- 
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 13	TAHUN   2011
TENTANG 
RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,
Menimbang	:	a. 	bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimaksud pada huruf  a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
Mengingat 	:   1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara    	Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2043);
3.	Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1981 tentang  Hukum Acara Pidana (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  1981  Nomor 76,   Tambahan   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5.	Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.	Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4438);
8. Undang-Undang .......................
8.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
9.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
11.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5145);
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan  Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.	Peraturan Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
16.	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesaia Nomor 5161);
17. Peraturan .....................
17.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 6);
18.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7);
Dengan  Persetujuan  Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALIKOTA SERANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: 	PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.	Daerah adalah Kota Serang.
2.	Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.	Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.  
4.	Walikota adalah Walikota Serang.
5.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Serang.
6.	Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7.	Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

8.Badan .....................
8.	Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.	Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10.	Jasa umum adalah pelayanan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11.	Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12.	Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13.	Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14.	Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15.	Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat  ketetapan retribusi yang menentukan besarnya  jumlah pokok retribusi yang terutang.
16.	Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi tambahan dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17.	Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

18. Utang .....................
18.	Utang retribusi adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, dan SKRDLB yang belum  kadaluarsa dan masih retribusi lainnya yang masih terutang.
19.	Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.  
20.	Kas Daerah adalah kas umum daerah Kota Serang;
21.	Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun retribusi tersebut.
22.	Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
23.	Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Serang yang memuat sanksi atau ancaman pidana.
BAB II
OBJEK, JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI DAERAH
Jenis Retribusi Daerah
Pasal 2
Objek Retribusi Daerah terdiri dari:
a. objek retribusi jasa umum;
b. objek retribusi jasa usaha;
c. objek retribusi perizinan tertentu.

Pasal 3 .........................
Pasal 3
(1) Jenis retribusi jasa umum, meliputi :
a.	retribusi pelayanan kesehatan;
b.	retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan;
c.	retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
d.	retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
e.	retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
f.	retribusi pelayanan pasar;
g.	retribusi pengujian kendaraan bermotor;
h.	retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
i.	retribusi penggantian biaya cetak peta;
j.	retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
k.	retribusi pengendalian menara telekomunkasi.
(3)	Jenis retribusi jasa usaha, meliputi:
a.	retribusi pemakaian kekayaan daerah;
b.	retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
c.	retribusi tempat pelelangan;
d.	retribusi terminal;
e.	retribusi tempat khusus parkir;
f.	retribusi rumah potong hewan;
g.	retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
h.	retribusi penjualan produksi usaha daerah.
(4) Jenis retribusi perizinan tertentu, meliputi:
a.	retribusi izin mendirikan bangunan;
b.	retribusi izin gangguan;
c.	retribusi izin trayek;
d.	retribusi izin usaha perikanan. 
BAB III
RETRIBUSI JASA UMUM
Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek
Pasal 4
Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi atas setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di PUSKESMAS, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 5 ..........................
Pasal 5
(1)	Obyek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di PUSKESMAS, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
(2)	Dikecualikan dari obyek retribusi pelayanan kesehatan adalah  pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
Pasal 6
Subyek retribusi pelayanan kesehatan adalah setiap orang atau Badan yang mendapat pelayanan kesehatan di PUSKESMAS, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali masyarakat umum yang memiliki kartu jamkesmas, penerima bantuan langsung tunai, atau pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Pasal 7
Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan, bahan / peralatan yang digunakan dan frekuensi pelayanan kesehatan.
Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya tarif 
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Pasal 8
(1)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2)	Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3)	Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
Pasal 9
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di PUSKESMAS, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua ..................
Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan 
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek
Pasal 10
Dengan nama retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan dipungut retribusi atas setiap penyelenggaraan pelayanan persampahan atau kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 11
(1)	Obyek retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan merupakan pelayanan persampahan atau kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
a.	pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
b.	pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan atau pembuangan akhir sampah;
c.	penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah.
(2)	Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.
Pasal 12
Subyek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan persampahan/kebersihan.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Pasal 13
Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur dengan cara menghitung volume sampah yang dibuang.
Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya tarif 
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Pasal 14
(1)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2)	Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3)	Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4 .................
Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif 
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Pasal 15
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk 
dan Akta Catatan Sipil
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek
Pasal 16
Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan penerbitan kartu tanda penduduk serta akta-akta pencatatan sipil.
Pasal 17
Obyek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah pelayanan:
a.	kartu tanda penduduk;
b.	kartu keterangan bertempat tinggal;
c.	kartu identitas kerja;
d.	kartu penduduk sementara;
e.	kartu identitas penduduk musiman;
f.	kartu keluarga;
g.	akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.
Pasal 18
Subyek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pencatatan dan penerbitan kartu tanda penduduk dan akta-akta pencatatan sipil.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
Pasal 19
Tingkat  penggunaan  jasa  pada  Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jumlah dan jenis kartu dan dokumen catatan sipil yang diterbitkan. 
Paragraf 3 .......................
Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya tarif 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
Pasal 20
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan dengan memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif  Retribusi Penggantian Biaya Cetak 
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
Pasal 21
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek
Pasal 22
Dengan nama retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dipungut retribusi atas setiap penyelenggaraan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 23
Obyek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat merupakan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:
a.	pelayanan penguburan atau pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran atau pengabuan mayat;
b.	sewa tempat pemakaman atau pembakaran atau pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
Pasal 24
Subyek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pemakaman dan pengabuan mayat.

Paragraf 2 ................
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
Pasal 25
Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat (misalnya lokasi, ukuran, jangka waktu dsb).
Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya tarif 
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
Pasal 26
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat serta memperhitungkan biaya penggalian dan penguburan serta sewa tempat pemakaman.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif  
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
Pasal 27
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek
Pasal 28
Dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 29
Obyek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. 
Pasal 30
Subyek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Paragraf 2 ..................
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Pasal 31
Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu. 
Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur 
dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Pasal 32
(1)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2)	Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal
(3)	Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif 
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Pasal 33
(1)	Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan berdasarkan jenis pelayanan parkir yang diberikan;
(2)	Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Pasar
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek 
Pasal 34
Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran kepada setiap orang pribadi  atau Badan yang menggunakan atau memanfaatkan  fasilitas dan pelayanan pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 35
(1)	Obyek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
(2)	Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD  dan    pihak swasta. 
Pasal 36 ..................
Pasal 36
Subyek retribusi pelayanan pasar merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau memanfaatkan  fasilitas dan pelayanan fasilitas dan pelyanan pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
Retribusi Pelayanan Pasar
Pasal 37
Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan luas, jenis, tempat dan kelas pasar yang digunakan. 
Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 
Retribusi Pelayanan Pasar
Pasal 38
(1)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2)	Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan,  biaya penyusutan, biaya keamanan dan biaya modal.
(3)	Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif  Retribusi Pelayanan Pasar
Pasal 39
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketujuh
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek
Pasal 40
Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pengujian kendaraan bermotor yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 41
Obyek retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 42
Subyek retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
Paragraf 2 ................
Paragraf  2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 43
Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis pengujian dan jenis kendaraan. 

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 44
(1)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2)	Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. 
(3)	Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif  Retribusi 
Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 45
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan berdasarkan  jenis  kendaraan  dan  pelayanan  pengujian  kendaraan  bermotor  yang diberikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedelapan
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek
Pasal 46
Dengan nama retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 47
Obyek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimilki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
Pasal 48 ........................
Pasal 48
Subyek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Pasal 49
Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan jumlah, jenis dan ukuran Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Pasal 50
(1)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2)	Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3)	Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif  
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Pasal 51
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesembilan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek
Pasal 52
Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak peta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap penggantian biaya cetak peta yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 53
Obyek retribusi penggantian biaya cetak peta merupakan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 54 .................
Pasal 54
Subyek retribusi penggantian biaya cetak peta merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa penggantian biaya cetak peta.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Pasal 55
Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan jenis peta, skala, ukuran kertas yang digunakan dan jumlah peta.
 Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Pasal 56
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan dengan memperhatikan biaya pencetakan dan pengadministrasian.
Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Pasal 57
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesepuluh
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek
Pasal 58
Dengan nama retribusi pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 59
(1)	Obyek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus merupakan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2)	Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
Pasal 60
Subyek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
Paragraf 2 ....................
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus
Pasal 61
Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan volume air kotor / tinja yang disedot, volume limbah tinja yang dikirim ke IPLT serta jarak tempuh ke lokasi penyedotan.
Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 
Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus
Pasal 62
(1)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2)	Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3)	Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif  Retribusi 
Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus
Pasal 63
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesebelas
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek
Pasal 64
Dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 65
Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
Pasal 66
Subyek retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
Pasal 67 ..................
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Pasal 67
Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan presentase tertentu dari nilai investasi usaha diluar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.
Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Pasal 68
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya frekuensi pengawasan dan pengendalian atas menara telekomunikasi tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif  
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Pasal 69
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.
BAB IV
Retribusi Jasa Usaha
Bagian Kesatu
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek
Pasal 70
Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pemakaian kekayaan daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 71
(1)	Obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan pemakaian kekayaan daerah.
(2)	Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
Pasal 72
Subyek retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan orang pribadi atau Badan  yang memperoleh jasa pemakaian kekayaan daerah.
Paragraf 2 ................
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Pasal 73
Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.
Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Pasal 74
(1)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)	Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif  Retribusi
 Pemakaian Kekayan Daerah
Pasal 75
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek
Pasal 76
Dengan nama retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pasar grosir dan/atau pertokoan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 77
(1)	Obyek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan merupakan penyediaan fasilitasi pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)	Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
Pasal 78
Subyek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan merupakan orang pribadi atau Badan  yang memperoleh jasa pasar grosir dan/atau pertokoan.
Paragraf 2 ....................
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan
Pasal 79
Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu penggunaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 
Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan
Pasal 80
(1)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)	Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 
Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
Pasal 81
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
Bagian Ketiga
Retribusi Tempat Pelelangan
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek
Pasal 82
Dengan nama retribusi tempat pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan tempat pelelangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 83
(1)	Obyek retribusi tempat pelelangan merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil  bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan dan tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
(2)	Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 83 ...................
Pasal 84
Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa tempat pelelangan.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
Retribusi Tempat Pelelangan
Pasal 85
Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Pelelangan diukur berdasarkan nilai transaksi yang dilelang. 
Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 
Retribusi Tempat Pelelangan
Pasal 86
(1)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)	Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Pelelangan
Pasal 87
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keempat
Retribusi Terminal
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek
Pasal 88
Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan terminal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 89
(1)	Obyek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)	Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. 
Pasal 90 .....................
Pasal 90
Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan terminal.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
Retribusi Terminal
Pasal 91
Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Terminal diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu penggunaan fasilitas terminal.
Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 
Retribusi Terminal
Pasal 92

(1)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)	Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal
Pasal 93
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
Bagian Kelima
Retribusi Tempat Khusus Parkir
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek
Pasal 94
Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap tempat khusus parkir yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 95
(1)	Obyek retribusi tempat khusus parkir merupakan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)	Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
Pasal 96

Subyek retribusi tempat khusus parkir merupakan orang pribadi atau Badan  yang memperoleh jasa tempat khusus parkir.
Paragraf 2 ...................
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
Retribusi Tempat Khusus Parkir
Pasal 97
Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan Jangka waktu penggunaan fasilitas dan jenis kendaraan.
Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 
Retribusi Tempat Khusus Parkir
Pasal 98
(1)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)	Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif 
Retribusi Tempat Khusus Parkir
Pasal 99
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
Bagian Keenam
Retribusi Rumah Potong Hewan
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek
Pasal 100
Dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan rumah potong hewan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 101
(1)	Obyek retribusi rumah potong hewan merupakan pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)	Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Pasal 102
Subyek retribusi rumah potong hewan merupakan orang pribadi atau Badan  yang memperoleh jasa pelayanan rumah potong hewan.
Paragraf 2 ..................
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
Retribusi Rumah Potong Hewan
Pasal 103
Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Rumah Potong Hewan berdasarkan jenis pelayanan,  jenis fasilitas dan jenis hewan ternak.
Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 
Rumah Potong Hewan
Pasal 104
(1)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)	Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan
Pasal 105
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Bagian Ketujuh
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek
Pasal 106
Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 107
(1)	Obyek retribusi tempat rekreasi dan olahraga merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)	Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
Pasal 108
Subyek retribusi tempat rekreasi dan olahraga merupakan orang pribadi atau Badan  yang memperoleh jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

Paragraf 2 .................
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 
Pasal 109
Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu layanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga. 
Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Pasal 110
(1)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)	Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif 
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Pasal 111
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
Bagian Kedelapan
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek
Pasal 112
Dengan nama retribusi penjualan produksi usaha daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap penjualan produksi daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 113
(1)	Obyek retribusi penjualan produksi usaha daerah merupakan penjualan  hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
(2)	Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
Pasal 114
Subyek retribusi penjualan produksi usaha daerah merupakan orang pribadi atau Badan  yang menggunakan atau menikmati  jasa penjualan produksi usaha daerah.
Pasal 115 ...................
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Pasal 115
Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berdasarkan jumlah dan jenis produksi usaha daerah.
Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Pasal 116
(1)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)	Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif 
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Pasal 117
(1)	Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai jual hasil produksi usaha daerah.
(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai harga hasil produksi usaha daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III
Retribusi Perizinan Tertentu
Bagian Kesatu
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek
Pasal 118
Dengan nama retribusi izin mendirikan bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 119 ......................

Pasal 119
(1)	Obyek retribusi izin mendirikan bangunan merupakan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
(2)	Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bagunan tersebut.
(3)	Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
Pasal 120
Subyek retribusi izin mendirikan bangunan merupakan orang pribadi atau Badan  yang memperoleh izin mendirikan bangunan.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Pasal 121
Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan luas lantai bangunan, volume/besaran, indeks, indeks terintegrasi (yang meliputi fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, dan waktu penggunaan), tingkat kerusakan, harga satuan retribusi bangunan gedung, harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung dan indeks pembangunan baru.
Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya tarif 
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Pasal 122
(1)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi izin Mendirikan Bangunan ditetapkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
(2)	Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.  

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Pasal 123
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Bagian Kedua ................
Bagian Kedua
Retribusi Izin Gangguan
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek
Pasal 124
Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pemberian izin gangguan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 125
(1)	Obyek retribusi izin gangguan merupakan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya ganguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
(2)	Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
Pasal 126
Subyek retribusi izin gangguan merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
Retribusi Izin Gangguan
Pasal 127
(1)	Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Izin Gangguan diukur berdasarkan luas ruangan, lokasi dan indeks gangguan serta jenis usaha.
(2)	Penetapan indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan. 
Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya tarif 
Retribusi Izin Gangguan
Pasal 128
(1)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian Izin Gangguan.
(2)	Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan,  dan biaya dampak negatif dari pemberian izin gangguan.

Paragraf 4 .........................

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Gangguan 
Pasal 129
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga
Retribusi Izin Trayek
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek
Pasal 130
Dengan nama retribusi izin trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pemberian izin trayek yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 131
Obyek retribusi izin trayek merupakan pemberian izin kepada orang pribadi untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
Pasal 132
Subyek retribusi izin trayek merupakan orang pribadi atau Badan Hukum yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Izin Trayek
Pasal 133
Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Izin Trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jumlah tempat duduk.
Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 
Retribusi Izin Trayek
Pasal 134
(1)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian Izin Trayek.
(2)	Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan,  dan biaya dampak negatif dari pemberian Izin Trayek.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek
Pasal 135
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima ................

