutup atau menyegel tempat yang digunakan atau diduga digunakan sebagai tempat dilakukannya tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. 
(2)	Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang untuk dibuka kembali sepanjang belum ada jaminan dari pemilik atau pengelola bahwa tempat itu tidak akan digunakan kembali untuk perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
(3)	Masyarakat maupun pihak ketiga berhak mengajukan permohonan kepada Pejabat atau pihak yang berwenang agar dilakukan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)	Tata cara penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Pasal 15
(1)	SATPOL PP berwenang melakukan razia terhadap tempat atau rumah, tempat usaha, jalan atau tempat umum,  yang digunakan atau  mempunyai  indikasi  atau  bukti  yang kuat, sehingga patut diduga tempat tersebut digunakan sebagai tempat kegiatan penyakit masyarakat.
(2)	Tata cara pelaksanaan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Bagian Ketiga
Pengendalian dan Pengawasan
Pasal 16
(1)	Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini,  dilakukan oleh Tim yang bersifat lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah.
(2)	Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Bagian Keempat …………………..
Bagian Keempat
Pembinaan
Pasal 17
(1)	Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib melakukan pembinaan terhadap orang atau sekelompok orang yang terbukti melakukan perbuatan penyakit masyarakat.
(2)	Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial.
(3)	Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui kegiatan:
a.	Bimbingan, pendidikan, pelatihan dan keterampilan teknis;
b.	Bimbingan, penyuluhan rohaniah dan jasmaniah;
c. 	Penyediaan lapangan kerja atau penyaluran tenaga kerja.
(4)	Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui kegiatan:
	a.	Peningkatan kemauan dan kemampuan;
	b.	Penggalian sumber daya.
(5)	Pembinaan terhadap orang atau sekelompok orang yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, selain diberikan tindakan sebagimana dimaksud pada ayat (2), dapat juga diberikan tindakan berupa sanksi administrasi.
Pasal 18
(1)	Guna mengefektifkan pelaksanaan di lapangan, penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan secara terpadu dibawah koordinasi Walikota atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi dibidang sosial.
(2)	Tata Cara mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Pasal 19
Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk kegiatan pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 20
(1)	Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Serang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
(2) Wewenang………………
(2)	Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
a.	Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b.	Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
c.	Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; 
d.	Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; 
e.	Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f.	Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
g.	Memerintahkan berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h.	Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
i.	Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.	Menghentikan penyidikan; 
k.	Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut aturan  yang berlaku.
(3)	Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21
(1)	Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimnana diamaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan  paling  lama   3 (tiga)  bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
Bab IX ………………….

BA B IX

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 
Pasal 23
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 Juli 2010
	
WALIKOTA SERANG,

ttd

BUNYAMIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 19 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH 
       KOTA SERANG,

                  ttd

     SULHI

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2010
NOMOR 2

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PENCEGAHAN PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT

I.	UMUM
Bahwa dengan terbentuknya Kota Serang, maka sebagai daerah otonom baru berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, Pemerintah Kota Serang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 
Kota Serang adalah daerah dengan landasan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan beragama sejalan dengan visi dan misi Kota Serang. Dengan semakin berkembang dan meluasnya kehidupan masyarakat dapat timbul berbagai bentuk perbuatan penyakit masyarakat yang merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat, ketertiban umum, keamanan, kesehatan dan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dapat merusak kehidupan sosial ekonomi, bahkan telah menurunkan mental dan moral masyarakat khususnya generasi muda.
Oleh karena itu, agar dapat mendukung, mewujudkan dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat serta memberikan rasa aman, nyaman dan tentram maka perbuatan penyakit masyarakat yang ada di Kota Serang, diperlukan aturan tentang pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pelarangan serta penindakan terhadap penyakit masyarakat agar terhindar dari gangguan atau dampak negatif yang akan timbul dalam masyarakat.

II.	PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
	Cukup Jelas
Pasal 2
	Cukup Jelas
Pasal 3
	Cukup Jelas

Pasal 4 ………………….
Pasal 4
	Ayat (1)
Yang dimaksud dengan merangsang tumbuh dan berkembangnya perbuatan, tindakan dan perilaku penyakit masyarakat adalah perbuatan  atau kegiatan  yang dapat mempengaruhi atau memikat orang lain untuk melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan, tndakan dan perilaku penyakit masyarakat.
Ayat (2)
                        Cukup jelas
Ayat (3)
                        Cukup jelas
Ayat (4)
                        Cukup jelas
Pasal 5
	Cukup Jelas 
Pasal 6
	Cukup Jelas
Pasal 7
	Cukup Jelas	
Pasal 8
	Cukup Jelas		
Pasal 9
Cukup Jelas	
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan siang hari adalah waktu pelaksanaan ibadah puasa.
Ayat (2)
Cukup Jelas	
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 11
	Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
	Cukup Jelas
Pasal 15
	Cukup Jelas

Pasal 16……………………….
Pasal 16
	Cukup Jelas
Pasal 17
Ayat (1)
                        Cukup jelas
Ayat (2)
                        Cukup jelas
Ayat (3)
                        Cukup jelas
Ayat (4)
                        Cukup jelas
	Ayat ( 5 )
Yang dimaksud dengan sanksi administrasi adalah peringatan tertulis.
Pasal 18
	Cukup Jelas
Pasal 19
	Cukup Jelas
Pasal 20
	Cukup Jelas
Pasal 21
	Cukup Jelas
Pasal 22
	Cukup Jelas
Pasal 23
	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2010
NOMOR 29