PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR    15      TAHUN 2010
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, PEMEKARAN KELURAHAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang        : 	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Pemekaran Kelurahan Dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Mengingat           :     1. 	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.	Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
	6. Peraturan ..............................
6.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6);
7.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7);
8.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 	: PERATURAN    DAERAH    TENTANG    TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN,   PENGGABUNGAN, PEMEKARAN KELURAHAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN 
					        BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.	Daerah adalah Kota Serang;
2.	Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.	Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.	Walikota adalah Walikota Serang.
5.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Serang.
6.	Kelurahan adalah wilayah kerja sebagai perangkat Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
7.	Lurah adalah Kepala Kelurahan.

8. Pembentukan ………………..
8.	Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang berdekatan atau pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada.
9.	Penghapusan Kelurahan adalah tindakan menghapuskan kelurahan yang ada.
10.	Penggabungan Kelurahan adalah menyatukan 2 (dua) Kelurahan atau lebih menjadi 1 (satu) Kelurahan baru.
11.	Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12.	Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berlandaskan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.
13.	Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14.	Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
15.	Perubahan status desa menjadi Kelurahan adalah perubahan status pada Desa yang telah memenuhi persyaratan menjadi kelurahan.
16.	Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disikat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
17.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk di Kelurahan untuk membantu Lurah  dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
18.	Tim kajian kelayakan adalah tim kerja yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan pengkajian kelayakan pembentukan, penghapusan, penggabungan, pemekaran dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

	BAB II	 
TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, PEMEKARAN KELURAHAN DAN PERUBAHAN                                        STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Bagian Kesatu
Pembentukan Kelurahan
Paragraf 1
Tujuan Pembentukan
Pasal 2
Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Paragraf 2 ………………..
Paragraf 2
Syarat-Syarat Pembentukan
Pasal 3
Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, paling rendah memenuhi syarat, sebagai berikut:
a.	Jumlah penduduk;
b.	Luas wilayah;
c.	Bagian wilayah kerja;
d.	Sarana dan prasarana pemerintahan.
Pasal 4
(1)	Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, paling rendah 4. 500 (empat ribu lima ratus) jiwa atau 900 kepala keluarga.
(2)	Luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, paling rendah 3 Km2 (tiga kilo meter persegi).
(3)	Bagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan pembinaan masyarakat.
(4)	Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, yaitu:
a.	Memiliki kantor pemerintahan;
b.	Memiliki jaringan perhubungan yang lancar; 
c.	Memilki sarana komunikasi yang memadai;
d.	Memiliki fasilitas umum yang memadai.
Paragraf 3
Tata Cara Pembentukan
Pasal 5
(1)	Kelurahan dibentuk di Wilayah Kota Serang.
(2)	Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang berdekatan, pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
(3)	Pembentukan  Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(4)	Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.	Aspirasi masyarakat setempat yang dituangkan dalam Keputusan LPMK tentang persetujuan pembentukan Kelurahan;
b.	Keputusan bersama Lurah tentang Persetujuan Pembentukan Kelurahan;
c.	Usulan pembentukan Kelurahan disampaikan oleh Lurah kepada Walikota melalui Camat;

d. Walikota.............................
d.	Walikota membentuk tim kajian kelayakan untuk menilai kelayakan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
e.	Apabila hasil penelitian tim sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan layak, Walikota menyampaikan usulan pembentukan Kelurahan kepada DPRD;
f.	DPRD menetapkan Keputusan tentang Persetujuan atau Penolakan Pembentukan Kelurahan;
g.	Apabila DPRD menetapkan persetujuan pembentukan Kelurahan, selanjutnya ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan.

Bagian Kedua
Penghapusan, Penggabungan Kelurahan
Paragraf 1
Tujuan Penghapusan, Penggabungan
Pasal 6
Penghapusan atau penggabungan Kelurahan bertujuan  untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Paragraf 2
Syarat-Syarat Penghapusan, Penggabungan
Pasal 7
Penghapusan atau penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling rendah memenuhi syarat, sebagai berikut:
a.	Jumlah penduduk;
b.	Luas wilayah;
c.	Bagian wilayah kerja;
d.	Sarana dan prasarana pemerintahan.
Pasal 8
(1)	Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, kurang dari  4. 500 (empat ribu lima ratus) jiwa atau 900 kepala keluarga.
(2)	Luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, kurang dari           3 Km2 (tiga kilo meter persegi).
(3)	Bagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, adalah wilayah yang tidak dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan pembinaan masyarakat.
(4)	Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, yaitu:
a.	Belum memiliki kantor pemerintahan yang memadai;
b.	Belum memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
c.	Belum memiliki sarana komunikasi yang memadai.