Bagian Kelima
Retribusi Izin Usaha Perikanan
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek
Pasal 136
Dengan nama retribusi izin usaha perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pemberian izin usaha perikanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 137
(1) Obyek retribusi izin usaha perikanan adalah  pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, meliputi:
a.  Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
b.  Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
c.  Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
(2)	Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah usaha/kegiatan di bidang perikanan yang dikecualikan dari kewajiban memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor perikanan.
Pasal 138
Subyek retribusi izin usaha perikanan merupakan orang pribadi atau Badan  yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi 
Izin Usaha Perikanan
Pasal 139
(1)	Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi SIUP sektor usaha Penangkapan Ikan diukur berdasarkan produktifitas kapal, harga patokan ikan, dan skala perusahaan.
(2)	Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi SIUP sektor usaha pembudidayaan ikan diukur dari harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan.
(3)	Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi SIPI dan SIKPI diukur dari tarif per GT dan ukuran kapal menurut jenis kapal.

Paragraf 3......................
Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 
Retribusi Izin Usaha Perikanan
Pasal 140
(1)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan  didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian Izin Usaha Perikanan.
(2)	Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi  penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, Penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin Usaha Perikanan.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan
Pasal 141
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 142
(1)	Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
(2)	Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
(3)	Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
(4)	Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
(5)	Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
(6)	Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.
BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN 
Pasal 143
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
BAB VI .....................
BAB VI
MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 144
(1) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran retribusi.
(2)	Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 145
(1)	Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)	Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kupon, karcis dan kartu langganan.
(3)	Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota. 
BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 146
(1)	Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dan harus diberikan tanda bukti pembayaran.
(2)	Pembayaran retribusi terutang dilakukan sesuai waktu yang ditetapkan dalam SKRD, STRD dan dokumen lain yang dipersamakan.
(3)	Bentuk, jenis, isi dan ukuran bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
(4)	Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi terutang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 147
(1)	Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
(2)	Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
(3)	Pengeluaran surat teguran dan peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran. 
(4)	Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran atau peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
(5)	Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
(6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB X ....................
BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 148
Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
BAB XI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 149
(1)	Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2)	Pengurangan, keringanana dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat kemampuan objek retribusi dan fungsi objek retribusi.
(3)	Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi akan diatur  dengan Peraturan Walikota.
BAB XII
PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN
Pasal 150
(1)	Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan.
(2)	Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan kenaikan retribusi yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan bukan karena kesalahannya.
(3)	Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
(4)	Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau pejabat  paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya  SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas untuk mendukung permohonan. 
BAB XIII
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 151
(1)	Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan .....................
(2)	Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3)	Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal SKRD diterbitkan, kecuali wajib retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. 
(4)	Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendaknya atau kekuasaan wajib retribusi.
(5)	Pengajuan keberatan retribusi tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
Pasal 152
(1)	Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai surat tanggal keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2)	Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besaran retribusi yang terutang.
(3)	Apabila jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi tersebut dianggap dikabulkan.
(4)	Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan   pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar    2 % (dua prosen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dari mulai bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 153
(1)	Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
(2)	Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3)	Apabila jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota   tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran retribusi yang diajukan oleh wajib retribusi tersebut dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila ....................
(4)	Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, maka kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
(5)	Pengembalian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung mulai diterbitkannya SKRDLB.
(6)	Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua prosen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retibusi.
(7)	Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XV
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 154
(1)	Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2)	Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XVI
PEMERIKSAAN
Pasal 155
(1)	Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
(2)	Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
a.	memperlihatkan dan /atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang;
b.	memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
c.	memberikan keterangan yang diperlukan.
(3)	Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII ...................
BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 156
(1)	Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2)	Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)	Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 157
(1)	Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Serang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2)	Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.	menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau berkenaan dengan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b.	meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
c.	meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
d.	memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
e.	melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f.	meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
g.	menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaiman maksud pada huruf e;
h.	memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
i.	memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.	menghentikan penyidikan;
k.	melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3) Pejabat ....................
(3)	Pejabat pegawai negri sipil sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)	Penyidik memberitahukan dimulainya penyidik dan menyampaikan hasil penyidikanya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.
BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 158
(1)	Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1), sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2)	Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
Pasal 159
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), merupakan penerimaan negara.
BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 160
(1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi daerah yang masih terutang berdasarkan:
a.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Retribusi  Penyelenggaran bidang Perhubungan di Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 14).
b.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 15).
c. 	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 16).
d.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 tahun 2009 tentang Retribusi Surat izin usaha Perdagangan (SIUP) dan Retribusi wajib Daftar Perusahaan (WDP), (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 18).

e. Peraturan ...................
e.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 tahun 2009 tentang Retribusi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 20).
f. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 tahun 2009 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT),(Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009) Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 21).
g. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 tahun 2009 tentang Retribusi Izin Industri, (Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 22).
h.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Pelayanan Kesehatan, (Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 23).
i. 	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 tahun 2009 tentang Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan (HO), (Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 24).
j. 	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 tahun 2009 tentang Retribusi Pasar dan tempat Perdagangan umum dan jasa (Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 2). masih dapat ditagih selama jangka waktu  5 (lima) tahun terhitung mulai saat terutang.
 (2)  Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan dalam:
a.	Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 tahun 2009 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009) Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 21);
b.	Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 tahun 2009 tentang Retribusi Izin Industri (Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 22);
c.	Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 23);
d.	Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 tahun 2009 tentang Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan (HO), (Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 24). masih dinyatakan berlaku.
(3) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(4)	Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(5) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI ....................
BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 161
Kecuali ketentuan mengenai retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dan ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2), pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
1.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Retribusi Penyelenggaran bidang Perhubungan di Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 14);
2.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 15);
3.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 184Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 16);
4.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 tahun 2009 tentang Retribusi Surat izin usaha Perdagangan (SIUP) dan Retribusi wajib Daftar Perusahaan (WDP), (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 18);
5.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 tahun 2009 tentang Retribusi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 20);
6.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 tahun 2009 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT),(Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009) Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 21);
7.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 tahun 2009 tentang Retribusi Izin Industri, (Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 22);
8.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Pelayanan Kesehatan, (Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 23); 
9.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 tahun 2009 tentang Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan (HO), (Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 24);
10.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 tahun 2009 tentang Retribusi Pasar dan tempat Perdagangan umum dan jasa (Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 2). 
    dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 162 .....................
Pasal 162
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.
Ditetapkan di Serang
pada tanggal 6 Oktober 2011
         WALIKOTA SERANG,

                                                                                                       ttd

     Tb.HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 7 Oktober 2011
SEKRETARIS DAERAH 
       KOTA SERANG,

	        ttd

     SULHI

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2011 
NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

I.	UMUM
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah Daerah diberi kewenangan mengenakan retribusi kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa retribusi daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
Bahwa Pemerintah Kota Serang sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, oleh karena ke dua undang-undang dimaksud saat ini telah dicabut dengan Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Serang tentang Retribusi Daerah  tersebut perlu disesuaikan. 

II.	PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
	Cukup jelas
Pasal 2
	Cukup jelas
Pasal 3
	Cukup jelas
Pasal 4
	Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
	Cukup Jelas
Pasal 7
	Cukup Jelas
Pasal 8 
            Cukup Jelas
Pasal 9 
            Cukup Jelas
Pasal 10
	   Cukup Jelas
Pasal 11 ........................
Pasal 11 
            ayat (1)
                           Cukup Jelas
            ayat (2)  
                            Yang dimaksud dengan tempat umum lainnya adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 12
	   Cukup Jelas
Pasal 13
	   Cukup Jelas 
Pasal 14
               Cukup jelas 
Pasal 15		
	   Cukup Jelas
Pasal 16
	   Cukup jelas
Pasal 17
Huruf a
          	Kartu Tanda Penduduk diberikan kepada penduduk Kota Serang yang telah terdaftar pada Data base kependudukan, penduduk yang telah berdomisili dan/atau bekerja di Kota Serang paling singkat 6 bulan dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kelurahan setempat dan/atau surat keterangan bekerja dari tempat bekerja, Penduduk pindah datang dari daerah lain dan/atau Warga Negara Asing (WNA).
Huruf b
Kartu keterangan bertempat tinggal adalah kartu keterangan bertempat tinggal sementara bagi Warga Negara Asing (WNA) yang berada di Kota Serang.
Huruf c
            	Kartu Identitas Kerja adalah kartu tanda pengenal/bukti diri bagi  penduduk di luar wilayah Kota Serang yang mempunyai pekerjaan tetap setiap hari di Kota Serang.
Huruf d
              Kartu Penduduk Sementara diberikan kepada penduduk di luar wilayah Kota Serang yang mempunyai pekerjaan/kegiatan tetap di Kota Serang, misalnya mahasiswa dari luar wilayah Kota Serang yang Menetap sementara di Kota Serang.
             Huruf e
              Kartu identitas penduduk musiman diberikan kepada penduduk/buruh tani musiman yang berasal dari luar wilayah Kota Serang dan berlaku selama 1 (satu) tahun.
Huruf f
              Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
Huruf g
                                     Cukup Jelas.
Pasal 18
	   Cukup Jelas
Pasal 19
	   Cukup Jelas
Pasal 20 ......................
Pasal 20
	   Cukup Jelas
Pasal 21
	  Cukup Jelas
Pasal 22
	  Cukup Jelas 
Pasal 23
	  Cukup Jelas
Pasal 24
	  Cukup Jelas
Pasal 25
	  Cukup Jelas
Pasal 26
	  Cukup Jelas 
Pasal 27
	  Cukup Jelas 
Pasal 28
	  Cukup Jelas 
Pasal 29
  Cukup Jelas  
Pasal 30
	  Cukup Jelas
Pasal 31
	  Cukup Jelas 
Pasal 32
	  Cukup Jelas
Pasal 33
	  Cukup Jelas
Pasal 34
	  Cukup Jelas 
Pasal 35
	  Cukup Jelas
Pasal 36
 Cukup Jelas
Pasal 37
	  Cukup Jelas 
Pasal 38
	  Cukup Jelas
Pasal 39
	  Cukup Jelas 
Pasal 40
	  Cukup Jelas 
Pasal 41
	  Cukup Jelas
Pasal 42
	  Cukup Jelas
Pasal 43
	Cukup Jelas
Pasal 44
	  Cukup Jelas
Pasal 45
	  Cukup Jelas
Pasal 46 ........................
Pasal 46
	  Cukup Jelas 
Pasal 47
	 Cukup Jelas
Pasal 48
	  Cukup Jelas
Pasal 49
	  Cukup Jelas 
Pasal 50
	   Cukup Jelas
Pasal 51
              Cukup Jelas
Pasal 52
Yang dimaksud dengan peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah    Daerah seperti peta dasar atau garis, peta foto, peta digital, peta tematik dan peta teknis atau struktur.
Pasal 53
	  Cukup Jelas
Pasal 54
	  Cukup Jelas
Pasal 55
              Cukup Jelas
Pasal 56
              Cukup Jelas	
Pasal 57
	  Cukup Jelas
Pasal 58
  Cukup Jelas
Pasal 59
  Cukup Jelas
Pasal 60
	  Cukup Jelas
Pasal 61
              Cukup Jelas 
Pasal 62
	  Cukup Jelas
Pasal 63
              Cukup Jelas 
Pasal 64
  Cukup Jelas
Pasal 65
	  Cukup Jelas 
Pasal 66
              Cukup Jelas
Pasal 67
	  Cukup Jelas
Pasal 68
	  Cukup jelas
Pasal 69
  Cukup Jelas
Pasal 70
	  Cukup Jelas

Pasal 71 ...................... 
Pasal 71
	  ayat (1)
                      	Yang dimaksud dengan pemakaian kekayaan daerah antara lain penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan dan kendaraan bermotor.
            ayat (2)
                         Yang dimaksud dengan penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain pemancangan tiang listrik atau telepon atau penanaman atau pembentangan kabel listrik atau telepon di tepi jalan umum.
Pasal 72
	  Cukup Jelas
Pasal 73
             Cukup Jelas
Pasal 74
             Cukup Jelas 
Pasal 75
             Cukup Jelas
Pasal 76
             Cukup Jelas
Pasal 77
            Cukup Jelas  
Pasal 78
  Cukup Jelas
Pasal 79
	  Cukup Jelas 
Pasal 80
  Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas
Pasal 82
	  Cukup Jelas 
Pasal 83
  Cukup Jelas
Pasal 84
  Cukup Jelas
Pasal 85
	  Cukup Jelas
Pasal 86
  Cukup Jelas 
Pasal 87
	  Cukup Jelas 
Pasal 88
	  Cukup Jelas
Pasal  89
  Cukup Jelas 
Pasal 90
	  Cukup Jelas
Pasal 91
  Cukup Jelas 
Pasal 92
  Cukup Jelas

Pasal 93 .........................
Pasal 93
	  Cukup Jelas
Pasal 94
	  Cukup Jelas
Pasal 95
              Cukup Jelas
Pasal 96
	  Cukup Jelas
Pasal 97
	    Cukup Jelas
Pasal 98
	    Cukup Jelas
Pasal 99
	    Cukup Jelas
Pasal 100
	    Cukup Jelas
Pasal 101
	    Cukup Jelas
Pasal 102
	    Cukup Jelas
Pasal 103
	    Cukup Jelas
Pasal 104
		    Cukup Jelas
Pasal 105
	    Cukup Jelas
Pasal 106
	    Cukup Jelas
Pasal 107
	    Cukup Jelas
Pasal 108
                Cukup Jelas
Pasal 109
	     Cukup Jelas
Pasal 110
	    Cukup Jelas
Pasal 111
		    Cukup Jelas
Pasal 112
		    Cukup Jelas
Pasal 113
               Ayat (1)
                            Yang dimaksud dengan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, antara lain bibit atau benih tanaman, bibit ternak dan bibit atau benih ikan. 
             Ayat (2)
                         Cukup Jelas
Pasal 114
          Cukup Jelas
Pasal 115
                Cukup Jelas
Pasal 116
                Cukup Jelas
Pasal 117 ........................
Pasal 117
                Cukup Jelas
Pasal 118
                Cukup Jelas
Pasal 119
                Cukup Jelas
Pasal 120
                Cukup Jelas
Pasal 121
                Cukup Jelas
Pasal 122
                Cukup Jelas
Pasal 123
                Cukup Jelas
Pasal 124
                Cukup Jelas
Pasal 125
                Cukup Jelas
Pasal 126
                Cukup Jelas
Pasal 127
                Cukup Jelas
Pasal 128
                Cukup Jelas
Pasal 129
                Cukup Jelas
Pasal 130
                Cukup Jelas
Pasal 131
                Cukup Jelas
Pasal 132
                Cukup Jelas
Pasal 133
                Cukup Jelas
Pasal 134
                Cukup Jelas
Pasal 135
                Cukup Jelas
Pasal 136
                Cukup Jelas
Pasal 137
                Cukup Jelas
Pasal 138
                Cukup Jelas
Pasal 139
                Cukup Jelas
Pasal 140
                Cukup Jelas
Pasal 141
                Cukup Jelas
Pasal 142
                Cukup Jelas
Pasal 143 ........................
Pasal 143
                Cukup Jelas
Pasal 144
                Cukup Jelas
Pasal 145
                Cukup Jelas
Pasal 146
                Cukup Jelas
Pasal 147
                Cukup Jelas
Pasal 148
                Cukup Jelas
Pasal 149
                Cukup Jelas
Pasal 150
                Cukup Jelas
Pasal 151
                Cukup Jelas
Pasal 152
                Cukup Jelas
Pasal 153
                Cukup Jelas
Pasal 156
                Cukup Jelas
Pasal 157
                Cukup Jelas
Pasal 158
               Cukup Jelas
Pasal 159
             Cukup Jelas
Pasal 160
               Cukup Jelas
Pasal 161
               Cukup Jelas
Pasal 162
               Cukup Jelas

                

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG 
NOMOR 49

                                                    Lampiran I Peraturan Daerah Kota Serang
						                Nomor	   : 13 Tahun 2011
							        Tanggal  : 6 Oktober 2011
                                                                          Tentang : Retribusi Daerah

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	
1.	PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN
a.	satu kali pelayanan kesehatan pemeriksaan dan pengobatan:
1)	kunjungan baru;
2)	kunjungan ulang.
b.	kunjungan khusus dan Instalasi gwat darurat.
c.	pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis.
d.	pelayanan kesehatan gigi
1)	Biaya tambal gigi:
•	biaya tambal sementara;
•	biaya amalgam kecil;
•	biaya amalgam besar;
•	biaya tambal salikat kecil;
•	biaya tambal salikat besar;
•	biaya tambal sinar.
2)	Biaya pencabutan gigi:
•	biaya pencabutan gigi sulung tropical;
•	biaya pencabutan gigi sulung dengan suntik;
•	biaya pencabutan gigi tetap 1 (satu) buah;
•	biaya pencabutan gigi tetap dengan komplikasi.
3)	Pembersihan karang gigi:
•	pembersihan karang gigi per gigi;
•	pembersihan karang gigi per rahang :
-	manual;
-	elektrik.
4)	Insisi abses
5)	Pulp caping.
e.	Pelayanan kesehatan mata
1)	Refraksi:
•	manual;
•	snellen.
2)	Buta Warna;
3)	Pengangkatan benda asing;
4)	Washing;
5)	Epilasi.	

   5.000,-
   3.000,-
 
15.000,-
 20.000,-

 10.000,-
 10.000,-
 15.000,-
  10.000,-
  15.000,-
  40.000,-

5.000,-
7.500,-      
10.000,-
20.000,-

 2.000,-

30.000,-
      90.000,-
      10.000,-
        7.500,-

        5.000,-
  3.000,-
 5.000,-                                    50.000,-
     10.000,-
     10.000,-                  	
2.	BIAYA PERAWATAN
a.   biaya perawatan umum:
1)	kelas III;                                                                                                                                                                                                                                                                                
2)	kelas II;
3)	kelas I.
b.   biaya rawat gabung ibu dan bayi 	

     50.000,-
        75.000,-         
100.000,-
     40.000,-	
3.	TINDAKAN MEDIK
a.	biaya operasi kecil di luar harga obat;       
b.	Biaya pengobatan luka:
1)	luka tanpa jahitan;
2)	luka dengan jahitan 1 s/d 5;                
3)	luka dengan jahitan 6 s/d 10;
4)	luka dengan jahitan >10;
5)	patah tulang dipasang gips;
6)	pemasangan spalk;
7)	buka jahitan.
c.	biaya tindakan operasi:
1)	operasi ringan;
2)	operasi sedang.

d.	biaya sewa penggunaan ruang operasi
e.	biaya pertolongan persalinan dan keluarga berencana :  
1)	pertolongan dan persalinan oleh bidan;
2)	pertolongan persalinan oleh dokter;
3)	curretage;
4)	perineum plasty;
5)	placenta manual;
6)	Pelayanan Keluarga Berencana (KB):
•	suntik; 
•	pemasangan implant;
•	pencabutan implan;
•	pemasangan IUD; 
•	pencabutan IUD.
f.	biaya tindakan medis perawatan:
1)	lavement;
2)	pemasangan maagslang;
3)	pemasangan chatheter;
4)	nebulaizer;
5)	pemakaian O2 per jam;
6)	tindakan infuse.
g.	kesehatan anak
      perawatan incubator:
1)	kelas III;     
2)	kelas II;       
3)	kelas I.                                                                               
h.	penyakit THT
1)	epistaksis;
2)	hidung;
3)	ekstraksi corpus alieum 1-lidlinc;
4)	test garpu tala;
5)	lavement;
6)	ekstraksi corpus alineum tenggorokan;
7)	ekstraksi corpus alineum telinga;
8)	ekstraksi corpus alineum hidung.	
     19.000,-

       5.000,-
15.000,- 
20.000,-
     40.000,-
     50.000,-
     25.000,-
     10.000,-

     50.000,-
     75.000,- 

75.000,-

   350.000,-
   500.000,-
   300.000,-
   100.000,-
   100.000,-

     25.000,-
     50.000,-
     50.000,-
     50.000,-
     50.000,-

     20.000,-
     30.000,-
20.000,-
30.000,-
10.000,-
10.000,-

10.000,-
22.500,-
30.000,-

20.000,-
20.000,-
20.000,-
10.000,-
15.000,-
20.000,-
20.000,-
20.000,-	
			
4.	PEMERIKSAAN KESEHATAN (KEURING)
a.	pemeriksaan kesehatan umum:
1)	pemeriksaan fisik dasar;
2)	administrasi, legalisir dan pelaporan.
b.	pemeriksaan kesehatan CPNS:
1)	pemeriksaan fisik dasar;
2)	pemeriksaan status psikologis;
3)	konsul/rujukan dan lain-lain;
4)	adminitrasi, legalisir dan pelaporan.
c.	pemeriksaan kesehatan siswa:
1)	pemeriksaan fisik dasar; 
2)	pemeriksaan status psikologis;
3)	pemeriksaan visum;
4)	pemeriksaan buta warna;
5)	konsul/rujukan dan lain-lain;
6)	administrasi, legalisir dan pelaporan.
d.	pemeriksaan kesehatan izin mengemudi:
1)	pemeriksaan fisik dasar;
2)	pemeriksaan status psikologis;
3)	administrasi, legalisir dan pelaporan.	
 5.000,-

20.000,-

10.000,-

10.000,-	
5.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM
a.	laboratorium penunjang medik
1)	Darah
•	HB:
-	hemoglobin (sahli);
-	hemoglobin (drabklin);
-	hemoglobin ( teslkuist).
•	eritrosit;
•	leukosit;
•	trombocite;
•	diff-count/hitung jenis;
•	reticulocyte;
•	DDR/malaria;
•	darah stik;

•	gula darah;
•	golongan darah;
•	laju endap darah;
•	waktu pendarahan;
•	waktu pembekuan;
•	karbohidrat glukosa;
•	GTT.
2)	pemeriksaan feces:
•	faeces lengkap;
•	benzidine test;
•	telur cacing;
•	amuba.
3)	Urine /air seni
•	Urine lengkap:
-	urine rutin;
-	urine glukosa;
-	urine protein.
•	sedimen;
•	reduksi benedik;
•	berat jenis;
•	PH;
•	albumin;
•	urobilin;
•	bilirubin;
•	PP test/test kehamilan;
•	Tes narkoba
4)	kimia klinik
•	faal paru:
-	protein total;
-	albumin atau coalbumin;
-	globulin;
-	bilirubin total;
-	bilirubin direc/in direc;
-	SGOT;
-	SGPT;
-	fosfat alkalin;
-	gamma GT;
-	cholines streas;
-	glukose sewaktu;
-	glukose puasa.
•	faal ginjal:
-	ureum/urea N;
-	creatinin;
-	Asam urat.
•	lemak:
-	kolesterol total;
-	kolesterol HDL;
-	kolesterol LDL;
-	tryliserida;
-	lypid total;
-	beta lip protein;
-	asam urat.
•	serologi:
-	VDRL;
-	HBs Ag;
-	HBs Ab;
-	ASTO;
-	CRP; 
-	rheumatoid factor;
-	HCV;
-	VDRL;
-	TPHA;
-	HIV;
-	widal.
•	Fungsi hati:
-	SGOT;
-	SGPT;
-	total protein;
-	albumin;
-	globulin;

-	bilirubin total;
-	bilirubin direc;
-	bilirubin indirect.
•	Fungsi gula;
-	gula darah puasa;
-	gula darah 2 jam PP;
-	gula darah sewaktu.
•	lain-lain:
-	dahak BTA;
-	apus vagina/go-uretha;
-	apus diptheri;
-	faeces bacteriologis (biskan mikro organik);
-	dahak SPS;
-	narkoba;
-	bacteri gram;
-	GO;
-	Secret vagina.
b.	laboratorium non penunjang medik:
1)	mikrobiologis sanitasi:
•	air minum/bersih perorangan (Coli);
•	air minum/bersih perusahaan (Coli);
•	angka lempeng total (ALT);
•	usap alat/tangan;
•	usap dubur perorangan;
•	usap dubur perusahaan;
•	air limbah dan badan air (coli);
•	kolam renang/pemandian.
2)	kimia kesehatan lingkungan:
•	air minum/bersih perorangan (terbatas);
•	air minum/bersih perusahaan (terbatas);
•	air limbah dan badan air (coli);
•	air badab air (sungai);
•	air laut;
•	air kolam renang/pemandian;
•	pemeriksaan udara
-	CO/CO2
-	NOx
-	H2S/SOx
-	NH3
-	O3
-	TSP
•	pemeriksaan debu ;
•	kebisingan ;
•	cahaya ;
3)	makanan dan minuman:
•	makanan dan minuman:
-	bakteri makanan (salmonela, sigella, vibrio, E.coli);
-	pengawet (Formalin, Borax) Perorangan ;
-	pengawet (Formalin, Borax) Perusahaan ;
-	pewarna (Methanyl Yellow, Rodhamin B) Perorangan ;
-	pewarna (Methanyl Yellow, Rodhamin B) Perusahaan ;
-	pemanis Na Siklamat perorangan ;
-	pemanis Na Siklamat perorangan ;

7.500,-
4.000,-
2.000,-
5.000,-
7.500,-
10.000,-
3.000,-
3.000,-
5.000,-
3.500,-

5.500,-
8.000,-
5.000,-
5.000,-
5.000,-
4.000,-
6.000,-

10.000,-
10.000,-
	   -
	   -

6.500,-
3.500,-
6.000,-
6.000,-
3.000,-
5.000,-
2.500,-
3.500,-
3.000,-
3.000,-
3.000,-
11.000,-
125.000,-

5.500,-
6.500,-
15.000,-
7.500,-
7.500,-
7.500,-
7.500,-
7.500,-
9.500,-
15.500,-
15.000,-

25.000,-
6.500,-
15.000,-

15.000,-
15.000,-
15.000,-
20.000,-
20.000,-
15.000,-
15.000,-

30.000,-
35.000,-
35.000,-
35.000,-
30.000,-
30.000,-
50.000,-
50.000,-
30.000,-
100.000,-
35.000,-

10.000,-
10.000,-
10.000,-
10.000,-
20.000,-

10.000,-
10.000,-
20.000,-

25.000,-
15.000,-
15.000,-

7.000,-
10.000,-
10.000,-
15.000,-
12.000,-
125.000,-
7.000,-
10.000,-
10.000,-

40.000,-
50.000,-
60.000,-
40.000,-
40.000,-
60.000,-
60.000,-
60.000,-

100.000,-
180.000,-
1.013.000,-
468.500,-
468.500,-
338.000,-

188.500,-
213.500,-
238.500,-
263.500,-
238.500,-
113.500,-
213.500,-
  102.000,-
  102.000,-      

100.000,-
122.500,-
133.500,-

119.000,-

130.000,-
69.500,-
75.000,-
	
6.	PENUNJANG DIANOGSIS MEDIK
a.	rontgen thorax, ekstrimitas dan abdomen :
1)	kelas III;
2)	kelas II;
3)	kelas I.
b.	USG obstetric/gynekolog:
1)	kelas III;
2)	kelas II;
3)	kelas I.
c.	Dental X-ray;
d.	EKG.

	

31.500,-
37.500,-
50.000,-

40.000,-
50.000,-
55.000,-
35.000,-
25.000,-	
7.	LAIN-LAIN
pemeriksaan kesehatan:
a.	anak sekolah;
b.	pelamar pekerjaan; 
c.	visum et repertum;
d.	lingkungan pada perusahaan dengan intensitas besar;
e.	lingkungan pada perusahaan dengan intensitas sedang;
f.	lingkungan pada perusahaan dengan intensitas kecil;
g.	lingkungan TTO dan TTP 2 kali setahun;
h.	calon jemaah haji tingkat dasar;
i.	calon jemaah haji tingkat lanjutan.	

-
   5.000,-
 15.000,-
250.000,-
  75.000,-
  37.500,-
  45.000,-
  50.000,- 
 75.000,-

       8. TARIF PENGGUNAAN MOBIL JENAZAH
•	Tarif dalam kota sebesar Rp. 100.000,-
•	Tarif luar kota sebesar    Rp. 10.000,-/Km.
Keterangan:
-  Tarif belum termasuk biaya Surat-Surat/Administrasi.
-  Tarif belum termasuk biaya tol dan biaya penyeberangan kapal laut jika penggunaan mobil memakai jasa penyeberangan kapal laut.
9. TARIF AMBULANCE
						               Umum		   Perusahaan
Jakarta	: Pasien/rujuk		         	Rp. 1.256.000,-	Rp.1. 422.000,-
Tangerang	: Pasien /rujuk			Rp.    990.000,-	Rp. 1.112.000,-
Cilegon	: Pasien/rujuk			Rp.    394.000,-	Rp.    414.000,-	
Catatan:
•	Tarif dalam kota sebesar  Rp.10.000,-
•	Tarif belum termasuk  Biaya tol dan biaya penyeberangan kapal laut jika penggunaan mobil memakai jasa penyeberangan kapal laut.

10. JASA ........................

10. JASA MEDIS DAN TINDAKAN MEDIS  DI PUSKESMAS
Puskesmas:
•	Jasa medis dan perusahaan  :  Rp  1.000 / kunjungan untuk pasien  umum            
•	Jasa tindakan medis		   :  untuk dokter umum  dan dokter gigi 
    	               40% dari nilai tindakan. 
•	Pemeriksaan IVA (bahan habis pakai)   :   Rp. 20.000,-

11. PUSKESMAS PONED
Jasa konsultasi: 
Dokter specialis 			: Rp. 75.000/kunjungan
Dokter umum			: RP. 50.000/hari
Perawat				         	: Rp. 25.000/hari
Nutrisionis				: RP. 25.000/hari
Tukang masak			: Rp. 15.000/hari

         WALIKOTA SERANG

     Tb.HAERUL JAMAN

                                                   Lampiran II Peraturan Daerah Kota Serang
						              Nomor	 :13 Tahun 2011
							      Tanggal	 : 6 Oktober 2011
                                                                        Tentang : Retribusi Daerah

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
1.	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga adalah sebagai berikut:
a.	rumah besar atau rumah mewah 		       Rp.5.000,-/bulan.
b.	rumah sederhana dan sangat sederhana 		       Rp.	3.000,-/bulan.
2.	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari perkantoran adalah sebagai berikut:
a.	perkantoran pemerintah 		       Rp. 20.000,-/bulan.
b.	perkantoran swasta besar 		       Rp.	 30.000,-/bulan.
c.	perkantoran swasta sedang 		       Rp.	 25.000,-/bulan.
d.	perkantoran swasta kecil 		       Rp.	 20.000,-/bulan.
3.	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah Bank, BUMN dan BUMD adalah sebagai berikut:
a.	bank pemerintah, BUMN dan BUMD 		       Rp. 	50.000,-/bulan.
b.	bank swasta 		       Rp.	 50.000,-/bulan.
4.	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari rumah sakit, poliklinik bersalin, poliklinik umum, puskesmas, balai pengobatan, praktek dokter, praktek bidan, apotik dan optikal adalah sebagai berikut:
a.	rumah sakit swasta 		Rp.	25.000,-/m3.
b.	rumah sakit pemerintah 		Rp.	15.000,-/m3.
c.	poliklinik bersalin 		Rp.	50.000,-/bulan.
d.	poliklinik umum 		Rp.	50.000,-/bulan.
e.	apotik yang menyelenggarakan praktek dokter 	Rp.	50.000,-/bulan.
f.	laboratorium 		Rp.	30.000,-/bulan.
g.	puskesmas 		Rp 30.000,-/bulan.
h.	praktek dokter spesialis 		Rp.	30.000,-/bulan.
i.	praktek dokter umum 		Rp.	20.000,-/bulan.
j.	praktek bidan 		Rp.	20.000,-/bulan.
k.	balai pengobatan 		Rp.	20.000,-/bulan.
l.	apotik 		   	Rp.	20.000,-/bulan.
m.	tempat kebugaran 		Rp.	20.000,-/bulan.
n.	optikal 		   	Rp.	20.000,-/bulan.
o.	pengobatan alternative atau tradisional 		Rp.	10.000,-/bulan.