Paragraf 3 ……………….
Paragraf 3
Tata Cara Penghapusan, Penggabungan
Pasal 9
(1)	Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  7 dan Pasal 8, dapat dihapus atau digabung.
(2) Penghapusan atau penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh Daerah.
(3)	Penghapusan atau penggabungan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan   Daerah. 
(4) Penghapusan atau penggabungan kelurahan dilakukan dengan ketentuan      sebagai berikut:
a. Aspirasi masyarakat setempat yang dituangkan dalam keputusan LPMK tentang persetujuan penghapusan atau  penggabungan kelurahan;
b.	Keputusan bersama Lurah tentang Persetujuan penghapusan atau Penggabungan Kelurahan;
c.	Usulan penghapusan atau penggabungan disampaikan oleh Lurah kepada Walikota melalui Camat;
d.	Walikota membentuk tim kajian kelayakan untuk menilai kelayakan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8;
e.	Apabila hasil penelitian tim sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan layak, Walikota menyampaikan usulan pembentukan Kelurahan kepada DPRD;
f.	DPRD menetapkan Keputusan tentang Persetujuan atau Penolakan Pembentukan Kelurahan;
g.	Apabila DPRD menetapkan persetujuan pembentukan Kelurahan, selanjutnya ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan.
Bagian Ketiga
Pemekaran Kelurahan 
Paragraf 1
Tujuan Pemekaran 
Pasal 10
Pemekaran Kelurahan bertujuan  untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Paragraf 2
Syarat-Syarat Pemekaran
Pasal 11
Pemekaran Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, paling kurang memenuhi syarat, sebagai berikut:
a.	Jumlah penduduk;
b. Luas …………………
b.	Luas wilayah;
c.	Bagian wilayah kerja;
h.	Sarana dan prasarana pemerintahan.
Pasal 12
(1)	Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, paling rendah 9000  jiwa atau 1.800  kepala keluarga.
(2)	Luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, paling rendah        6 Km2 (enam kilo meter persegi).
(3)	Bagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, adalah wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan pembinaan masyarakat.
(4)	Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, yaitu:
a.	Memiliki kantor pemerintahan;
b.	Memiliki jaringan perbungan yang lancar;
c.	Memilki sarana komunikasi yang memadai;
d.	Memiliki fasilitas umum yang memadai.
Paragraf 3
Tata Cara Pemekaran
Pasal 13
(1)	Kelurahan yang jumlah penduduknya telah melampaui jumlah penduduk untuk 1 (satu) Kelurahan, berdasarkan pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, dapat dilakukan pemekaran menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih.
(2)	Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah Kelurahan dimaksud dalam menyelenggarakan pemerintahan kelurahan telah mencapai paling singkat 5 (lima) tahun.
(3) Pemekaran Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan   Daerah.
(4) Pemekaran Kelurahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Aspirasi masyarakat setempat yang dituangkan dalam keputusan LPMK tentang Pemekaran Kelurahan;
b.	Keputusan bersama Lurah tentang Persetujuan Pemekaran Kelurahan;
c.	Usulan pemekaran disampaikan oleh Lurah kepada Walikota melalui Camat;
d.	Walikota membentuk tim kajian kelayakan untuk menilai kelayakan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12;
e.	Apabila hasil penelitian tim sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan layak, Walikota menyampaikan usulan pemekaran Kelurahan kepada DPRD;
f.	DPRD menetapkan Keputusan tentang Persetujuan atau Penolakan Pemekaran Kelurahan;
g.	Apabila DPRD menetapkan persetujuan pembentukan Kelurahan, selanjutnya ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Kelurahan.
Bagian Keempat …………………
Bagian Keempat
Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
Paragraf 1
Tujuan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
Pasal 14
Perubahan status Desa menjadi Kelurahan bertujuan  untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Paragraf 2
Syarat-Syarat Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
Pasal 15
Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
a.	Luas wilayah tidak berubah;
b.	Jumlah penduduk paling rendah 4500 jiwa atau 900 kepala keluarga;
c.	Memiliki prasarana dan sarana pemerintahan yaitu kantor, jaringan perhubungan, sarana komunikasi dan fasislitas umum yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
d.	Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
e.	Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status dan mata pencaharian penduduk, perubahan nilai dari masyarakat agraris ke  masyarakat jasa atau industri serta tingginya volume pelayanan kepada masyarakat.
Paragraf 2
Tata Cara Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
Pasal 16
(1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
(2) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.	Adanya prakarsa dan kesepakatan  masyarakat untuk merubah status desa menjadi kelurahan  kepada BPD dan Kepala Desa;
b.	Masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
c.	BPD mengadakan rapat bersama dengan Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan; 
d.	Kepala Desa mengajukan usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Walikota melalui Camat  dan dilampiri dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf c;