6. Pengangkutan .....................
5.	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari lembaga pendidikan perguruan tinggi, sekolah, tempat kursus dan sejenisnya adalah sebagai berikut:
a.	perguruan tinggi 		Rp.	30.000,-/bulan.
b.	tempat kursus 		Rp.	20.000,-/bulan.
c.	SLTA dan SLTP sederajat 		Rp.	15.000,-/bulan.
d.	SD , taman kanak-kanak dan PAUD 		Rp.	10.000,-/bulan.
6.	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari industri dan pabrik-pabrik adalah sebagai berikut:
a.	industri kecil atau home industri 		Rp.	  30.000,-/bulan.
b.	industri menengah 		Rp.  75.000,-/bulan.
c.	industri besar 		Rp.200.000,-/bulan.
d.	industri berat 		Rp.	400.000,-/bulan.
e.	limbah industri kecap dan saos berupa pecahan
beling atau kaca 		Rp.	300.000,-/bulan.
7.	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari pertokoan atau ruko, dealer, perbengkelan, SPBU, pergudangan dan sejenisnya adalah sebagai berikut:
a.	dealer 		        Rp.	  50.000,-/bulan.
b.	perbengkelan besar 		     Rp.	  50.000,-/bulan.
c.	SPBU			     Rp.	  50.000,-/bulan.
d.	pergudangan 		     Rp.	  50.000,-/bulan.
e.	rumah toko (ruko) 		     Rp.	  30.000,-/bulan.
f.	penampungan besi tua 		     Rp.	  50.000,-/bulan.
g.	panglong 			     Rp.	  50.000,-/bulan.
h.	usaha bubut besar 		     Rp.	  50.000,-/bulan.
i.	toko 			     Rp.	  15.000,-/bulan.
j.	bengkel kecil 		     Rp.	  15.000,-/bulan.
k.	tailor 			     Rp.	  15.000,-/bulan.
l.	outlet pada toko swalayan 		     Rp.  	15.000,-/bulan.
m. usaha bubut kecil ...................................          Rp.  	15.000,-/bulan.
     n. TPS warga .....................................................   	     Rp.150.000,-/Kndrn.
8.	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari hotel, penginapan, restoran, rumah makan dan sejenisnya adalah sebagai berikut:
a.	hotel bintang 5 		     Rp.	 500.000,-/bulan.
b.	hotel bintang 4 		     Rp.	 400.000,-/bulan.
c.	hotel bintang 3 		     Rp. 	300.000,-/bulan.
d.	hotel bintang 2 		     Rp.	 200.000,-/bulan.
e.	hotel bintang 1 		     Rp.	 150.000,-/bulan.
f.	villa 			     Rp.	   50.000,-/bulan.
g. pesanggrahan .............
g.	pasanggrahan 		     Rp.   	50.000,-/bulan.
h.	hotel melati III 		     Rp.   	60.000,-/bulan.
i.	hotel melati II 		     Rp.	   50.000,-/bulan.
j.	hotel melati I 		     Rp.	   40.000,-/bulan.
k.	losmen 			     Rp.	   30.000,-/bulan. 
l.	penginapan 			Rp.	  30.000,-/bulan.
m.	kontrakan 			     Rp.	   20.000,-/bulan. 
n.	pondokan 			     Rp.	   40.000,-/bulan.
o.	kantin 			     Rp.	   30.000,-/bulan.
p.	café 			     Rp.	   30.000,-/bulan
q.	restoran atau rumah makan dengan jumlah meja
      sampai dengan 10 kursi		     Rp.	   50.000,-/bulan.
r.	restoran atau rumah makan dengan jumlah meja 
      sampai dengan 25 kursi		     Rp.	   75.000,-/bulan.
s.	restoran atau rumah makan dengan jumlah meja
      diatas 25 kursi		     Rp.	 100.000,-/bulan.
10.Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari salon dan pemangkas rambut adalah sebagai berikut:
     a.  salon 			     Rp.	  25.000,-/bulan.
     b. pemangkas rambut 		     Rp.	  10.000,-/bulan.
11.Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari tempat hiburan, singing hall, bilyard dan sejenisnya adalah sebagai berikut:
     a.  bioskop, singing hall dan bar 		     Rp.	  50.000,-/bulan.
     b.  bola sodok (bilyard) 		     Rp.	  50.000,-/bulan.
     c.  tempat ketangkasan 		     Rp.	  50.000,-/bulan.
12.Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari pedagang kaki lima, warteg yang berada di luar pasar dan terminal adalah sebagai berikut:
      a.  kaki lima 			     Rp.	1.000,-/hari.
      b.  warteg 			     Rp.	1.000,-/hari.
13.Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari tempat resepsi, seminar, tempat rekreasi dan penyelenggaraan pertandingan adalah sebagai berikut :
a.	resepsi 			    Rp.	75.000,-/kegiatan.
b.	seminar 			    Rp.	75.000,-/kegiatan.
c.	hiburan atau rekreasi 		    Rp.75.000,-/kegiatan.
d.	penyelenggaraan pertandingan 		    Rp.75.000,-/kegiatan.

14. Pengangkutan ......................
14.Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari pasar modern (mall), pasar induk, pasar tradisional, terminal dan sub terminal dibebankan kepada pengelola kebersihan di lingkungan yang bersangkutan sebagai berikut :
a.	pasar modern atau mall 		    Rp.	12.500,-/m3.
b.	pasar induk 			    Rp.12.500,-/m3.
c.	pasar tradisional 		    Rp.	10.000,-/m3.
d.	terminal 			    Rp.	10.000,-/m3.
e.	sub terminal 		    Rp.	10.000,-/m3.
15.Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah padat sampai ke TPSA sebagai berikut :
a.	bongkaran bangunan 		    Rp.	75.000,-/m3.
b.	sampah tebangan pohon 		    Rp.	15.000,-/m3.
16.Penggunaan Tempat Pengolahan Sampah Akhir  (TPSA) oleh pribadi atau badan, setelah mendapat izin dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang dikenakan retribusi berdasarkan jenis sampah sebagai berikut:
     a.   fasilitas perekonomian atau perdagangan dan perumahan 	.....Rp.10.000,-/m3.
     b.   industri besar 		    Rp.20.000,-/m3.

         WALIKOTA SERANG

     Tb.HAERUL JAMAN

 Lampiran III Peraturan Daerah Kota Serang
						    	      Nomor	 :13 Tahun 2011
							      Tanggal	 : 6 Oktober 2011
                                                                        Tentang : Retribusi Daerah

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
 DAN AKTA CATATAN SIPIL

1.	Kartu Tanda Penduduk (KTP ):
- Warga Negara Indonesia (WNI):
•	penduduk Kota Serang				Rp.   10.000,-
•	penduduk pindah datang				Rp. 100.000,-
- Warga Negara Asing (WNA)
•	penduduk pindah datang				Rp.  200.000,-  
2.	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal :
- Warga Negara Asing (WNA)				Rp. 200.000,-
3.	Kartu Identitas Kerja						Rp.    7.500,-
4.	Kartu Penduduk Sementara				Rp.  50.000,-
5.	Kartu Identitas Penduduk Musiman                      Rp.     5.000,-
6.	Kartu Keluarga (KK) 	
- Warga Negara Indonesia(WNI) :
•	penduduk Kota Serang				Rp.   10.000,-
(telah berdomisili paling singkat 6 (enam) bulan di Kota Serang
•	penduduk pindah datang				Rp.  100.000,-
- Warga Negara Asing (WNA)
•	penduduk pindah datang				Rp.  200.000,-
7.	Pelayanan pencatatan dan penerbitan akta kematian :
a.	Warga Negara Indonesia (WNI)				Rp.   30.000,-
b.	Warga Negara Asing (WNA)				Rp.  75.000,-
8.	Akta Perkawinan :
a.	Pelayanan pencatatan penerbitan akta perkawinan non muslim
      Warga Negara Indonesia (WNI) 
- pada jam kerja di kantor				Rp. 200.000,-
- pada hari libur						Rp. 300.000,-
b.	Pelayanan pencatatan penerbitan akta perkawinan :
            Warga Negara Asing (WNA) 
           - pada jam kerja di kantor				Rp. 400.000,-
           - pada hari libur						Rp. 500.000,-
9. Pelayanan ..................
9.	Pelayanan pencatatan penerbitan akta perceraian:
a.	Warga Negara Indonesia (WNI)				Rp. 400.000,-
b.	Warga Negara Asing (WNA)				Rp.  500.000,-
10.	Pelayanan pencatatan penerbitan akta pengesahan dan pengakuan anak:
a.	Warga Negara Indonesia (WNI)				Rp. 250.000,-
b.	Warga Negara Asing (WNA)				Rp. 500.000,-

         WALIKOTA SERANG,

     Tb.HAERUL JAMAN

Lampiran IV Peraturan Daerah Kota Serang
						               Nomor	 :13 Tahun 2011
							      Tanggal	 : 6 Oktober 2011
                                                                        Tentang : Retribusi Daerah

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

1. Biaya Pemakaman :
  a. Penggalian dan Penguburan Rp. 750.000,- 
  b. Sewa Tempat Pemakaman selama 5 (Lima) Tahun Rp. 250.000,-
       2. Perpanjangan Sewa Tempat Pemakaman Per tahun Rp. 50.000,

         WALIKOTA SERANG

     Tb.HAERUL JAMAN

Lampiran V Peraturan Daerah Kota Serang
						               Nomor	 :13 Tahun 2011
							      Tanggal	 : 6 Oktober 2011
                                                                        Tentang : Retribusi Daerah

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
a.  Kendaraan bermotor roda 2 (dua)		Rp.	1.000/kend.
b.  Kendaraan bermotor roda 4 (empat)		Rp.	2.000/kend.

         WALIKOTA SERANG

                                                                                                        ttd

     Tb.HAERUL JAMAN

Lampiran VI Peraturan Daerah Kota Serang
						                Nomor	 :13 Tahun 2011
							      Tanggal	 : 6 Oktober 2011
                                                                        Tentang : Retribusi Daerah

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
JENIS BANGUNAN	LUAS (M2)	TARIF (RP) 	
a.	kios;
b.	kios’
c.	los;
d.	Pelataran pasar
-	Pedagang Kreatif Lapangan (PKL)
-	Pedagang Bakulan
-	Pedagang diatas Kendaraan
	< 10
      > 10 
	1.000,-/Hari
2.000,-/Hari
1.000,-/Hari

1.000,-/Hari
       500,-/Hari
    2.000,-/Hari	

         WALIKOTA SERANG

     Tb.HAERUL JAMAN

Lampiran VII Peraturan Daerah Kota Serang
						                Nomor	 :13 Tahun 2011
							      Tanggal	 : 6 Oktober 2011
                                                                        Tentang : Retribusi Daerah

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
1.	Pengujian berkala pertama:
a.	formulir permohonan 		Rp.	1.000/kend.
b.	kartu induk 		Rp.	2.000/kend.
c.	mobil barang, bus, traktor head 		Rp.	20.000/kend.
d.	kereta gandengan, tempelan dan mobil
penumpang 		Rp.	15.000/kend.
e.	buku uji 		Rp.	7.500/kend.
f.	tanda samping dan nomor uji 		Rp.	15.000/kend.
g.	plat tanda uji (1 pasang) 		Rp.	10.000/kend.
2.	Pengujian berkala kedua dan seterusnya:
a.	formulir permohonan 		Rp.	1.000/kend.
b.	kartu induk 		Rp.	2.000/kend.
c.	mobil barang, bus, traktor head 		Rp.	20.000/kend.
d.	kereta gandengan, tempelan, mobil
Penumpang 		Rp.	15.000/kend.
e.	penggantian buku uji 		Rp.	7.500/kend.
f.	tanda samping dan nomor uji		Rp.	15.000/kend.
g.	plat tanda uji (1 pasang) 		Rp.	10.000/kend.
3.	Penggantiaan tanda uji yang rusak atau hilang:		
a.	buku uji 		Rp.	50.000/kend.
b.	plat tanda uji 		Rp.	20.000/kend.
4.	Pelayanan uji asap 		Rp.	20.000/kend.
5.	Penilaian kondisi teknis atas permintaan perorangan atau badan atau instansi tertentu:
a.	mobil barang, bus, traktor head 		Rp.	100.000/kend.
b.	kereta gandengan, tempelan, mobil
Penumpang 		Rp.	50.000/kend.
c.	sepeda motor 		Rp.	20.000/kend.
6.	Numpang uji kendaraan bermotor 		Rp.	50.000/kend.

         WALIKOTA SERANG

     Tb.HAERUL JAMAN
                                              Lampiran VIII Peraturan Daerah Kota Serang
						               Nomor	 :13 Tahun 2011
							      Tanggal	 : 6 Oktober 2011
                                                                        Tentang : Retribusi Daerah

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	
1.	Pemeriksaan Visual (Bangunan)		
	a. 1.000    m2 s/d 2.000   m2	45,-/m2	
	b. 2.000    m2 s/d 5.000   m2 	35,-/m2	
	c. 5.000    m2 s/d 10.000 m2	30,-/m2	
	d. 10.000 m2 s/d 20.000 m2	20,-/m2	
	e. 20.000 m2 s/d 40.000 m2	15,-/m2	
	f. Lebih  dari       40.000 m2	10,-/m2	
			
2.	Pemeriksaan alat pemadam jenis hydrant	10.000,-/titik/tahun	
			
3.	Pemeriksaan alat pemadam jenis sprinkler	2.500,-/titik/tahun	
			
4.	Pemeriksaan unit pemadam jenis satuan alat kendaraan	50.000,-/titik/tahun	
			
5.	Pemeriksaan alat pemadam jenis air bertekanan		
	a. 1 Liter s/d 9 Liter	2.000,-/perbuah/tahun	
	b. Lebih dari 9 Liter	2.500,-/perbuah/tahun	
			
6.	Pemeriksaan alat pemadam jenis racun api		
	a. Jenis Dry Cemical:		
	-	1      Kg s/d  3,5 Kg	2.000,-/tabung/tahun	
	-	3,5   Kg s/d  6    Kg	2.500,-/tabung/tahun	
	-	6      Kg s/d  15  Kg	3.000,-/tabung/tahun	
	-	Lebih dari     15  Kg	7.000,-/tabung/tahun	
			
	b. Jenis Halon:		
	-	1      Kg s/d  3 Kg	2.000,-/tabung/tahun	
	-	3      Kg s/d  6 Kg	2.500,-/tabung/tahun	
	-	Lebih dari     6 Kg	5.000,-/tabung/tahun	
			
	c. Jenis Carbon Dioksida (Co2)		
	-	1      Kg s/d  3 Kg	2.000,-/tabung/tahun	
	-	3      Kg s/d  6 Kg	2.500,-/tabung/tahun	
	-	Lebih dari     6 Kg	5.000,-/tabung/tahun	
			
	d. Jenis Foam Busa		
	-	1 Kg s/d 9 Kg	2.000,-/tabung/tahun	
	-	Lebih dari 9 Liter	2.500,-/tabung/tahun	

         WALIKOTA SERANG

     Tb.HAERUL JAMAN

Lampiran IX Peraturan Daerah Kota Serang
						                Nomor	 :13 Tahun 2011
							      Tanggal	 : 6 Oktober 2011
                                                                        Tentang : Retribusi Daerah

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

NO.	JENIS	BENTUK	
		DIGITAL (Rp.)	CETAK (UKURAN) (Rp.)	
			A0 (1 X 1,2 M)	A1 (1 X 1,2 M)	A2 (1 X 1,2 M)	A3 (1 X 1,2 M)	A4 (1 X 1,2 M)	
1.	Peta Foto	500.000	200.000	150.000	100.000	50.000	25.000	
2.	Peta Dasar	400.000	200.000	150.000	100.000	50.000	25.000	
3.	Peta Tematik	300.000	200.000	150.000	100.000	50.000	25.000	
4.	Peta Teknis	300.000	200.000	150.000	100.000	50.000	25.000	

         WALIKOTA SERANG

     Tb.HAERUL JAMAN

Lampiran X Peraturan Daerah Kota Serang
						                Nomor	 :13 Tahun 2011
							      Tanggal	 : 6 Oktober 2011
                                                                        Tentang : Retribusi Daerah

RETRIBUSI PENYEDIAAN ATAU PENYEDOTAN KAKUS
A.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
Retribusi Pengangkutan dan/atau Penyedotan Kakus (pengambilan, pengangkutan dan pembuangan) ditetapkan sebagai berikut:
a.	Untuk pelayanan di dalam radius 10 km, ditetapkan sebagai berikut:

No	Volume
(m3) 	Tarif Komersil
(Rp)	Tarif Non Komersil
(Rp)	
1	< 3 m3	200.000	150.000	
2	3 m3  s/d  < 6 m3	350.000	250.000	
3	> 6 m3  s/d  9 m3	500.000	350.000	
b.	Untuk pelayanan di atas radius 10 km berlaku tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan tambahan biaya sebesar:            
Rp. 5.000,- per kilo meter

B.	Retribusi Pengambilan, Pengangkutan dan Pembuangan Limbah Cair

a.	Untuk pelayanan di dalam radius 10 km, ditetapkan sebagai berikut:

No	Rumah Sakit	Hotel	Industri	
1	150.000/m3	100.000/m3	200.000/m3	

b.	Untuk pelayanan di atas radius 10 km berlaku tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan tambahan biaya sebesar              
Rp. 5.000,- per kilo meter.

         WALIKOTA SERANG

     Tb.HAERUL JAMAN

                                              Lampiran XI Peraturan Daerah Kota Serang
						                Nomor	 :13 Tahun 2011
							      Tanggal	 : 6 Oktober 2011
                                                                        Tentang : Retribusi Daerah

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. TANAH BAHU

No.	
		Jenis 
Pemakaian                                   Tanah	Lokasi Luar Kota	Ijin pakai Tanah	
		S/d 50   m2	S/d 100 m2	S/d 300 m2	dst	Permohonan Baru	Perpanjangan	
1			2	3	4	5	6	9	10	
1	Tanah untuk Pemasangan/penggantungan							
	Alat reklame	4,000	4,800			200,000	150,000	
								
2	Pemakaian tanah untuk	180	210	240		600,000	500,000	
	Keperluan bahan mineral bukan logam dan batuan							
								
3	Pemakaian tanah untuk keperluan							
	Pertanian :							
	a. Tanah darat	23	30	38		200,000	150,000	
	b. Tanah sawah							
	    1.tadah hujan	36	42	48		100,000	75,000	
	    2.pengairan teknis	66	72	78		100,000	75,000	
	c. Perikanan	90	105	120		100,000	75,000	
4	Tanah yang berupa situ	66	72	78		100,000	75,000	
5	Tanah yang di gunakan untuk usaha							
	Diluar pertanian	75	120	150		200,000	150,000	
6	Tanah untuk keperluan bangunan							
	Persidangan, pengambilan air, dll					350,000	300,000	
7	Tanah berupa sementara guna							
	Keperluan selama-lamanya 7 hari					200,000	100,000	

B. Lahan Pertanian:

1.	Kelas I 	sebesar 	Rp. 	810.000,-/Ha/tahun;
2.	Kelas II 	sebesar 	Rp.	486.000,-/Ha/tahun;
3.	Kelas III 	sebesar 	Rp.	324 .000,-/Ha/tahun;
4.	Kelas IV 	sebesar 	Rp. 	162.000,-/Ha/tahun.
        
        C. Panggung reklame ditetapkan sebesar Rp. 300.000,-/m2/tahun.
        D. Gedung:
               a.  Gedung Gelanggang Remaja (GGR).
1)   Untuk kepentingan sosial/dinas:
a.	siang hari sebesar 			Rp. 500.000,-
b.	 malam hari sebesar 		          Rp. 750.000,-
-   Penggunaan Gedung Per jam
a.	Siang 					Rp.   50.000,-
b.	Malam 				          Rp.   75.000,-
       2)  Untuk kepentingan umum:
a.	siang hari sebesar 			Rp. 1.500.000,-
b.	malam hari sebesar 			Rp. 2.000.000,-
 -   Penggunaan Gedung Per jam
a.	Siang 					Rp.    150.000,-
b.	Malam 				          Rp.    200.000,-
  3)  Untuk kepentingan komersial:
a.	siang hari sebesar 			Rp. 2.000.000,-
b.	malam hari sebesar 			Rp. 2.500.000,-
  -   Penggunaan Gedung Per jam
a.	Siang 					Rp.    200.000,-
b.	Malam 				          Rp.    250.000,-
                b.  Gedung Olah Raga (GOR) Maulana Yusuf :
1)  Untuk kepentingan sosial/pembinaan:
                   a.  siang hari sebesar 			Rp. 500.000,-
    b.  malam hari sebesar 			Rp. 750.000,-
    -   Penggunaan Gedung Per jam
                                  a.	Siang 				Rp.   10.000,-/Lapangan
b.	Malam 				Rp.   15.000,-/Lapangan
2)  Untuk kepentingan umum/dinas :
a.	siang hari sebesar 			Rp. 1.500.000,-
b.	malam hari sebesar 			Rp. 2.000.000,-

                          -  Penggunaan Gedung Per jam
a.	Siang 				Rp.    50.000,-/lapangan
b.	Malam 				Rp.    75.000,-/lapangan
   3)  Untuk kepentingan komersial:
a.	siang hari sebesar 			Rp. 2.000.000,-
b.	malam hari sebesar 			Rp. 2.500.000,-

- Penggunaan ....................
      -  Penggunaan Gedung Per jam
 a.	Siang 					Rp.    200.000,-
 b.	Malam 				         Rp.    250.000,-
c.   Lapangan tenis Alun-alun Timur :
-	Pada siang hari sebesar	 	  Rp. 15.000,-/jam/lapangan;
-	Pada malam hari sebesar          Rp. 20.000,-/jam/lapangan;
-	Pada hari libur/Besar siang hari sebesar	  
                                                   Rp. 25.000,-/jam/lapangan.
-	Pada hari libur Besar  malam hari sebesar 
     					  Rp. 35.000,-/jam/lapangan.
d.  Lapangan sepak bola Stadion Maulana Yusuf:
- 	Sekolah Sepak Bola (SSB) 		  Rp. 150.000,-/jam;
- 	Pertandingan komersial 		           Rp. 300.000,-/jam.
               e.  Area Stadion Maulana Yusuf
-	1 (satu) hari sebesar		   Rp. 3.000.000,-/kegiatan
               f.   Alun – alun timur
       Kegiatan Komersial/Umum
-	 1 (satu) hari sebesar		  Rp. 3.000.000,-/kegiatan;
               g.  Gedung Olah Raga Pemuda 
      1).  Untuk kepentingan sosial/dinas:
                                   a.  siang hari sebesar 		  Rp. 250.000,-
                                   b.  malam hari sebesar 		  Rp. 400.000,-
-   Penggunaan Gedung Per jam
                                   a.  Siang 				  Rp.   10.000,-/lapangan
                                   b.  Malam 				  Rp.   20.000,-/lapangan

2). Untuk kepentingan umum:
                                   a.  siang hari sebesar 		Rp.    750.000,-/kegiatan
                                   b.  malam hari sebesar 		Rp. 1.000.000,-/kegiatan

                               -   Penggunaan Gedung Per jam
                                   a.  Siang 				Rp.    40.000,-/lapangan
                                   b.  Malam 				Rp.    60.000,-/lapangan

3). Untuk kepentingan komersial:
 a.  siang hari sebesar 	         Rp. 1.500.000,-
 b.  malam hari sebesar 	         Rp. 2.000.000,-
-	Penggunaan Gedung Per jam
  a.  siang 			     Rp.      75.000,-/lapangan
  b.  malam 		              Rp.    100.000,-/lapangan

h. Gedung ......................
               h. Gedung Bapopsi
 1).Untuk kepentingan sosial/dinas:
  a.  siang hari sebesar 		  Rp. 250.000,-
  b.  malam hari sebesar 		  Rp. 400.000,-
-   Penggunaan Gedung Per jam
                                  a.  siang 			           Rp.   20.000,-/lapangan
                                  b.  malam 			           Rp.   30.000,-/lapangan
 2). Untuk kepentingan umum:
 a.  siang hari sebesar 		  Rp.    1.500.000,-
 b.  malam hari sebesar 		  Rp.    2.000.000,-
 - Penggunaan Gedung Per jam
 a.  Siang 				  Rp.    150.000,-
 b.  Malam 			           Rp.    200.000,-
                   3). Untuk kepentingan komersial:
 a.  siang hari sebesar 		  Rp. 1.750.000,-
 b.  malam hari sebesar 		  Rp. 3.000.000,-
-	Penggunaan Gedung Per jam
 a.  Siang 				  Rp.    200.000,-
 b.  Malam 		                     Rp.    300.000,-
               i.  Alat-alat berat:
1.	Road roller kapasitas 6 ton sebesar Rp. 300.000,-/hari.
2.	Road roller kapasitas 8 ton sebesr Rp. 400.000,-/hari.
3.	Tanden roller kapasitas 2,5 ton sebesar Rp. 200.000,-/hari. 
4.	Dump truck kapasitas 3,5 ton sebesar Rp. 300.000,-/hari.
5.	Aspal Maxing Plan kapasitas 30-40 ton sebesar Rp. 500.000,-/hari.
6.	Stone crusher sebesar Rp. 300.000,-/hari.
7.	Belco long arm sebesar Rp. 150.000,-/jam.
8.	Belco short arm sebesar Rp. 125.000,-/jam.
9.	Grader sebesar Rp. 100.000,-/jam.
10.	Hand tractor sebesar Rp. 200.000,-/Ha.
11.	Tractor sebesar Rp. 400.000,-/Ha.

        WALIKOTA SERANG

     Tb.HAERUL JAMAN

                                             Lampiran XII Peraturan Daerah Kota Serang
						               Nomor	 :13 Tahun 2011
							      Tanggal	 : 6 Oktober 2011
                                                                        Tentang : Retribusi Daerah

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

NO	JENIS PUNGUTAN	TARIF (RP) 	
1.
2.

3.
4.	Pasar grosir dan pertokoan
Supermarket, swalayan, shopping centre dan pusat perbelanjaan
Badan Hukum dan Badan Usaha
Pasar hewan ternak:
a.	Kerbau, sapi dan sejenisnya;
b.	Kambing, biri-biri atau domba dan sejenisnya.	   100,-/M²/ Hari
100,-/M²/ Hari

   100,-/M²/Hari

4.000,/Ekor/Hari
1.000,/Ekor/Hari	

        WALIKOTA SERANG

     Tb.HAERUL JAMAN

                                             Lampiran XIII Peraturan Daerah Kota Serang
						                Nomor	 :13 Tahun 2011
							      Tanggal	 : 6 Oktober 2011
                                                                        Tentang : Retribusi Daerah

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
Setiap transaksi lelang di tempat pelelangan ikan dikenakan pemungutan sebesar 5% (lima prosen) dari harga lelang, terdiri dari:
1.	Sebesar 2% (dua prosen) dipungut dari nelayan;
2.	Sebesar 3% (tiga prosen) dipungut dari bakul.

        WALIKOTA SERANG

     Tb.HAERUL JAMAN

                                               Lampiran XIV Peraturan Daerah Kota Serang
						                Nomor	 :13 Tahun 2011
							      Tanggal	 : 6 Oktober 2011
                                                                        Tentang : Retribusi Daerah

RETRIBUSI TERMINAL
1.	Jasa terminal :
-	bus besar (26 tempat duduk ke atas) 	Rp.	4.000/sekali masuk.
-	bus sedang (16 – 25 tempat duduk) 	..	Rp.	2.000/sekali masuk.
-	bus kecil (9 – 15 tempat duduk) 	..	Rp.	1000/sekali masuk.
-	non bus 		   Rp.	1000/sekali masuk.
2.	Penggunaan fasilitas terminal:
a.	kios atau lahan :
1)	terminal tipe A:
•	kios		Rp.	30.000/M2/bln.
•	lahan 		Rp.	20.000/M2/bln.
2)	terminal tipe B:
•	kios 		Rp.	25.000/M2/bln.
•	lahan 		Rp.	12.500/M2/bln. 
3)	terminal tipe C:
•	kios 		Rp.	20.000/M2/bln.
•	lahan 		Rp.	10.000/M2/bln. 
b.	Parkir inap di lokasi terminal:
1)	mobil bus		Rp. 	5.000/kend/hari.
2)	mobil non bus 		Rp.	2.000/kend/hari.
3)	sepeda motor 		Rp.	1.000/kend/hari.

         WALIKOTA SERANG

     Tb.HAERUL JAMAN

                                             Lampiran XV Peraturan Daerah Kota Serang
						                Nomor	 :13 Tahun 2011
							      Tanggal	 : 6 Oktober 2011
                                                                        Tentang : Retribusi Daerah

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR 
(YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH)

1. mobil bus besar (26 tempat duduk ke atas) 	                 Rp.   7.500/kend.
2. mobil bus sedang (16 – 25 tempat duduk)                    Rp.	   5.000/kend.
3. mobil bus kecil (9 – 15 tempat duduk) 	                   Rp.	   3.000/kend.
4. mobil penumpang (1 – 8 tempat duduk) 	                   Rp.	   2.000/kend.
5. mobil barang ringan (JBB  ≤ 5.000 kg) 	                   Rp.   	5.000/kend.
6. mobil barang sedang (JBB =  5.001 s/d 8.000 kg          Rp.	   7.500/kend.
7. mobil barang berat (JBB > 8.000 kg) 	                   Rp.	  10.000/kend
8. sepeda motor 	                   Rp.	    1.000/kend.

        WALIKOTA SERANG

     Tb.HAERUL JAMAN

                                            Lampiran XVI Peraturan Daerah Kota Serang
						                Nomor	 :13 Tahun 2011
							      Tanggal	 : 6 Oktober 2011
                                                                        Tentang : Retribusi Daerah

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
NO	JENIS PUNGUTAN	TARIF (RP) 	
1.