e. Dengan ………………
e.	Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Walikota menugaskan Tim Kota bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Walikota;
f.	Apabila rekomendasi Tim sebagaimana diamksud pada huruf  e menyatakan layak untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
g.	Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dalam Rapat Paripurna DPRD;
h.	DPRD bersama Walikota  melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dan apabila diperlukan dapat mengikut sertakan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa;
i.	Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf h yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
j.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diamaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal persetujuan bersama;
k. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf j, paling lama 30  (tiga puluh) hari ditetapkan oleh Walikota terhitung mulai Rancangan  tersebut disetujui bersama;
  l.  	Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.
Pasal 17
Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkat Kelurahan diisi dari Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 18
(1)	Desa yang yang berubah menjadi Kelurahan, Kepala Desanya diangkat menjadi Penjabat Lurah sampai dengan berakhirnya masa bakti sebagai Kepala Desa.
(2) Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah berakhir masa jabatannya, sebelum dilakukan pengisian Lurah secara definitif, Walikota dapat memperpanjang Jabatannya selama 2 (dua) tahun.
(3)	Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mendapatkan gaji, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya, akan tetapi diberi uang insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Pasal 19
(1)	Desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan  sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan daerah.
(2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

BAB III …………………..
BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 20
Biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Daerah ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21
Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka tidak ada lagi pemilihan Kepala Desa.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.	
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini  dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

ditetapkan di Serang
Pada tanggal 9 Desember 2010

WALIKOTA SERANG,

BUNYAMIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 13 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
	KOTA SERANG,

     SULHI

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2010 
NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR  15   TAHUN 2010
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN, PEMEKARAN KELURAHAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
I.	UMUM
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan otonomi luas kepada daerah.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, maka Pemerintah Kota Serang menjadi daerah otonom yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Salah satu urusan pemerintahan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang adalah melakukan pembentukan, penggabungan atau penghapusan, pemekaran kelurahan dan perubahan status desa menjadi kelurahan.
Pembentukan, penggabungan atau penghapusan, pemekaran kelurahan dan perubahan status desa menjadi kelurahan bertujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Untuk mewujudkan tujuan dimaksud, pembentukan, penggabungan atau penghapusan, pemekaran kelurahan dan perubahan status desa menjadi kelurahan  harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
  Cukup jelas                  
Pasal 4
Ayat (1)
                              Cukup jelas
Ayat (2) 
               Cukup Jelas
Ayat (3) 
               Cukup Jelas

Ayat (4)...................................
Ayat (4) 
               huruf c
Yang dimaksud dengan memiliki jaringan perhubungan   yang memadai adalah sudah adanya sarana jalan yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
Pasal 5
	  Cukup jelas
Pasal 6
	  Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
  Ayat (1)
                              Cukup jelas
              Ayat (2)
               Cukup Jelas
Ayat (3) 
                Cukup Jelas
Ayat (4) 
                 huruf c
              Yang dimaksud dengan memiliki jaringan perhubungan yang lancar adalah adanya jalan yang mudah  dijangkau oleh masyarakat.
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11 
 Ayat (1)
-	Yang dimaksud dengan telah melampaui jumlah penduduk    untuk 1 (satu) kelurahan, adalah jumlah penduduk telah melebihi 9.000 jiwa atau 1.800 kepala keluarga.
-	Yang dimaksud dengan pertimbangan teknis pemerintahan adalah hasil pengkajian kelayakan oleh tim kajian yang dibentuk oleh Walikota.
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
	   Cukup jelas
Pasal 15
   Cukup jelas
Pasal 16
Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah   Pegawai       Negeri  Sipil Daerah Kota Serang.
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
   Ayat (1) 
 Yang dapat diangkat menjadi Penjabat Lurah adalah Kepala Desa      yang bersangkutan atau Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2) …………………
             
                  Ayat (2)
               Cukup jelas
                  Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan tunjangan lainnya adalah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan tunjangan fungsional .
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
               Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG 
 							NOMOR 38