2.	kerbau, sapi dan sejenisnya.

kambing, biri-biri atau domba dan sejenisnya.	10.000, /Ekor/Hari

 5.000,-/Ekor/Hari 	

        WALIKOTA SERANG

     Tb.HAERUL JAMAN

                                           Lampiran XVII Peraturan Daerah Kota Serang
						                Nomor	 :13 Tahun 2011
							      Tanggal	 : 6 Oktober 2011
                                                                        Tentang : Retribusi Daerah

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

NO	JENIS TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA	TARIF	
1	2	3	
I

1

	 WISATA SEJARAH BUDAYA :
a.	Wisatawan Domestik
-	Dewasa
-	Anak-anak
b.	Wisatawan Asing
-	Dewasa
-	Anak-anak

WISATA ALAM :

c.	Wisatawan Domestik
-	Dewasa
-	Anak-anak
d.	Wisatawan Asing
-	Dewasa
-	Anak-anak

WISATA BUATAN :
e.	Wisatawan Domestik
-	Dewasa
-	Anak-anak
f.	Wisatawan Asing
-	Dewasa
-	Anak-anak

WISATA KEHIDUPAN MASYARAKAT :
g.	Wisatawan Domestik
-	Dewasa
-	Anak-anak
h.	Wisatawan Asing
-	Dewasa
-	Anak-anak	

1.000,-/orang
   500,-/orang

10.000,-/orang
   5.000,-/orang

1.000,-/orang
   500,-/orang

10.000,-/orang
   5.000,-/orang

1.000,-/orang
   500,-/orang

10.000,-/orang
   5.000,-/orang

1.000,-/orang
   500,-/orang

10.000,-/orang
   5.000,-/orang

         WALIKOTA SERANG

     Tb.HAERUL JAMAN

                                             Lampiran XVIII Peraturan Daerah Kota Serang
						                Nomor		:
							       Tanggal	:
       Tentang 	: Retribusi Daerah

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
A. Rumus penghitungan retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut :
a. retribusi pembangunan bangunan gedung baru   : L x It x 1,00 x HSbg
b. retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung  : L x It X  Tk x HSbg
c. retribusi prasarana bangunan gedung                  : V x I x Tk x HSpbg
d. retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung : V x I x Tk x HSpbg
     Keterangan:
      L			= Luas lantai bangunan gedung
     V			= Volume/besaran (dalam satuan m2, m’, unit)
      I			= Indeks
      It			= Indeks integrasi 
      Tk		= Tingkat kerusakan
                              0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
                              0,65 untuk tingkat kerusakan berat
      HSbg		= Harga satuan retribusi bangunan gedung
      HSpbg		= Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung 
      1,00		= Indeks pembangunan baru 

B. DAFTAR INDEKS UNTUK FAKTOR PENGALI HARGA SATUAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

     I.  Indeks Kegiatan, meliputi kegiatan:
a.	Bangunan Gedung :
1)  	Pembangunan bangunan gedung baru sebesar      1,00 
2)  	Rehabilitasi/Renovasi:
a)	Rusak sedang, sebesar 	                                 0,45 
b)	Rusak berat, sebesar	                                 0,65
3)  	Pelestarian/Pemugaran:
a)	Pratama, sebesar		                                 0,65 
b)	Madya, sebesar		                                 0,45 
c)	Utama, sebesar		                                 0,30
b.	Prasarana Bangunan Gedung :
1)	Pembangunan baru besar		                       1,00 
2)	Rehabilitasi/Renovasi :
a)	Rusak sedang, sebesar	                                 0,45 
b)	Rusak berat, sebesar		                        0,65
II. Indeks .........................
II. Indeks parameter, meliputi :
        a.  Bangunan Gedung :
1) 	Indeks Parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk :
a)	indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk :
-	Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana ; dan
-	Indeks 0,05 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana.
b)	fungsi Keagamaan, sebesar 0,00 ;
c)	fungsi Usaha,sebesar	   3,00 ;
d)	fungsi Sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00 :
-	Indeks 0,00 untuk bangunan gedung milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan judikatif ;
-	Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
e)	fungsi khusus, sebesar                2,00 ;
f)	fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00.
2)  	Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-   masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai     berikut :
a)	Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot  0,25 :
-	sederhana		                   0,40 ;
-	tidak sederhana	                   0,70 ;
-	khusus			           1,00.
b)	Tingkat permanensi dengan bobot 0,20 :
-	darurat			           0,40 ;
-	semi permanen		           0,70 ;
-	permanen		                     1,00.
c)	Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15 :
-	rendah			           0,40 ;
-	sedang			           0,70 ;
-	tinggi			            1,00.
d)	Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15 :
-	zona IV / Sedang 	           0,50 ;
-	zona V / kuat	                      0,70.
e)	Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan dengan bobot 0,10 :
-	rendah			           0,40  ;
-	sedang			           0,70  ;
-	tinggi			            1,00.

f. Ketinggian ........................
f)	Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat   bangunan gedung dengan bobot 0,10 ;
-	Rendah			0,40 ( 1 Lantai s.d. 4 Lantai );
-	Sedang			0,70 ( 5 Lantai s.d. 8 Lantai );
-	Tinggi			1,00 ( Lebih dari 8 Lantai ).
g)	Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05 :
-	Negara, yayasan		0,40 ;
-	Perorangan		0,70 ;
-	Badan Usaha		1,00.
3) 	Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk :
a)	Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40 ;
b)	Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang Proyek, diberi indeks 0,70 ;
c)	Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00.
c.	Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum, untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.
d.	Prasarana Bangunan Gedung :
Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0,00. Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan persentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen).

C. TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN		
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	

1.	Hunian
2.	Keagamaan
3.	Usaha
4.	Sosial dan Budaya
5.	Khusus
6.	Ganda/Campuran

 

	
0,05/0,5 *)
0,00
3,00
0,00/1,00 **)
2,00
4,00	
1.	Kompleksitas

2.	Permanensi

3.	Risiko Kebakaran

4.	Zonasi Gempa

5.	Lokasi Kepadatan Bangunan Gedung)

6.	Ketinggian Bangunan Gedung

7.	Kepemilikan
	
0,25

0,20

0,15

0,15

0,10

0,10

0,05	
a.	Sederhana

b.	Tidak Sederhana

c.	Khusus

a.	Darurat 
b.	Semi Permanen
c.	Permanen

a.	Rendah
b.	Sedang 
c.	Tinggi

a.	Zona I / Minor
b.	Zona II / Minor
c.	Zona III / Sedang
d.	Zona IV / Sedang
e.	Zona V / Kuat
f.	Zona VI / Kuat

a.	Renggang
b.	Sedang
c.	Padat

a.	Rendah
b.	Sedang
c.	Tinggi

a.	Negara/Yayasan
b.	Perorangan
c.	Badan Usaha Swasta	
0,40

0,70

1,00

0,40
0,70
1,00

0,40
0,70
1,00

0,10
0,20

0,40

0,50
0,70
1,00

0,40
0,70
1,00

0,40
0,70
1,00

0,40
0,70

1,00	
1.	Sementara jangka pendek
2.	Sementara Jangka Menengah
3.	Tetap

0,40

0,70
1,00	

CATATAN  : 1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
           2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayananan jasa umum, dan jasa usaha.
                  3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah ( basement ), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

D. TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	 	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK 
BERAT	RUSAK 
SEDANG	*)	
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	
1.

2. 

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman

Konstruksi penanda masuk lokasi

Konstruksi perkerasan

Konstruksi penghubung

Konstruksi kolam/reservior bawah tanah

Konstruksi menara

Konstruksi monumen

Konstruksi instalasi/gardu

Konstruksi reklame/papan nama	
a.	Pagar
b.	Tanggul/retaining wall
c.	Turap batas kavling/persil

a.	Gapura
b.	Gerbang

a.	Jalan
b.	Lapangan Upacara
c.	Lapangan Olahraga terbuka

a.	Jembatan
b.	Box culvert

a.	Kolam Renang
b.	Kolam Pengolahan air
c.	Reservoir dibawah tanah

a.	Menara Antena
b.	Menara reservoir
c.	Cerobong

a.	Tugu
b.	Patung

a.	Instalasi Listrik
b.	Instalasi telepon/komunikasi
c.	Instalasi Pengolahan

a.	Billboard
b.	Papan Iklan 
c.	Papan Nama (berdiri sendiri
Atau berupa tembok pagar)	
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00	
0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65	
0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45	
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	

CATATAN:    1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan milik
          Negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.
  2. RB = Rusak Berat
  3. RS = Rusak Sedang
  4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Walikota.

 E. DAFTAR KODE INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
No	KODE	JENIS	INDEKS	
1.	1000  		BANGUNAN 			
2.	1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		
3.	1110	Pembangunan baru	1.00	
4.	1120	Rehabilitasi/Renovasi		
5.	1121	Rehabilitasi/Renovasi sedang	0,45	
6.	1112	Rehabilitasi/Renovasi berat	0,65	
7.	1130	Pelestarian		
8.	1131	Pelestarian pratama	0,65	
9.	1132	Pelestarian Madya	0,45	
10.	1133 	Pelestarian utama	0,30	
11.	1120	FUNGSI		
12.	1210	Hunian	0.05/0.50	
13.	1220	Keagamaan	0.00	
14.	1240	Usaha		
15.	1250	Sosial dan Budaya	0.00/1.00	
16.	1260	Khusus	2.00	
17.	1270	Ganda	4.00	
18.	1300 	KLASIFIKASI		
19.	1310 	Kompleksitas	0.25	
20.	1311			Sederhana	0.40	
21.	1312		Tidak sederhana	0.70	
22.	1313 	Khusus	1.00	
23.	1320 	Permanensi	0,20	
24.	1321	Darurat	0,40	
25.	1322		Semi permanen	0.70	
26.	1323 	Permanen	1.00	
27.	1330 	Risiko kebakaran	0.15	
28.	1331					Rendah	0.40	
29.	1332 Sedang		Sedang	0.70	
30.	1333			Tinggi	1.00	
32.	1340			Zonasi gempa	0.15	
33.	1341			Zona I / minor	0.10	
34.	1342 	Zona II / minor		0.20	
35.	1343 	Zona III / sedang		0.40	
36.	1345		Zona V / kuat	0.70	
37.	1346 	Zona VI / kuat	1.00	
38.	1350		Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0.10	
39.	1351	Renggang	0,40	
40.	1352	Sedang	0.70	
41.	1353	Padat	1.00	
42.	1360	Ketinggian bangunan gedung	0.10	
43.	1361	Rendah	0.40	
44.	1362	Sedang	0.70	
45.	1363	Tinggi	1.00	
46.	1370	Kepemilikan	0.05	
47.	1671	Negara/Yayasan	0.40	
48.	1372	Perorangan	0.70	
49.	1373	Badan usaha	1.00	
50.	1400	WAKTU PENGGUNAAN BANGGUNAN GEDUNG		
51.	1410	Sementara jangka pendek	0.40	
52.	1420	Sementara jangka menengah	0.70	
53.	1430	Tetap	1.00	
54.	2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
55.	2100	 	LINGKUP PEMBANGUNAN		
56	2110	LINGKUP PEMBANGUNAN		
57.	2110	 	Pembangunan baru	1.00	
58.	2120		Rehabilitasi		
59.	2121	Rehabilitasi sedang	      	0.45	
60.	2122		      	Rehabilitasi berat	0.65	
61.	2200	 	JENIS PRASARANA		
62.	2210	Konstruksipembatas/     Penahan/pengaman	1.00	
63.	2211	 	Pagar		
64.	2212	 	Tanggul/retaining wall		
65.	2213	 	Turap batas kavling/persil		
67.	2214	-***		
68.	2220	 	Konstruksi penanda masuk		
69.	2221	- Gapura		
70.	2222	 	- Gerbang		
71.	2223	-***		
72.	2230		Konstruksi perkerasan 	1.00	
73.	2231	 	- jalan		
74.	2232	- Lapangan parkir		
75.	2233	- Lapangan upacara		
76.	2224	 	-Lapangan olah raga terbuka		
77`.	2225	-***		
78.	2240	 	Konstruksi penghubung		
79.	2241	- jembatan		
80.	2242	 	- Box culvert		
81.	2243	-***		
82.	2250	Konstruksi kolam/reservoir Bawah tanah		
83.	2251		- Kolam renang		
84.	2252		- Kolam pengolahan air		
85.	2253	 	- Reservoir air bawah tanah		
86.	2254	-***		
87.	2260	Konstruksi menara		
88.	2261	 	- Menara antena		
89.	2262	 	- Menara reservoir		
90.	2263		- Cerobong		
91.	2264	-***		
92.	2270	 	Konstruksi monumen		
93.	2271	 	- Tugu		
94.	2272	 	- Patung		
95.	2273	-***		
96.	2280	Konstruksi instalasi	1.00	
97.	2281	- Instalasi listrik		
98.	2282	- Instalasi telepon/komunikasi		
99.	2283	Instalasi pengolahan		
100.	2284	-***		
101.	2290	Konstruksi reklame/papan nama	1.00	
102.	2291	- Billboard		
103.	2292	Papan iklan		
104.	2293	Papan nama		
105.	2294	-***		

F.JENIS (SPESIFIKASI) BANGUNAN
I. 	PERMANEN MEWAH
- 	Pondasi	= 	Tiang Pancang, Sumsum
- 	Kolom	=	Beton/Baja/Komposit
-	Ring Balok	=	Balok Beton/Baja
-	Dinding	=	Bata Cetak Expose/Panel Beton
-	Rangka Atap	=	Beton/Baja/Kayu Kelas I
-	Penutup Atap	=	Genteng Beton Berglazur

II.	SEMI PERMANEN MEWAH
-	Pondasi	=	Tapak Beton Bertulang, Plat Menerus Beton Bertulang
-	Kolom	=	Beton/Baja
-	Ring Balok	=	Ring Balok Beton/Baja
-	Dinding	=	Batu Bata diplester
-	Rangka Atap	=	Kayu Kelas I
-	Penutup Atap	=	Genteng Beton, Sirap dsb

III	PERMANEN I
-	Pondasi	=	Batu Kali + Sloof Beton Bertulang
-	Kolom	=	Beton Bertulang
-	Ring Balok	=	Beton
-	Dinding	=	Batu bata diplester/Bataco diplester
-	Rangka Atap	=	Kayu Kelas III
-	Penutup Atap	=	Genteng Beton, Pandeck atau sejenisnya
IV. PERMANEN ..................
IV 	PERMANEN II
-	Pondasi	=	Batu Kali + Sloof Beton Bertulang
-	Kolom	=	Beton Bertulang
-	Ring Balok	=	Beton
-	Dinding	=	Batu bata diplester/Bataco diplester
-	Rangka Atap	=	Kayu Kelas III
-	Penutup Atap	=	Genteng Beton, Pandeck atau sejenisnya

V	PERMANEN III
	-	Pondasi	=	Batu Kali/Batu Karang+Sloof Beton Bertulang
-	Kolom	=	Pilar Bata
-	Ring Balok	=	Batu bata
-	Dinding	=	Batu bata tanpa plesteran
-	Rangka Atap	=	Kayu, Bambu
-	Penutup Atap	=	Genteng, Ijuk, Daun Kiray

VI	SEMI PERMANEN
	-	Pondasi	=	Batu Umpak/ Rollak Bata
-	Kolom	=	Pilar Bata
-	Ring Balok	=	Kayu Kelas II
-	Dinding	=	Papan Kayu Kelas II, Bilik, Gedeg, Triplek, Pas, Bata Tinggi < 1,2M
-	Rangka Atap	=	Bambu, Kayu Kelas II
-	Penutup Atap	=	Genteng, Ijuk, Daun Kiray, Seng

VII	BERTINGKAT KELAS I
	-	Pondasi	=	Sumuran, Tiang Pancang, Tapak Beton, Plat Menerus
	-	Kolom	=	Beton, Baja, Komposit, dsb
-	Balok Lantai/Ring Balok	=	Beton, Baja
-	Plat Lantai	=	Beton, Plat Eiser (Baja)
-	Dinding	=	Bata Press Expose, Panel Beton, BATU Bata diplester
-	Rangka Atap	=	Beton, Rangka Baja
-	Penutup Atap	=	Genteng Beton Berglazur, Genteng Plentong Berglazur, Dak Beton, Seng Galvanis (Spandeck)
VIII	BERTINGKAT KELAS II
	-	Pondasi	=	Tapak Beton, Batu Kali
	-	Kolom	=	Beton, Baja
-	Balok Lantai/Ring Balok	=	Beton, Baja
-	Plat Lantai	=	Beton, Baja
-	Dinding	=	Batu Bata, Bataco diplester 
-	Rangka Atap	=	Kayu Kelas II, Besi, Baja
-	Penutup Atap	=	Genteng Beton, Genteng Plentong, Sirap

IX	BERTINGKAT KAYU
	-	Pondasi	=	Tapak Beton, Batu Kali
	-	Kolom	=	Kayu, Beton
-	Balok Lantai/Ring Balok	=	Kayu, Beton
-	Plat Lantai	=	Papan, Tic Balok, Kayu
-	Dinding	=	Kayu
-	Rangka Atap	=	Kayu
-	Penutup Atap	=	Genteng Beton, Genteng Plentong, Sirap
X GUDANG ................
X	GUDANG KELAS I
	-	Pondasi	=	Sumuran, Tiang Pancang
	-	Kolom	=	Beton, Baja
-	Ring Balok	=	Beton, Baja
-	Dinding	=	Gypsum, Spandeck, Superdeck, Batu Bata diplester, dsb
-	Rangka Atap	=	Beton, Baja
-	Penutup Atap	=	Genteng, Galvalum (Spandeck, Superdeck,dsb)
-	Lantai	=	Beton Bertulang, Penetrasi, Hotmix

XI	GUDANG KELAS II
	-	Pondasi	=	Tapak Konstruksi Beton
	-	Kolom	=	Beton, Baja
-	Ring Balok	=	Beton, Baja
-	Dinding	=	Batu Bata, Bataco diplester
-	Rangka Atap	=	Baja, Besi, Kayu Kelas I
-	Penutup Atap	=	Genteng, Asbes, Seng BWG
-	Lantai	=	Beton Bertulang, Ploor
XII	GUDANG KELAS III
	-	Pondasi	=	Tapak, Batu Kali
	-	Kolom	=	Beton, Baja, Kayu Kelas II
-	Ring Balok	=	Beton, Baja, Kayu Kelas II
-	Dinding	=	Bataco tanpa diplester, Seng BWG, Papan Kayu Kelas II
-	Rangka Atap	=	Baja, Besi, Kayu Kelas II
-	Penutup Atap	=	Genteng, Seng BWG, Asbes
-	Lantai Dasar	=	Ploor, Beton Tumbuk

XIII	INDUSTRI KELAS I
	-	Pondasi	=	Sumuran, Tiang Pancang, Plat Beto Menerus
	-	Kolom	=	Beton, Baja, Komposit
-	Ring Balok	=	Beton, Baja, Komposit
-	Plat Lantai	=	Beton + Meta Deck, Plat Baja (Eiser)
-	Dinding	=	Panel Beton, Spandeck, Bata Cetak Ekspose, Gypsum
-	Rangka Atap	=	Baja, Besi, Kayu Kelas II
-	Penutup Atap	=	Genteng, Seng BWG, Asbes
-	Lantai Dasar	=	Ploor, Beton Tumbuk

XIV	INDUSTRI KELAS II
	-	Pondasi	=	Tampak Konstruksi Beton
	-	Kolom	=	Beton, Baja
-	Ring Balok	=	Beton, Baja
-	Dinding	=	Batu Bata diplester, Galvalum (Spandeck/Superdeck)
-	Rangka Atap	=	Baja, Beton, Besi
-	Penutup Atap	=	Genteng, Asbes, Bondeck
-	Lantai 	=	Beton Bertulang Praktis, Tegel (Ubin Teraso)

XV. INDUSTRI ....................

XV	INDUSTRI KELAS III
-	Pondasi	= 	Tampak Konstuksi Beton, Batu Kali
-	Kolom	=  	Beton, Baja, Kayu
-	Ring Balok	=  	Beton, Baja
-	Dinding	=  	Bataco tanpa diplester, seng BWG, Papan Kayu Kelas II
-	Rangka Atap	=  	Kayu
-	Penutup atap	= 	Genteng, Asbes, Seng BWG
-	Lantai Dasar	=  	Ploor, Trass Ram
XVI	KOLAM RENANG KELAS I
-	Pondasi	=  	Plat Beton + Tiang pancang, Tapak Beton
-	Dinding	=  	Konstruksi Beton + Lapisan Keramik KW I
-	Lantai Dasar	=  	Konstruksi Beton + Lapisan Keramik KW I
XVII	KOLAM RENANG KELAS II
-	Pondasi	=  	Plat Beton + Cerucuk Bambu/Kayu, Batu Kali
-	Dinding	=  	Pasangan Batu dengan Plesteran Keramik KW II
-	Lantai Dasar	=  	Ploor, Trass Ram dengan lapisan penutup Keramik KW II
XVIII	KANDANG KELAS I
-	Pondasi	=  	Tampak Beton, Batu Kali
-	Kolom	=  	Beton, Baja
-	Ring Balok	=  	Beton, Baja
-	Dinding	=  	Wire Wesh, Galvalum, Spandeck dan sejenisnya
-	Rangka Atap	=  	Beton, Baja, Kayu Kelas I
-	Penutup atap	=  	Genteng Press, Galvalum, Spandeck dan sejenisnya
-	Lantai 	=  	Ploor, Trass Ram

XIX	KANDANG KELAS II
-	Pondasi	=  	Batu Kali
-	Kolom	=  	Kayu Kelas I
-	Ring Balok	=  	Kayu Kelas II
-	Dinding	=  	Kawat Harmonik, Seng BWG, Papan Kayu Kelas II
-	Rangka Atap	=  	Kayu Kelas II
-	Penutup atap	=  	Genteng Plentong, Asbes, Seng BWG
-	Lantai 	=  	Ploor

XX KANDANG KELAS ...................
XX	KANDANG KELAS III
-	Pondasi	=  	Batu Umpak, Batu Bata
-	Kolom	=  	Kayu Kelas III, Bambu
-	Dinding	=  	Bilik, Ram Kawat, Papan Kelas III, Gedeg dari Bambu,
-	Rangka Atap	=  	Bambu
-	Penutup atap	=  	Genteng Keser, Ijuk, Daun Kiray dan sejenisnya
-	Lantai 	=  	Tanah
XXI	BANGUNAN RANGKA
-	Pondasi	=  	Tapak Beton, Batu Kali
-	Kolom	=  	Beton Bertulang, Baja
-	Dinding	=  	-
-	Rangka Atap	= 	 -
-	Penutup atap	=  	-
-	Lantai 	=  	Beton Bertulang, Baja
6. Ketentuan lain berkenaan dengan pembebanan biaya izin mendirikan bangunan (IMB) sebagai berikut:
a. perbaikan dan perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikenakan tarif sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) dari nilai biaya rertibusi bangunan;
b. penggantian dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang hilang, yaitu
    berupa salinan IMB dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh prosen) dari nilao biaya retribusi bangunan;
c. perpanjangan IMB dikenakan tarif sebesar  25% (dua puluh lima prosen) dari nilai biaya rertibusi bangunan;
d. Balik nama IMB dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh prosen) dari nilai biaya rertibusi bangunan;
e.	Bangunan rumah tinggal dan bukan rumah tinggal yang terlanjur dibangun dikenakan tarif sebesar 100% dari nilai retribusi bangunan.

TABEL PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI
NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI	KETERANGAN	
					
			HUNIAN	CAMPURAN 	USAHA / KHUSUS		
1	2	3	4	5	6	7	
 	 	 	 	 	 	 	
 	I. BANGUNAN	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
1	Industri Kelas I	 	 	 	 	 	
 	a. Tinggi < 6 M	M²	-	-	4.700	Bentang Lebih 24 M¹	
 	b. Tinggi > 6 M	M²	-	-	5.800	 	
 		 	 	 	 	 	
2	Industri Kelas II	 	 	 	 	 	
 	a. Tinggi < 6 M	M²	-	-	3.400	Bentang 12 M¹ -  24 M¹	
 	b. Tinggi > 6 M	M²	-	-	4.500	 	
 	 	 	 	 	 	 	
3	Industri Kelas III	 	 	 	 	 	
 	a. Tinggi < 6 M	M²	-	-	2.900	Bentang  < 12 M¹ 	
 	b. Tinggi > 6 M	M²	-	-	3.400	 	
 	 	 	 	 	 	 	
4
	Tangki Penampung	 	 	 	 	 	
 	a. Tinggi < 6 M	M²	-	-	6.300	 	
 	b. Tinggi > 6 M	M²	-	-	7.600	 	
 	 	 	 	 	 	 	
5	Tangki Produksi	 	 	 	 	 	
 	Tinggi < 6 M	M²	-	-	7.600	 	
 	 	 	 	 	 	 	
6
	Rangka Penyangga	 	 	 	 	 	
 	( Pipe Rack )	M²	-	-	1.800	 	
 	 	 	 	 	 	 	
7

	Bangunan Rangka Tanpa Dinding Permanen 	 	 	 	 	 	
 	Tinggi < 6 M	M²	-	-	2.600	 	
 	 	 	 	 	 	 	
8

	Bangunan Rangka Tanpa Dinding Sederhana	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
9	Jetty	M²	-	-	10.000	 	
 	 	 	 	 	 	 	
10	Gudang Kelas I	 	 	 	 	 	
 	a. Tinggi < 6 M	M²	-	-	2.900	Bentang  > 23 M¹ 	
 	b. Tinggi > 6 M	M²	-	-	3.400	 	

11	

Gudang Kelas II	 	 	 	 		
 	a. Tinggi < 6 M	M²	-	-	2.600	Bentang  12 M¹ - 23 M¹  	
 	b. Tinggi > 6 M	M²

M²	-	-	3.100	 

 	 	 	 	 	 	 	
12	Gudang Kelas III	M²	-	-	2.100	Bentang  < 12 M¹ 	
 	 	 	 	 	 	 	
13

	Bangunan Permanen Mewah	M²	24.000	3.000	5.500	 	
 	 	 	 	 	 	 	
14
	Bangunan Permanen I	M²	17.200	2.100	3.900	 	
 	 	 	 	 	 	 	
15
	Bangunan Permanen II	M²	13.700	1.700	3.100	 	
 	 	 	 	 	 	 	
16
	Bangunan Permanen III	M²	8.000	1.000	1.800	 	
 	 	 	 	 	 	 	
17
	Bangunan Semi Permanen	M²	6.800	800	1.500	 	
 	 	 	 	 	 	 	
18
	Kandang s. Permanen I	M²	-	-	1.800	 	
 	 	 	 	 	 	 	
19
	Kandang s. Permanen II	M²	-	-	1.000	 	
 	 	 	 	 	 	 	
20

	Bangunan sederhana Darurat 	M²	-	-	700	 	
 	 	 	 	 	 	 	
21

	Bangunan bertingkat mewah	M²	27.500	3.400	6.300	 	
 	 	 	 	 	 	 	
22
	Bangunan bertingkat kelas I	M²	20.600	2.500	4.700	 	
 	 	 	 	 	 	 	
23

	Bangunan bertingkat kelas II	M²	16.000	2.000	3.700	 	
 	 	 	 	 	 	 	
24

	Bangunan Bertingkat Semi Permanen/Kayu 	M²	13.700	1.700	3.100	 	

25

	Teras, Selasar,Serambi / Canopy	M²	-	-	-	50 % dari harga satuan	
	                                  
II. SARANA	 	 	 	 		
1	‐ Pagar tembok	M¹	4.500	500	1.000		
 	 	 	 	 	 		
 	‐ Pagar besi	M¹	5.700	700	1.300		
 	 	 	 	 	 		
 	‐ Pagar kawat	M¹	2.200	200	500		
  2
	
Jalan dan Tempat Parkir	 	 	 	 		
 	‐ Hotmix	M²	3.400	400	700		
 	‐ Penetrasi	M²	2.200	200	500		
 	‐ Sirtu 	M²	1.100	100	200		
 	‐ Conblok	M²	1.600	200	300		
 	‐ Beton	M²	4.500	500	1.000		
 	 	 	 	 	 		
3
	Jalan Setapak, Rabat Beton	M²	1.000	100	200		
 	 	 	 	 	 		
4
	Bak Penampung ( Air, Minyak )	M²	-	-	1.300		
 	 	 	 	 	 		
5	Saluran : 	 	 	 	 		
 	‐ Saluran Air/Riol	M¹	-	-	400		
 	 	 	 	 	 		
 	‐ Saluran Air Bertalud/Canal	M¹	-	-	800		
 	 	 	 	 	 		
6	Jembatan :	 	 	 	 		
 	‐ Plat Beton	M²	-	-	6.300		
 	 	 	 	 	 		
 	‐ Baja	M²	-	-	5.000		
 	 	 	 	 	 		
7	Gorong-gorong	M²	-	-	1.000		
 	 	 	 	 	 		
8

	Menara Tower Water Turn atau Tower Komunikasi. Tinggi < 6 M 	M¹	-	-	3.100		
 	 	 	 	 	 		
9
	Landasan Mesin,Tangki	M¹	-	-	3.700		
 	 	 	 	 	 		
10	SPBU 	Unit	-	-	1.500.000		
 	 	 	 	 	 		
11
	Kolam Permanen I	M²	-	-	3.700		
 	 	 	 	 	 		
12
	Kolam Permanen II	M²	-	-	3.100		
 	 	 	 	 	 		
13

	Lapangan Olahraga Permanen, Tenis Sejenis	M²	-	-	2.600		
 	 	 	 	 	 		
14

	Lapangan Olahraga Rumput, Golf, Sejenis 	M²	-	-	600		

15	Relif / Taman	M²	-	-	800		
 	 	 	 	 	 		
16

	Tower Komunikasi dan sejenisnya	Unit	-	-	3.00.000		
17	Plat Nama Proyek IMB	-	-	-	-	100.000	
18	Plat Nomor Registrasi IMB	-	-	-	-	50.000	

         WALIKOTA SERANG

     Tb.HAERUL JAMAN

                                               Lampiran XIX Peraturan Daerah Kota Serang
						               Nomor	 :13 Tahun 2011
							      Tanggal	 : 6 Oktober 2011
                                                                        Tentang : Retribusi Daerah

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
1.	Biaya retribusi Izin Gangguan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

BRIG = LB x IL x IG x TD 

BRIG	= Biaya Retribusi Izin Gangguan
LB	= Luas Bangunan
IL	= Indek Lokasi
IG	= Indek Gangguan
TD	= Tarif Dasar
2. Indek lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
-	lokasi di jalan Nasional 		Indek	 = 5
-	lokasi di jalan Propinsi 		Indek   	 = 4
-	lokasi di jalan Kabupaten 		Indek   	 = 3
-	lokasi di jalan Desa 		Indek   	 = 2
3. Indek gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai  berikut :
-	Intensitas gangguan besar/ tinggi 		Indek	 = 5
-	Intensitas gangguan sedang/ menengah 		Indek 	 = 3
-	Intensitas gangguan kecil/ rendah		Indek   	 = 2
4.  luas ruang sampai dengan 100 m2 (seratus meter persegi)		Rp. 400/ m2.
5.  luas ruang diatas 100 m2 (seratus meter persegi)			Rp. 250/ m2.
6. biaya daftar ulang ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima prosen) dari besarnya tarif retribusi izin gangguan.
7.  Jenis perusahaan dan tingkat gangguan, sebagai berikut :
a.	perusahaan yang termasuk dalam izin gangguan :
1). Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intesitas gangguan besar dengan indek 5 (lima), adalah sebagai berikut :
a.  industri perakitan kendaraan bermotor
b.	industri tekstil (pemintalan, pertenunan, pengalantangan, pencelupan,pencetakan, penyempurnaan);
c.	perindustrian Farmasi;
d.	industri kimia;
e.	industri  semen;
f.	industri penyamakan atau pengawetan kulit;
g.	industri penggilingan batu;
h.	industri kertas atau pulp;
i.	industri batu batery kering;
j.	industri logam elektro plating atau pencelupan logam;
k.	industri sparator accu;
l.	industri karoseri;
m. industri marmer ....................
m.	industri marmer;
n.	industri besi baja;
o.	industri minyak goreng;
p.	industri margarine;
q.	industri pupuk (kimia sintetis) ;
r.	industri plastik;
s.	industri peralatan rumah tangga;
t.	industri tepung beras;
u.	industri tepung tapioka;
v.	industri tepung ubi jalar;
w.	industri tepung ikan;
x.	industri kayu lapis;
y.	industri garmen dengan pencucian;
z.	industri tepung terigu;
å.	industri gula pasir;
ä.	industri karet buatan;
ö.	industri pestisida primer;
aa.	industri cat, pernis dan lak;
bb.industri sabun dan tapal gigi;
             cc. industri kosmetik;
             dd.industri perekat;
             ee. industri henang peledak;
             ff. industri korek api;
             gg.industri pembersih atau penggilingan minyak bumi;
             hh.industri kaca lembaran;
             ii. industri kapur;
             jj. industri pengeboran;
             kk. industri logam;
             ll. industri paku, engsel dan sejenisnya;
             mm. industri  suku cadang;
 nn. industri mesin tekstil, mesin percetakan, mesin jahit dan sejenisnya;
 oo. industri transformater dan sejenisnya;
             pp. Industri Vulkanisir Ban;
             qq. industri panel listrik;
             rr.  Industri Kapal / Perahu;
             ss. Industri Roda Dua atau Lebih;
             tt.  Industri Komponen dan Peerlengkapan kendaraan bermotor
             uu. Industri sepeda;
             vv.  Industri Pembekuan/Pengalengan Ikan/Udang;
             ww. Industri Pencelupan;
             xx.  Industri Batik Cap;
             yy. Industri Pengasapan Karet, Remiling dan Crumb Rubber;
             zz.  Industri Peti Kemas;
             aa. Pabrik Teh;
             bb. Pabrik Tahu;
cc. Pabrik ....................
             cc.  Pabrik Ban;
             dd. Pabrik Eternit;
             ee. Huller/Tempat Penyosohan Beras;
             ff.  Bengkel Kendaraan Bermotor;
             gg. Bengkel Kendaraan Bermotor;
             hh. Bengkel Bubut;
             ii.  Rumah Potong Hewan;
             jj.  Pabrik Soun, Bihun.
2). Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intesitas gangguan besar dengan indek 3 (tiga), adalah sebagai berikut:
a.	industri perakitan kendaraan bermotor ;
b.	Pabrik Mie, Makroni, spagheti dan sejenisnya;
c.	pabrik sepatu;
d.	pabrik minyak jarak;
e.	pabrik minyak kayu putih;
f.	percetakan;
g.	industri bumbu masak;
h.	industri  pengolahan dan pengawetan daging;
i.	Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayuran ;
j.	Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi/Kacang
k.	kacangan/Umbi-umbian ;
l.	Industri Roti, Kue, dan sejenisnya ;
m.	Industri Gula Merah ;
n.	Industri Bubuk Coklat;
o.	Industri Rokok Putih ;
p.	Industri Pemintalan Benang ;
q.	m.Industri Pertenunan ;
r.	Industri Pengelantangan ;
s.	Industri Pencetakan dan Penyempurnaan Tekstil ;
t.	Industri Batik Printing;
u.	Industri Karung Goni, Karung Plastik dan sejenisnya ;
v.	Industri Makanan Ternak ;
w.	Industri Penggergajian Kayu ;
x.	Industri Tinta ;
y.	Industri Porselen;
z.	Industri Barang Gelas ;
å.	w.Industri Keramik ;
ä.	Industri Pertanian, Pertukangan ;
ö.	Industri Alat Komunikasi ;
aa.	 Industri Alat Dapur dan Alumunium ;
bb.	Industri Komponen Elektronika ;
cc.	 Industri Kabel Listrik dan Telepon ;
dd.	Industri Lampu dan Perlengkapannya ;
ee.	Industri Alat Fotografi ;
ff.	  Industri Penggilingan Padi ;

gg. Industri ......................
gg.	Industri Susu ;
hh.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
3). Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intesitas gangguan besar dengan indek 2 (dua), adalah sebagai berikut :
a.	Pabrik Bata Merah/Batako;
b.	Pabrik Es Batu;
c.	Pabrik Garam;
d.	Pergudangan;
e.	Tambak Udang;
f.	Perusahaan Pencucian Kendaraan;
g.	Perusahaan Stroom Accu;
h.	Perusahaan Konveksi;
i.	Industri Kerajinan Rumah Tangga;
j.	Industri  Perakitan Elektronika ;
k.	Industri Sirop;
l.	Industri Perajutan;
m.	Industri Permadani ;
n.	Industri Kapuk ;
o.	Industri Garmen tanpa pencucian;
p.	Industri Kecap Tauco;
q.	Industri Kerupuk;
r.	m.Industri Petis, Terasi;
s.	Industri Minuman;
t.	Industri Pengeringan, Pengolahan Tembakau;
u.	Industri Alat Musik;
v.	Industri Mainan Anak-anak;
w.	Industri alat Tulis/Gambar;
x.	Industri Permata/Barang Perhiasan ;
y.	Industri Jamu ;
z.	Catering;
å.	Pengelolaan air Bersih;
ä.	Bioskop;
ö.	Industri Radio, TV dan Sejenisnya;
4). Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar adalah sebagai berikut :
a.	Hotel Bertaraf Internasional;
b.	Restoran;
c.	Pembibitan Ayam Ras;
d.	Peternakan Kera;
e.	Peternakan Unggas;
f.	Peternakan Sapi Perah;
g.	Rumah Potong Unggas;
h.	Las Karbit;
i.	Bilyard;
j.	Home Stay;
k.	Penampungan Barang Bekas.
5. Perusahaan ......................
5). Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan Sedang adalah sebagai berikut :
a.	Perusahaan Goreng;
b.	Supermarket/Swalayan;
c.	Villa;
d.	Rumah Makan.
6).  Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan Kecil adalah sebagai berikut :
a.	Industri Kerajinan Rumah Tangga;
b.	Hotel Bunga/Losmen/Penginapan;
c.	Tempat Rekreasi;
d.	Rumah Bersalin;
e.	Kolan Renang;
f.	Perusahaan Meubeler;
g.	Perusahaan Batik;
h.	Perusahaan Pencucian Kendaraan;
i.	Pabrik Tempe, Oncom;
j.	Gedung Olah Raga yang dikomersilkan;
k.	Penyewaan Kendaraan Bermotor;
l.	Agen Perjalanan.
b). Perusahaan Yang Bebas Gangguan :
a.	Perusahaan Bahan Bangunan;
b.	Perusahaan Angkutan Orang/Barang;
c.	Cuci Cetak Film/Fotocopy;
d.	Tambal Ban/Bengkel Sepeda;
e.	Toko Emas/Permata;
f.	Toko Meubel;
g.	Toko Onderdil;
h.	Tambak Udang (Tanpa Mesin);
i.	Usaha Perbankan, Asuransi;
j.	Budidaya Ikan;
k.	Apotik;
l.	Optik;
m.	Toko Kelontong;
n.	Tempat Kursus Keterampilan (Stir Mobil, Motor, Kursus);
o.	Pertanian Terpadu;
p.	Pertanian Tanaman Hias;
q.	Kolam Ikan Deras;
r.	Salon;
s.	Rumah Kontrakan/Pondokan;
t.	Perusahaan Kelobot;
u.	Video Rental;

v. Kios .....................
v.	Kios-kios;
w.	Kontraktor, Konsultan, Instalatur;
x.	Health Centre;
y.	Biro Perjalanan;
z.	Barber Shop
aa.	Kolam Pemancingan;
bb.	Warung Nasi;
cc.	Toko Elektronik;
dd.	Agen Rokok/Surat Kabar;
ee.	Toko Pakaian/Sepatu/Kosmetik;
ff.	..Toko Kain/Tekstil;
gg.	Toko Alat-alat Olah Raga;
hh.	Toko Buku;
ii.	..Wartel milik swasta;
jj.	Studio Foto;
kk.	Penjahit;
ll.	Toko Obat;
mm.	Toko Buah-buahan.

        WALIKOTA SERANG

     Tb.HAERUL JAMAN

                                                Lampiran XX Peraturan Daerah Kota Serang
						                Nomor	 :13 Tahun 2011
							      Tanggal	 : 6 Oktober 2011
                                                                        Tentang : Retribusi Daerah

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Retribusi Izin Trayek Meliputi:
1.	Permohonan baru dan atau perpanjangan izin trayek 5 (lima) tahun:
a.	mobil bus besar (26 tempat duduk keatas) ..................Rp.125.000/kend.
b.	mobil bus sedang (16 – 25 tempat duduk) ...................Rp.115.000/kend.
c.	mobil bus kecil (9 – 15 tempat duduk)......................... Rp.110.000/kend.
d.	mobil penumpang (1 – 8 tempat duduk)....................... Rp.   75.000/kend.
2.	Penerbitan Izin (Tidak dalam trayek)Operasi berlaku 5 (lima) tahun:
-	izin operasi taxi..............................................................Rp. 110.000/kend.
3.	Penerbitan Kartu Pengawasan:
a.	mobil bus besar (26 tempat duduk keatas) ...........Rp.   50.000/kend/thn.
b.	mobil bus sedang (16 – 25 tempat duduk) ............Rp.   30.000/kend/thn.
c.	mobil bus kecil (9 – 15 tempat duduk)...................Rp.  15.000/kend/thn.
d.	mobil penumpang (1 – 8 tempat duduk).................Rp.  10.000/kend/thn.
e.	taxi........................................................................Rp.  40.000/kend/thn
f.	angkutan khusus.................................................. Rp.  30.000/kend/thn
4.	Penerbitan Izin Isidentil:
a.	mobil bus besar (26 tempat duduk keatas) ................  Rp.   25.000/kend
b.	mobil bus sedang (16 – 25 tempat duduk) ...................Rp.   20.000/kend
c.	mobil bus kecil (9 – 15 tempat duduk)..........................Rp.  15.000/kend
d.	mobil penumpang (1 – 8 tempat duduk)........................Rp.  10.000/kend

        WALIKOTA SERANG

     Tb.HAERUL JAMAN

                                               Lampiran XXI Peraturan Daerah Kota Serang
						                Nomor	 :13 Tahun 2011
							      Tanggal	 : 6 Oktober 2011
                                                                        Tentang : Retribusi Daerah

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
NO	JENIS USAHA	SATUAN	TARIF (Rp)	
1.	Usaha budidaya ikan tambak  
(2 s/d 4.9 Ha):
a.	udang;
b.	bandeng.	

Ha/tahun
Ha/tahun	

Rp.   100.000,-
Rp.   100.000,-	
2.	Usaha budidaya ikan air tawar:
a.	kolam (0.75 s/d 1.9 Ha);
b.	jaring apung (5 s/d 39 unit);
c.	keramba(5 s/d 49 buah).	
Unit/tahun
Unit/tahun
Buah/tahun	
Rp.   15.000,-
Rp.   15.000,-
Rp.   10.000,-	
3. 	Usaha budidaya di laut:
a.	kerang hijau(> 40 unit);
b.	rumput laut (2 s/d 5 ha);
c.	jaring apung ( > 40 unit).	
Unit/tahun
ha/tahun
Unit/tahun	
Rp.   20.000,-
Rp.   20.000,-
Rp.   15.000,-	
4.	Usaha pembenihan:
a.	udang dan bandeng dengan produksi ≤ 10 juta ekor/tahun;
b.	udang dan bandeng dengan produksi < 10 juta ekor/tahun. 	
tahun

tahun	
Rp. 100.000,-

Rp. 250.000,-	

5.	
Usaha budidaya ikan hias:
a.	produksi 5-10 ribu/tahun;
b.	produksi 10-30 ribu/tahun;
c.	produksi > 30 ribu/tahun.	

tahun
 tahun
 tahun	

Rp.   25.000,-
Rp.   50.000,-
Rp. 100.000,-	
6.

8.	Usaha penangkapan ikan:
a.	izin penggunaan jaring sebagai alat penangkapan ikan (5 s/d 10 GT):
1)	muro ami dengan kapal motor ;
2)	payang dengan kapal motor sampai dengan 30 PK;
3)	payang dengan outboard motor;
4)	payang dengan perahu layar;
5)	gillnet dengan kapal motor sampai dengan 30 PK;
6)	gillnet dengan outboard motor;
7)	gillnet dengan jukung motor;
8)	gillnet dengan perahu layar;
9)	jaring lingkar (purse seine dan lempara) ukuran di atas 300 m lebar 20 m, dengan kapal motor sampai dengan 30 PK;
10)	jaring lingkar (purse seine dan lempara), dengan perahu motor.

b.	alat tangkap perangkap:
1)	bubu dengan kapal motor;
2)	bubu dengan perahu motor;
3)	bubu dengan perahu layar.
c.	alat tangkap pancing:
1)	long line dengan kapal motor sampai dengan 30 PK;
2)	long line dengan motor tempel;
3)	pole dan line dengan kapal motor sampai dengan 30 PK;
4)	tonda (pancing tarik) dengan kapal motor sampai dengan 30 PK;
5)	tonda (pancing tarik) dengan outboard motor;
6)	tonda (pancing tarik) dengan jukung bermotor.
d.	alat tangkap rawe:
1)	rawe dengan jukung bermotor;
2)	rawe dengan perhu layar.
e.	alat tangkap bagan:
1)	bagan apung
2)	bagan tancap

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 5 s/d 10 GT	

GT/tahun
GT/tahun

GT/tahun
GT/tahun
GT/tahun

GT/tahun
GT/tahun
GT/tahun
GT/tahun

GT/tahun

GT/tahun

GT/tahun
GT/tahun

GT/tahun

GT/tahun

GT/tahun

GT/tahun

GT/tahun

GT/tahun

GT/tahun
GT/tahun

GT/tahun
GT/tahun

GT/tahun

Rp.   25.000,-
Rp.   25.000,-

Rp.   20.000,-
Rp.   10.000,-
Rp.   25.000,-

Rp.   20.000,-
Rp.   15.000,-
Rp.   10.000,-
Rp.   30.000,-

Rp.   25.000,-

Rp.   20.000,-

Rp.   15.000,-
Rp.   10.000,-

Rp.   25.000,-

Rp.   25.000,-

Rp.   20.000,-

Rp.   25.000,-

Rp.   20.000,-

Rp.   15.000,-

Rp.   10.000,-
Rp.   10.000,-

Rp.   25.000,-
Rp.   10.000,-

Rp.   25.000,-	

   WALIKOTA SERANG

Tb.HAERUL JAMAN